Bukan Reforma Agraria, UU PRA Berpotensi Langgengkan Ketimpangan Penguasaan Tanah
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menolak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA). Koalisi menilai proses pembentukannya bermasalah dan substansinya menyimpang dari semangat kerakyatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Alih-alih membongkar ketimpangan, UU PRA berisiko memperkuat penguasaan tanah oleh badan usaha, mempersulit pengakuan hak rakyat, dan memperluas kriminalisasi. Menurut pemantauan koalisi, naskah resmi baru beredar pada 6 November 2026, 37 hari setelah diundangkan pada 30 September 2026. Keterlambatan ini mempersempit kesempatan publik mempelajari dan menguji proses pembentukannya. Presiden juga menerbitkan Keppres Nomor 105/P Tahun 2026 untuk mengangkat Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), lalu melantiknya pada 1 Oktober 2026. Padahal, Pasal 14 menyerahkan pembentukan dan struktur lembaga kepada Peraturan Presiden. Mengapa pimpinan diangkat sebelum dasar pembentukan lembaganya diterbitkan? Koalisi menyoroti perubahan signifikan Pasal 16 ayat (5) antara draf terakhir hasil pleno tanggal 21 Sept 2026 dan naskah UU yang diumumkan: frasa “sepanjang tidak berkonflik” dihapus dari ketentuan pengecualian kawasan perdagangan bebas dan tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) kementerian/lembaga sebagai objek Lokasi Prioritas… Baca selengkapnya
Tim Prohealth