ICJR: Komisi III DPR Harus Fokus pada Pengawasan dan Evaluasi Kepolisian
Dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada 12 November 2026, terdapat dua poin utama yang dihasilkan. Pertama, Komisi III DPR RI mengapresiasi kepolisian atas pengungkapan dugaan penyadapan dan/atau akses ilegal (illegal access), serta meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua, Komisi III DPR RI meminta kepolisian untuk mengenakan pasal makar kepada para pelaku dengan dasar bahwa tindakan penyadapan dan akses ilegal yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Menanggapi hasil rapat itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan sejumlah catatan, khususnya terkait prinsip penegakan hukum dan pelaksanaan fungsi pengawasan serta evaluasi Komisi III DPR RI terhadap kinerja kepolisian sebagai mitra eksekutifnya. Pertama, penerapan pasal makar harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang relevan. ICJR menilai kepolisian perlu berhati-hati dalam menentukan pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka. “Penentuan pasal harus didasarkan pada fakta dan bukti yang relevan, serta memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak korban maupun tersangka,” kata Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR, di Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Berdasarkan… Baca selengkapnya
Admin