Dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada 12 November 2026, terdapat dua poin utama yang dihasilkan. Pertama, Komisi III DPR RI mengapresiasi kepolisian atas pengungkapan dugaan penyadapan dan/atau akses ilegal (illegal access), serta meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kedua, Komisi III DPR RI meminta kepolisian untuk mengenakan pasal makar kepada para pelaku dengan dasar bahwa tindakan penyadapan dan akses ilegal yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar.
Menanggapi hasil rapat itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan sejumlah catatan, khususnya terkait prinsip penegakan hukum dan pelaksanaan fungsi pengawasan serta evaluasi Komisi III DPR RI terhadap kinerja kepolisian sebagai mitra eksekutifnya.
Pertama, penerapan pasal makar harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang relevan. ICJR menilai kepolisian perlu berhati-hati dalam menentukan pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka. “Penentuan pasal harus didasarkan pada fakta dan bukti yang relevan, serta memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak korban maupun tersangka,” kata Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR, di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Berdasarkan ketentuan Pasal 160 jo. Pasal 191 KUHP, kata dia, tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki ancaman pidana yang sangat serius, termasuk pidana mati. Oleh karena itu, penggunaan pasal makar harus dilakukan secara sangat hati-hati dan tidak boleh didasarkan semata-mata pada penilaian atau dorongan politik.
Ia menegaskan, pasal 160 KUHP mendefinisikan makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Istilah serangan dalam konteks makar berasal dari kata “aanslag” dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) yang secara langsung bermakna “serangan”.
Dalam konteks ini, ucap dia, serangan harus dipahami sebagai tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan fisik. Dengan adanya unsur persiapan, kepolisian juga harus mampu membuktikan bahwa tindakan persiapan tersebut berkaitan dengan rencana serangan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik.
Dengan demikian, menurut Erasmus, tindakan penyadapan atau akses ilegal tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar tanpa adanya pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut.
Menurut ICJR, alih-alih secara langsung meminta kepolisian menerapkan pasal makar, Komisi III DPR RI seharusnya mendorong kepolisian untuk mengumpulkan bukti yang relevan, diperoleh secara sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Hal ini justru sejalan dengan kesimpulan Komisi III DPR RI sendiri yang meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ungkap Erasmus.
Ia mengatakan permintaan Komisi III DPR RI untuk secara langsung mengenakan pasal tertentu berpotensi menjadi bentuk intervensi legislatif terhadap kewenangan penegakan hukum kepolisian dalam menjalankan fungsi pro justitia. Intervensi semacam ini justru dapat bertentangan dengan prinsip penanganan perkara yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagaimana ditekankan oleh Komisi III DPR RI.
Kedua, Komisi III DPR RI harus mendorong evaluasi struktural dan sistematis terhadap kewenangan penyadapan. ICJR mendorong agar pengungkapan kasus ini tidak berhenti pada penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan perbaikan struktural dan sistematis terhadap pengaturan serta pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh kepolisian maupun lembaga negara lainnya.
“ICJR menilai bahwa selama ini Komisi III DPR RI terlalu sering menempatkan diri sebagai pihak yang memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian, tanpa diimbangi dengan fungsi pengawasan yang kuat dan dorongan perbaikan institusional yang signifikan,” kata Erasmus.
Padahal, kata dia, pengungkapan dugaan penyadapan dan akses ilegal seharusnya menjadi pintu masuk bagi Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan terhadap kewenangan upaya paksa kepolisian, termasuk penyadapan.
Dalam konteks ini, ICJR mendorong Komisi III DPR RI untuk memimpin evaluasi secara holistik terhadap kewenangan penyadapan. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan membentuk tim independen atau mengembangkan mekanisme pengawasan lainnya di DPR RI yang mampu melakukan audit secara mendalam terhadap sistem, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan penyadapan di kepolisian.
“Audit tersebut penting untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, kelemahan sistem pengawasan, serta kebutuhan perbaikan terhadap mekanisme akuntabilitas pelaksanaan penyadapan,” katanya.
Selain itu, ICJR menilai sudah saatnya Komisi III DPR RI mendorong kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan yang telah tertunda selama bertahun-tahun. Kehadiran kerangka hukum yang komprehensif mengenai penyadapan menjadi penting untuk memastikan adanya batasan kewenangan, mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, serta pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan penyadapan.
Ketiga, penegakan hukum harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan korban serta perbaikan sistem. ICJR juga mendorong agar pengungkapan perkara ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, khususnya terkait identifikasi korban, modus operandi penyadapan atau akses ilegal, serta kelemahan sistem yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi.
Kepolisian perlu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai siapa saja pihak yang menjadi korban, bagaimana penyadapan dan akses ilegal dilakukan, serta sejauh mana tindakan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau kelemahan sistem pengamanan dan pengawasan.
“Pengungkapan tersebut tentunya harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan korban, dan kepentingan proses penegakan hukum,” ujar Erasmus.
Lebih jauh, ucap dia, hasil pengungkapan perkara ini harus menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi perbaikan sistem, baik dalam aspek regulasi, kelembagaan, pengawasan, maupun mekanisme pertanggungjawaban. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kejadian serupa tidak kembali terulang.
Atas dasar itu, ICJR mendorong Komisi III DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih tepat sasaran, dengan bekerja bersama berbagai pihak guna memastikan adanya perbaikan sistem yang menyeluruh.
Komisi III DPR RI seharusnya memprioritaskan audit, evaluasi, dan pengawasan yang jelas terhadap kewenangan penyadapan, bukan sekadar memberikan pujian demi pujian yang tidak disertai kontribusi nyata terhadap perbaikan kinerja dan akuntabilitas kepolisian.
“Pengawasan parlemen yang efektif bukan diukur dari seberapa sering apresiasi diberikan kepada kepolisian, melainkan dari sejauh mana Komisi III DPR RI mampu memastikan bahwa kewenangan penegakan hukum dijalankan secara profesional, akuntabel, serta menghormati prinsip negara hukum dan hak asasi manusia,” kata Erasmus.
