Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menolak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA). Koalisi menilai proses pembentukannya bermasalah dan substansinya menyimpang dari semangat kerakyatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Alih-alih membongkar ketimpangan, UU PRA berisiko memperkuat penguasaan tanah oleh badan usaha, mempersulit pengakuan hak rakyat, dan memperluas kriminalisasi.
Menurut pemantauan koalisi, naskah resmi baru beredar pada 6 November 2026, 37 hari setelah diundangkan pada 30 September 2026. Keterlambatan ini mempersempit kesempatan publik mempelajari dan menguji proses pembentukannya. Presiden juga menerbitkan Keppres Nomor 105/P Tahun 2026 untuk mengangkat Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), lalu melantiknya pada 1 Oktober 2026.
Padahal, Pasal 14 menyerahkan pembentukan dan struktur lembaga kepada Peraturan Presiden. Mengapa pimpinan diangkat sebelum dasar pembentukan lembaganya diterbitkan?
Koalisi menyoroti perubahan signifikan Pasal 16 ayat (5) antara draf terakhir hasil pleno tanggal 21 Sept 2026 dan naskah UU yang diumumkan: frasa “sepanjang tidak berkonflik” dihapus dari ketentuan pengecualian kawasan perdagangan bebas dan tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) kementerian/lembaga sebagai objek Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).
Penghapusan ini membuat pengecualian berlaku sekalipun terdapat konflik, sehingga menutup jalan penyelesaiannya melalui mekanisme LPRA. Perubahan tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat, dalam catatan koalisi, konflik agraria tertinggi selama sepuluh tahun terakhir terjadi di wilayah HPL dan proyek strategis nasional (PSN).
Alih-alih menyasar pusat konflik dan ketimpangan, ketentuan ini justru berisiko melindungi penguasaan tanah yang bermasalah serta menjauhkan reforma agraria dari pemulihan hak rakyat.
Perubahan frasa Pasal 16 ayat (5) senafas dengan Pasal 37 ayat (4) belum memberi batas kumulatif yang tegas bagi badan usaha dan afiliasinya. Pengecualian BUMN, BUMD, dan koperasi dalam ayat (5) memperbesar risiko konsentrasi tanah. Kewajiban penyediaan 20 persen lahan HGU perkebunan tidak boleh berhenti sebagai plasma di bawah kendali perusahaan.
Reforma agraria juga harus menjangkau konflik PSN, Bank Tanah, serta penyerahan lebih dari 4,1 juta hektare kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
Penetapan lokasi prioritas harus terbuka dan dapat dipersoalkan agar konflik lain tidak diabaikan. Keputusan lembaga yang disebut mengikat membutuhkan sanksi administratif dan mekanisme pelaksanaan terhadap instansi maupun badan usaha yang menolak patuh. Target rasio gini 0,30 harus memiliki data awal dan metode penghitungan terbuka, termasuk ketika memasukkan lebih dari 124 juta hektare kawasan hutan.
Catatan koalisi menunjukkan sekitar 87 persen dari capaian 14,5 juta hektare reforma agraria satu dekade terakhir berupa legalisasi aset. Karena itu, keberhasilan harus diukur dari berkurangnya ketimpangan dan pulihnya hak rakyat, bukan didominasi legalisasi aset.
Penempatan polisi aktif sebagai Kepala BRAN menimbulkan persoalan independensi dan benturan kepentingan kelembagaan. Dalam pendampingan konflik agraria, koalisi menemukan keterlibatan aparat kepolisian dalam kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi warga yang mempertahankan tanah. Bagaimana penyelesaian konflik dapat dipercayakan kepada orang-orang yang institusinya terlibat dalam tindakan yang melanggengkan konflik dan ketimpangan itu sendiri?
Koalisi mengingatkan risiko meluasnya pengisian jabatan BRAN oleh polisi aktif, termasuk pada tingkat deputi. Menyerahkan penyelesaian konflik kepada institusi dengan rekam jejak tersebut ibarat membersihkan rumah dengan sapu kotor. Sapu bersih pun belum menjamin penyelesaian ketimpangan agraria tanpa cara kerja yang benar, apalagi sapu yang sejak awal membawa kotoran.
Perpaduan kepemimpinan polisi aktif, kewenangan penetapan tanah LPRA, dan pasal pidana berpotensi menjadi rekonsolidasi kekuatan koersif negara. Koalisi khawatir BRAN justru menjadi alat kriminalisasi rakyat untuk mengonsolidasikan tanah dan aset melalui kementerian/lembaga, proyek strategis nasional (PSN), Koperasi Desa Merah Putih, Bank Tanah, atau skema aset negara lainnya.
Istilah “tanah tidak bertuan” dalam Penjelasan Umum membuka ruang kembalinya logika kolonial domein verklaring. Pasal 1 ayat (2) UUPA menegaskan hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Tidak disebutkannya Hak Bangsa dalam UU PRA tidak boleh menjadi alasan memutus hubungan tersebut.
Hak Menguasai dari Negara adalah kewenangan publik untuk kemakmuran rakyat, bukan hak milik perdata negara. Hak ulayat merupakan hak asal-usul masyarakat adat, bukan pemberian yang baru lahir setelah penetapan birokrasi.
Pasal 43 dan Pasal 44 berisiko menjerat penggarap dan masyarakat adat yang belum ditetapkan sebagai penerima reforma agraria, dengan ancaman penjara hingga empat tahun. Frasa “cara lain” tanpa batasan “melawan hukum” membuka peluang penafsiran sewenang-wenang terhadap warga maupun pendamping. Risiko ini membesar apabila tanah terlebih dahulu dialokasikan kepada badan usaha atau koperasi, sementara hak warga belum dipulihkan.
Pemberian hak berjangka di atas Hak Pengelolaan (HPL) BUMN atau Bank Tanah juga dapat membuat rakyat terus bergantung pada pemegang HPL. Kewajiban pengusahaan aktif dan mandiri serta ancaman pencabutan hak setelah tanah tidak digunakan selama dua hingga tiga tahun dalam Pasal 26 dan Pasal 27 berisiko mengabaikan ladang gilir balik, hutan larangan, dusun sagu, dan masa istirahat lahan. Syarat penguasaan fisik terus-menerus selama 20 tahun pun menyulitkan korban konflik atau penggusuran.
Larangan tanah absentee semula bertujuan mencegah pemerasan penggarap. Namun, penerapan Pasal 19 ayat (1) huruf j berdasarkan domisili administratif semata dapat merugikan pekerja perantau yang bergantung pada tanah warisan atau pembelian.
Koalisi menyerukan:
1. Kepada DPR dan Pemerintah untuk mencabut ketentuan bermasalah serta menyusun ulang UU PRA melalui partisipasi bermakna.
2. Kepada Presiden RI untuk membatalkan penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil BRAN.
3. Hentikan kriminalisasi, pulihkan hak korban, batasi penguasaan tanah secara adil, dan pastikan redistribusi memberikan kepastian hak serta kemandirian rakyat.
4. Kepada petani, buruh tani, masyarakat adat, perempuan, nelayan, dan rakyat pekerja perlu memperkuat organisasi, posko pengaduan, pendokumentasian konflik, peringatan dini, serta solidaritas pendampingan hukum.
