Pembalut Kena Pajak, Kebutuhan Dasar yang Jadi Beban
Polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap pembalut yang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini kembali membuka persoalan mendasar tentang ketimpangan gender dalam kebijakan perpajakan. Di tengah meningkatnya biaya hidup dan belum meratanya akses terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi, pengenaan pajak pembalut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Menurut Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal Kabinet Bayangan Khoirunnisa Nur Agustyati, perdebatan mengenai pajak pembalut seharusnya tidak berhenti pada persoalan tarif maupun penerimaan negara. Lebih dari itu, kebijakan tersebut perlu dilihat dalam kerangka pemenuhan hak kesehatan reproduksi, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap kebutuhan dasar perempuan. Kata dia, menstruasi selama ini masih kerap ditempatkan sebagai urusan privat perempuan, sebatas persoalan kebersihan dan kesehatan individu. Padahal, ujarnya, menstruasi berkaitan erat dengan akses terhadap produk sanitasi, fasilitas air bersih, pendidikan kesehatan reproduksi, hingga kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. “Menstruasi bukan urusan individu semata, melainkan isu kesehatan publik dan Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Khoirunissa kepada Prohealth, Sabtu 7 November… Baca selengkapnya
Iriene NataliaPerempuan dan Anak