“Saya lebih menyukai diksi ‘pengurus negara’ daripada ‘pemerintah’ karena Indonesia adalah negara pengurus, bukan negara penguasa,” kata Chandra Hamzah.
Chandra adalah salah satu pemrakarsa forum itu selain Sukidi, Diah Satyani Saminarsih, Sudirman Said, Shofwaan Al Banna Choiruzzad, dan lainnya. Diksi “pengurus negara” muncul di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, akhir Mei 1945. Pencetus diksi ini utamanya adalah Mohammad Yamin, untuk menamai sesuatu yang kini lazim disebut “pemerintah” (eksekutif, legistlatif, yudikatif).
Barisan pengurus negara, kata Yamin, sepatutnya diisi oleh “orang-orang berilmu dan berakal sehat yang dipilih atas paham perwakilan.” Hari-hari terakhir, bagaimana gerangan perilaku dari pengurus negara kita?
“Mbokya eling, kalian itu pengurus, bukan penguasa. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat sebab pemegang saham Republik, satu-satunya, ya rakyat. Jika kesadaran ini diresapi betul oleh pengurus negara, pasti kita tidak sekacau sekarang. Martir dan korban berjatuhan, padanya kita berbelasungkawa dan menyayangkan,” ujar Chandra.
Sukidi mengafirmasi pernyataan Chandra. “Betul sekali, rakyat itu tuannya. Pengurus negara semata hamba atau abdinya rakyat. Maka, hanya jika para pengurus menjalankan fungsinya sebagai pengabdi/pelayan. Impian kita akan keadilan sosial itu akan lebih mudah tercapai.”
Jadi, ketika rakyat marah, itu harus jadi wake up call. Itu gumpalan dari ketidakadilan yang intens terjadi. Belum lagi pongahnya wakil rakyat yang, di tengah penderitaan rakyat, begitu memuja uang dan kuasa. Walhasil, timpal Sudirman Said, maraklah defisit legitimasi dan kredibilitas.
“Rakyat mengalami declining trust atau ‘surut kepercayaan’ kepada pengurus negara karena perilakunya jauh dari amanah.”
Meninjau perspektif kesehatan masyarakat, Diah Saminarsih, mendesak pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dan antisipatif memastikan layanan publik esensial, seperti kesehatan. Harapannya, agar tetap dapat diakses dan terselenggara secara aman, baik untuk masyarakat maupun penyedia layanan seperti tenaga kesehatan dan tenaga medis. Diah juga menekankan pentingnya kehadiran negara untuk mende-eskalasi keadaan yang mengutamakan pendekatan nir-kekerasan.
Dalam pandangan Forum Warga Negara, kekacauan akhir-akhir ini harus jadi momentum untuk mengoreksi mental model alih-alih melakukan “koreksi total” atas hidup berbangsa-bernegara. Perilaku para founding parents bisa dan harus menjadi teladan. Utamakan solusi yang bersibuk bukan hanya di permukaan-permukaan, tapi harus sampai ke akar masalahnya, yakni memangkas praktik-praktik ketidakadilan. Jiwai betul kesulitan rakyat agar punya empati dan solidaritas sesama.
Untuk itu, Forum Warga Negara mendorong dilakukannya cara-cara berkeadaban. Pertama, kepada masyarakat adalah turunkan suhu kegeraman. Sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air. Lalu tumbuhkan etika bela-rasa (the ethics of compassion), sesuatu yang pernah kita tempa dan rasakan kehadirannya selama pandemi Covid-19. Bersetialah pada spirit keadaban, kesejukan, dan protes yang nir-kekerasan. Jangan menjarah, itu hak orang yang saudara kita juga, dan agama apa pun pasti melarangnya.
Kedua, kepada tokoh masyarakat. Bagi pengurus negara kita Tengah tersesat, maka ulurkan kami obor, bukan api. Mari bersatu kawal suara rakyat. Kita percaya, nir-kekerasan adalah pendekatan yang lebih benar dan lebih baik daripada kekerasan.
Ketiga kepada pengurus negara. Secepat mungkin kendalikan keadaan agar kepercayaan publik kembali. Lakukan koreksi-koreksi. Kedaulatan rakyat hanya akan pulih jika Anda mengutamakan kepentingan seluruh warga negara, bukan berdiri di atas kepentingan-kepentingan sempit apalagi gelap. Lalu bersihkan tubuhmu dari parasit-parasit bangsa. Lakukan reformasi mendasar pada institusi-institusi bersangkutan, mulai dari pucuk pimpinan hingga ke level terbawah. Kedepankan akuntabilitas, meritokrasi, dan tata kelola yang baik. Lakukan moratorium privilege elite politik. Artinya, stop sementara semua fasilitas dan tunjangan tak masuk akal kalian. Rakyat, sang tuan satu-satumu itu, tak pantas dan tak boleh menanggung hidup berlebihan kalian sampai bergelimang kemewahan itu.
Tinjau-ulang dan/atau revisi program-program yang makin membebani dan menghimpit kondisi ekonomi rakyat. Buka ruang dialog atau titik-temu yang kolaboratif-persuasif agar ada kanal masukan tanpa tekanan apa pun dalam penyusunan kebijakan. Ikhtiar apa pun untuk bikin-betul Republik harus dari niat tulus jiwa bersih, bukan jiwa jahat (evil soul). Maka, jangan pernah bermain di air keruh menunggangi kekacauan. Itu sangat cela, nista, dan pengecut! Sudahi semua perilaku “masa-masa jahiliyah” itu.
“Mari bergandeng tangan, saling jaga. Ini saatnya perubahan-perubahan mendasar harus dan berani kita tempuh.”
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post