Director Tobacco Control Vital Strategies Singapore Office Tara Singh Bam menyebut pengendalian konsumsi rokok berhasil di sejumlah negara. Sayangnya, keberhasilan itu belum terjadi di Indonesia.
Tara menilai penting membangun integritas pemerintah daerah melalui kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Selain itu juga kontrol pembelian rokok konvensional dan rokok elektronik. Dia pun mendorong pemerintah berani menolak segala intervensi industri. Salah satunya dalam perhelatan World Tobacco Asia yang rencananya diadakan di Surabaya pada Oktober 2024.
“Perlu menjamin bahwa pemerintah daerah tidak terpengaruh dengan upaya-upaya intervensi dari industri rokok,” ucap Tara dalam Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH) ke-9 di Bandung pada 29 Mei 2024 lalu.
ICTOH menyoroti konsumsi rokok yang meningkat dan mempengaruhi lingkungan hidup anak. Maka ada tiga target kegiatan prioritas dalam pengendalian tembakau saat ini. Pertama, yakni peningkatan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Kedua, meningkatkan kabupaten/kota dengan ≥ 40 persen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) layanan upaya berhenti merokok. Ketiga, meningkatkan pengawasan jumlah label dan iklan produk tembakau.
Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman menyebut pasien penyakit tidak menular (PTM) mengalami kenaikan sampai 70 persen di Indonesia. PTM juga terbukti menjadi penyebab kematian.
Dia juga mengapresiasi para peserta ICTOH ke-9 yang masih mempunyai komitmen untuk upaya pengendalian tembakau.
“Oleh karena itu isu ini harus menjadi perhatian agar anak-anak tidak menjadi korban,” tuturnya dalam Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH) di Bandung pada 29 Mei 2024.
Global Youth Tobacco Survey (GYTS) bahkan menunjukkan dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2019 terjadi peningkatan prevalensi perokok pelajar usia 13 hingga 15 tahun dari 18,3 persen menjadi 19,2 persen. Data perokok elektronik juga mencapai 11,5 persen pada remaja usia 13 hingga 15 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) turut membenarkan persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 28,62 persen.
Sementara National Professional Officer Policy and Legislation WHO Indonesia Dina Kania mengungkapkan masalah konsumsi tembakau di Indonesia terbukti karena adanya campur tangan industri tembakau. Indeks gangguan industri tembakau atau The Global Tobacco Industry Interferensi Index (TII Index) tahun 2023 menunjukkan Indonesia menjadi negara keempat yang paling banyak mendapat campur tangan industri tembakau. Dengan meraih 84 setelah Republik Dominika peringkat 100, Swiss peringkat 95, dan Jepang di peringkat 88.
Campur tangan industri tembakau terindikasi menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengaturan yang ketat terhadap industri tembakau.
Laporan TII Index tersebut dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan sejauh mana campur tangan industri tembakau mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan serta guna mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja dari target industri tembakau.
Permasalahan itu relevan dengan tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2024 pentingnya melindungi anak-anak dari campur tangan industri tembakau.
“Jadi sekalipun tren global prevalensi konsumsi tembakau menurun tetapi di Indonesia belum. Indonesia masih menjadi 1 dari 6 negara yang menggunakan tembakau dan anak juga remaja menjadi sasaran produk ini,” ujar Dina.
Pengesahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 bisa menjadi landasan hukum yang menurunkan intervensi industri rokok. Melalui aturan turunan dalam RPP Kesehatan nantinya bisa melarang iklan, promosi, dan sponsor dari rokok.
“Pemerintah perlu melarang produk tembakau di semua media penyiaran,” lanjut Dina.
Regional Director for Ukraine and Eurasia, and Country Director for Indonesia Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Joshua Abrams menekankan konsistensi melawan rokok. Alasannya, anak sebagai kelompok rentan menjadi sasaran industri tersebut.
“Kita harus bersama-sama menjaga generasi masa depan maka mari kita menjaga kehidupan kini untuk masa depan mereka,” terangnya.
Deputy Representative UNICEF Indonesia Mrunal Shetye menyatakan upaya pemerintah Indonesia menurunkan prevalensi perokok menghadapi tantangan. Hal ini karena adanya peningkatan level global yang mengkhawatirkan dalam penggunaan rokok elektronik. Kondisi ini akibat pemasaran rokok elektronik yang agresif dan rasa sehingga menarik untuk anak-anak dan remaja.
“Padahal menggunakan rokok elektronik bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan kejiwaan dan gangguan kognitif di kemudian hari,” paparnya.
Laporan data BPS tahun 2023 menyebutkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan persentase perokok paling banyak ketiga. Yaitu sebesar 32,78 persen setelah Lampung 34,08 persen, dan Nusa Tenggara Barat 32,79 persen.
Menurut hasil pemantauan dashboard e-monev Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tahun 2023, penerapan KTR di Kota Bandung telah berjalan dengan baik. Pasalnya sebesar 85,74 persen lokasi telah mematuhi KTR. Sebagai bentuk dukungan dalam upaya pengendalian tembakau bagi Kota Bandung, ICTOH dapat menjadi tonggak penguatan pemerintah dan masyarakat Kota Bandung dalam upaya pengendalian tembakau.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian bersyukur karena Kota Bandung sebagai tuan rumah ICTOH ke-9 selaras dengan komitmen pemerintah menciptakan kota ramah anak dan menjauhkan intervensi industri rokok.
“Di Bandung sudah ada KTR dan Satgas KTR yakni ASN yang memastikan penerapan KTR,” kata Anhar.
Sedangkan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Eva Susanti menyatakan perlunya aturan pelaksana UU Kesehatan bisa menghentikan campur tangan industri rokok.
“Maka Kemenkes sudah bertekad mendorong kepala daerah bisa menerapkan KTR,” jelas Eva.
ICTOH terinspirasi forum sejenis berskala internasional yaitu World Conference on Tobacco or Health (WCTOH). Penyelenggara ICTOH adalah Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI), sebuah organisasi yang fokus di bidang upaya pengendalian tembakau di Indonesia.
Ketua Panitia 9th ICTOH 2024 Sumarjati Arjoso menerangkan ICTOH sudah dilaksanakan 8 kali sebelumnya.
“Dengan tatap muka ini diharapkan bisa menambah energi para pegiat pengendalian tembakau. Mari gelar konferensi untuk menjaga anak Indonesia dari bahaya rokok,” tutup Sumarjati.
Editor: Gloria Fransisca Katharina
Discussion about this post