Jakarta, Prohealth.id – Dalam laporan hasil survei berjudul “Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia: Hasil dari Tiga Putaran Survei Pemantauan”, mengungkapkan masih terdapat kerentanan ketenagakerjaan, pekerjaan, pendapatan, kemampuan bertahan menghadapi guncangan, jangkauan perlindungan sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan serta imunisasi.
Survei tersebut diinisiasi oleh UNICEF bekerja sama dengan UNDP, Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (PROSPERA) dan the SMERU Research Institute dari Desember 2020 hingga Januari 2021. Survei ini melibatkan wawancara menggunakan teknologi Interactive Voice Response (IVR) untuk meminimalkan risiko penyebaran Covid-19.
Survei ini menunjukkan masih banyaknya rumah tangga yang belum mampu sepenuhnya beradaptasi dengan situasi “kenormalan baru”, sebagai akibat dari perubahan sosial dan ekonomi selama pandemi.
Robert Gass Perwakilan UNICEF Indonesia (Ad Interim) menjelaskan, anak-anak terdampak pandemi secara tidak proporsional, dimana 70 persen rumah tangga dengan anak mengalami hambatan berkepanjangan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, 45 persen rumah tangga dengan anak kesulitan dalam memenuhi makanan bergizi cukup untuk anak-anak mereka.
“Laporan hasil tiga putaran survei pemantauan cepat ini juga cukup jelas menemukan bahwa rumah tangga yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah lebih mampu menahan guncangan ekonomi yang timbul selama pandemi,” ujar Robert, Jumat (10/12/2021).
Sophie Kemkhadze selaku Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia juga mengungkapkan bahwa studi ini memberikan petunjuk terkait dampak pandemi. Dia pun mengingatkan, studi ini perlu menjadi perhatian bagi semua golongan masyarakat.
“Meskipun kita mungkin telah menyadari tantangan pandemi, hasil studi ini menggambarkan gambaran secara gambling dan jelas tentang apa yang dialami sebagian besar rumah tangga,” jelas Sophie.
Dia menilai, laporan ini menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan, termasuk keberlanjutan bantuan sosial, terutama untuk keluarga yang memiliki anak, meningkatkan perlindungan pekerja dan memastikan akses ke fasilitas kesehatan, diantaranya.
Melissa Wells, Wakil Direktur Bidang Kerjasama, Kebijakan, dan Kinerja PROSPERA ikut membagikan temuan tentang kondisi pemulihan rumah tangga di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam laporan dia menyebut sekalipun kondisi perekonomian semakin membaik, pemulihan sebagian rumah tangga bersifat rapuh dan tidak merata. Pasalnya, akses terhadap bantuan sosial yang tepat waktu dapat mengurangi risiko dampak negatif berkepanjangan bagi keluarga Indonesia.
Dia menegaskan, keterlibatan dalam upaya bersama ini telah membantu pihaknya untuk memahami lebih baik keterkaitan antara indikator perekonomian tingkat makro dan rumah tangga, serta bagaimana rumah tangga merespon kebijakan fiskal serta moneter.
Menanggapi hasil survey yang disampaikan, Masyita Crystallin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Kementerian Keuangan, melihat adanya kebutuhan akan studi lanjutan untuk melihat efektivitas bantuan perlindungan sosial.
“Dibutuhkan telaah lebih lanjut terkait skema perlindungan sosial yang lebih efektif dalam membantu masyarakat. Harapannya, survei selanjutnya dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait bentuk dan mekanisme bantuan perlindungan sosial yang dapat memberikan efek berganda dan jangkauan yang lebih luas, selain besaran manfaat yang diterima masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Elan Satriawan, Ph. D, Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TimnNasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengatakan, dengan melihat implementasi perlindungan sosial yang telah berlangsung, terdapat ruang perbaikan agar bantuan sosial dapat terus dilanjutkan dan diperluas.
Beberapa hal yang dapat ditingkatkan juga mencakup perbaikan data penerima manfaat, kualitas mekansime distribusi bantuan agar lebih cepat dan tepat sasaran, serta momentum dalam pemberian bantuan sosial.
“Perlindungan sosial merupakan investasi dari sebuah negara bukan biaya. Semakin maju negaranya, semakin besar belanjanya,” tegasnya.
Aprilia Pamuji selaku Koordinator Wilayah Eks-Karesidenan dan Anggota Forum Anak Nasional, mengatakan bahwa bantuan sosial yang dibutuhkan oleh anak sekolah dari pemerintah adalah pemberian kuota internet yang mencukupi untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan juga perhatian terhadap kesehatan mental anak dan keluarga. “Banyak di antara teman-teman yang rentan terhadap KDRT dan terpaksa putus sekolah karena tidak mendapatkan bantuan yang cukup,” ungkapnya.
Aprilia menambahkan bahwa tidak semua daerah bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, karena terkait kendala jaringan internet yang kurang stabil.
Penulis: Irsyan Hasyim
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Komentar