Prohealth
  • Kesehatan
  • Ekonomi
  • Perempuan dan Anak
  • Penggerak
  • Regulasi
  • Cek Fakta
  • Jurnalisme Warga
  • Infografis
No Result
View All Result
  • Kesehatan
  • Ekonomi
  • Perempuan dan Anak
  • Penggerak
  • Regulasi
  • Cek Fakta
  • Jurnalisme Warga
  • Infografis
No Result
View All Result
Prohealth
  • Kesehatan
  • Ekonomi
  • Perempuan dan Anak
  • Penggerak
  • Regulasi
  • Cek Fakta
  • Jurnalisme Warga
  • Infografis
Home Ekonomi

PKJS UI: Dana Bagi Hasil Tembakau Belum Adil untuk Petani

Oleh Gloria Fransisca Katharina
Selasa, 23 November 2021
A A
PKJS UI: Dana Bagi Hasil Tembakau Belum Adil untuk Petani

PKJS UI dalam rilis tentang DBH CHT. Sumber: PKJS UI/2021.

Jakarta, Prohealth.id – Hasil studi PKJS UI menunjukkan ada peluang pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk membantu petani tembakau yang ingin beralih tanam, seperti yang tertuang dalam PMK 206/PMK.07/2020.

Saat ini, kesejahteraan petani tembakau di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan produksi dan konsumsi rokok tertinggi di dunia.

BacaJuga

Energi Terbarukan Bantu Transpuan di NTT Rasakan Hidup Layak, Apa Kabar Kondisi di Ibu Kota?

Penerapan Perlinsos yang Tak Kunjung Adil

Menurut Suci Puspita Ratih, salah satu tim riset PKJS UI, kondisi ini disebabkan karena ini kurangnya sosialisasi dan transparansi mengenai manfaat DBH CHT kepada petani swadaya di ketiga wilayah penelitian. Salah satunya di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Imbasnya, terlihat ada kurangnya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah sebagai pengelola dana dan perancang program dengan para petani sebagai end-user dari manfaat DBH CHT.

Oleh karena itu, prospek penggunaan DBH CHT untuk alih tanam sangat ditentukan oleh kerja sama dari dua pihak; petani sebagai pengambil keputusan akhir, dan pemda setempat sebagai enabler dan pengusung program. Studi PKJS UI pada tahun 2020 menemukan bahwa petani mengeluhkan buruknya sistem tata niaga tembakau dan proses

produksi tembakau yang membutuhkan banyak modal dan rentan merugi akibat faktor cuaca.

Pada sisi lain, peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 206/PMK.07/2020 membuka peluang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, terutama bagi petani tembakau. Pemanfaatan DBH CHT ini mengakomodasi gagasan exit strategy bagi para petani tembakau yang tidak ingin selamanya bergantung pada industri tembakau, salah satunya adalah dengan beralih tanam.

Suci menegaskan, melalui studi ini para peneliti ingin mengevaluasi prospek, peluang, dan juga hambatan penggunaan  DBH CHT untuk program bantuan alih tanam. Stud ini pun melihat peluang penggunaan DBH CHT untuk alih tanam dari beberapa sisi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petani itu sendiri.

Studi ini diawali dengan tinjauan sistematik dokumen kebijakan terkait DBH CHT dari tingkat pusat hingga daerah. Selanjutnya, dilakukan studi kualitatif dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Informan wawancara mendalam terdiri dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di Kementerian Keuangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah, Distanbun, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jawa Timur. Penelitian juga menggali informasi dari para petani tembakau swadaya di ketiga provinsi melalui diskusi kelompok terarah. Seluruh proses pengumpulan data dilaksanakan mulai Juli hingga November 2021.

Suci mengemukakan, bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur penggunaan DBH CHT agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik petani di daerah masing-masing.

Terbukti dari hasil wawancara, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) belum menyelenggarakan program bantuan alih tanam dan diversifikasi. Namun pada prinsipnya mereka menyatakan tetap mendukung jika ada petani yang ingin beralih tanam. Mereka mengaku selama ini prosedur pemberian bantuan kepada petani telah dilakukan dengan menerima proposal permohonan dari para petani yang ingin mendapatkan bantuan.

“Melalui peran aktif Distanbun, pemda dapat memaksimalkan upaya komunikasi dua arah dengan petani dan melakukan penaksiran kebutuhan di lapangan terutama dalam menampung aspirasi petani jika mereka membutuhkan bantuan untuk diversifikasi maupun beralih tanam,” jelas Suci.

 

 

Penulis: Gloria Fransisca Katharina Lawi

Tags: cukai hasil tembakauCukai Rokokdana bagi hasilDBHCHTPetani TembakauPKJS UITarif Cukai Hasil Tembakau
ShareTweetSend

Komentar

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Menanti Perpres Kabupaten Kota Sehat Terbit Tahun 2022

Menanti Perpres Kabupaten Kota Sehat Terbit Tahun 2022

Selasa, 5 April 2022
RUU Kesehatan Omnibus Law Ditolak, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Omnibus Law Ditolak, Ini Alasannya

Selasa, 8 November 2022
Cek Fakta: Bisakah Tabung Selam Jadi Tabung Oksigen Murni?

Cek Fakta: Bisakah Tabung Selam Jadi Tabung Oksigen Murni?

Jumat, 16 Juli 2021
Pentingnya Penguatan Layanan Kesehatan Primer Indonesia

Pentingnya Penguatan Layanan Kesehatan Primer Indonesia

Jumat, 25 Maret 2022
Harga Mahal Tak Ada Perda Rokok

Harga Mahal Tak Ada Perda Rokok

Menganalisa Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Menggunakan “Google Spreadsheet”

Menganalisa Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Menggunakan “Google Spreadsheet”

Forum Cendekia Kelas Dunia Hasilkan Upaya Atasi Covid-19

Forum Cendekia Kelas Dunia Hasilkan Upaya Atasi Covid-19

Kiat-kiat Kawasan Tanpa Rokok PT KAI

Kiat-kiat PT Kereta Api Terapkan Kawasan Bebas Rokok

Energi Terbarukan Bantu Transpuan di NTT Rasakan Hidup Layak, Apa Kabar Kondisi di Ibu Kota?

Energi Terbarukan Bantu Transpuan di NTT Rasakan Hidup Layak, Apa Kabar Kondisi di Ibu Kota?

Senin, 6 Februari 2023
Hari Kanker Sedunia: WHO Luncurkan Peta Jalan Tuntaskan Kanker

Hari Kanker Sedunia: WHO Luncurkan Peta Jalan Tuntaskan Kanker

Senin, 6 Februari 2023
Larangan Penjualan Rokok Batangan: Jangan Sekadar Angan!

Larangan Penjualan Rokok Batangan: Jangan Sekadar Angan!

Senin, 6 Februari 2023
Hari Kusta Sedunia: Komisi Nasional Disabilitas Gelar Lokakarya Nasional Zero Leprosy

Hari Kusta Sedunia: Komisi Nasional Disabilitas Gelar Lokakarya Nasional Zero Leprosy

Senin, 6 Februari 2023

Recent News

Energi Terbarukan Bantu Transpuan di NTT Rasakan Hidup Layak, Apa Kabar Kondisi di Ibu Kota?

Energi Terbarukan Bantu Transpuan di NTT Rasakan Hidup Layak, Apa Kabar Kondisi di Ibu Kota?

Senin, 6 Februari 2023
Hari Kanker Sedunia: WHO Luncurkan Peta Jalan Tuntaskan Kanker

Hari Kanker Sedunia: WHO Luncurkan Peta Jalan Tuntaskan Kanker

Senin, 6 Februari 2023
Larangan Penjualan Rokok Batangan: Jangan Sekadar Angan!

Larangan Penjualan Rokok Batangan: Jangan Sekadar Angan!

Senin, 6 Februari 2023
Hari Kusta Sedunia: Komisi Nasional Disabilitas Gelar Lokakarya Nasional Zero Leprosy

Hari Kusta Sedunia: Komisi Nasional Disabilitas Gelar Lokakarya Nasional Zero Leprosy

Senin, 6 Februari 2023
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Panduan Media Siber
Prohealth

© 2022 Prohealth.id | Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli.

No Result
View All Result
  • Kesehatan
  • Ekonomi
  • Perempuan dan Anak
  • Penggerak
  • Regulasi
  • Cek Fakta
  • Jurnalisme Warga
  • Infografis

© 2022 Prohealth.id | Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli.