Polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap pembalut yang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini kembali membuka persoalan mendasar tentang ketimpangan gender dalam kebijakan perpajakan. Di tengah meningkatnya biaya hidup dan belum meratanya akses terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi, pengenaan pajak pembalut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal Kabinet Bayangan Khoirunnisa Nur Agustyati, perdebatan mengenai pajak pembalut seharusnya tidak berhenti pada persoalan tarif maupun penerimaan negara. Lebih dari itu, kebijakan tersebut perlu dilihat dalam kerangka pemenuhan hak kesehatan reproduksi, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap kebutuhan dasar perempuan.
Kata dia, menstruasi selama ini masih kerap ditempatkan sebagai urusan privat perempuan, sebatas persoalan kebersihan dan kesehatan individu. Padahal, ujarnya, menstruasi berkaitan erat dengan akses terhadap produk sanitasi, fasilitas air bersih, pendidikan kesehatan reproduksi, hingga kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
“Menstruasi bukan urusan individu semata, melainkan isu kesehatan publik dan Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Khoirunissa kepada Prohealth, Sabtu 7 November 2026.
Ia menjelaskan, keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau, edukasi kesehatan reproduksi, serta fasilitas sanitasi dan air bersih merupakan bagian dari persoalan kemiskinan menstruasi (period poverty). Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan sosial ekonomi yang selama ini membuat perempuan dari kelompok rentan menghadapi hambatan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.
“Kebutuhan biologis alami perempuan dikomodifikasi dan dijadikan sumber penerimaan negara, bukannya dilindungi dan dijamin aksesnya sebagai barang publik esensial,” ujar Khoirunissa.
Dalam konteks itu, pengenaan pajak terhadap pembalut berpotensi memperbesar ketimpangan. Sebab, beban pengeluaran yang sama tidak selalu dirasakan setara oleh tiap lapisan masyarakat. Bagi perempuan berpenghasilan rendah, pembelian pembalut dapat mengambil porsi lebih besar dari pendapatan dibandingkan perempuan dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Khoirunissa menilai persoalan ini merupakan bagian dari kemiskinan struktural.
“Kemiskinan menstruasi bukan kegagalan individu, tetapi lahir dari sistem sosial dan ekonomi yang memarjinalkan perempuan,” ujarnya.
Dampak keterbatasan akses terhadap pembalut juga tidak berhenti pada persoalan daya beli. Anak perempuan dari keluarga miskin, misalnya, berisiko kehilangan kesempatan mengikuti kegiatan belajar ketika menstruasi karena tidak memiliki pembalut atau tidak tersedia fasilitas sanitasi yang memadai di sekolah. Dalam jangka panjang, ujarnya, kondisi itu dapat memengaruhi kesempatan pendidikan dan mobilitas sosial perempuan.
Sementara itu, perempuan pekerja informal yang memiliki keterbatasan perlindungan sosial dan pendapatan tidak tetap juga menghadapi kerentanan serupa. Ketika harga kebutuhan menstruasi meningkat, mereka harus mengalokasikan kembali pengeluaran rumah tangga, bahkan berpotensi mengorbankan kebutuhan kesehatan reproduksi demi memenuhi kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. “Hal ini mengekalkan rantai kemiskinan antar-generasi,” kata Direktur Eksekutif Perludem 2020-2025 itu.
Meningkatnya kesadaran publik terhadap persoalan kemiskinan menstruasi, tekanan biaya hidup, dan ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar mendorong masyarakat melihat polemik pajak pembalut dalam perspektif yang lebih luas. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengubah paradigma pembangunan dan kebijakan fiskal agar lebih responsif terhadap kebutuhan serta kepentingan perempuan melalui pendekatan yang berkeadilan gender. “Paling minimal yang bisa dilakukan pemerintah adalah menghilangkan pajak pembalut,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), permukiman padat miskin, serta kawasan yang terdampak bencana. Sebab, akses terhadap produk menstruasi tidak akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila perempuan tetap kesulitan mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. “Publik makin sadar bahwa isu menstruasi tak terpisahkan dari ketersediaan infrastruktur dasar,” kata dia.
Pandangan serupa disampaikan aktivis perempuan MBG Watch, Mike Verawati. Ia melihat persoalan pajak terhadap produk kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kebijakan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan, khususnya kelompok miskin dan mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pasar. Situasi ini, menurut Mike, membuat perempuan tidak memiliki keleluasaan untuk memperoleh produk yang aman dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan.
Persoalan itu semakin kompleks karena menstruasi masih berhadapan dengan stigma sosial dan nilai budaya tertentu. Di sejumlah lingkungan, menstruasi dipandang sebagai aib yang harus disembunyikan atau dihindari dari ruang publik. Akibatnya, perempuan tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga tekanan sosial ketika menjalani kebutuhan biologisnya. “Padahal perempuan juga sebenarnya adalah subyek ekonomi,” kata Mike.
Mike menilai kebijakan perpajakan seharusnya tidak hanya menggunakan ukuran ekonomi makro, seperti daya beli dan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu menghitung dampak kebijakan terhadap kesehatan reproduksi, kondisi sosial, serta kemampuan perempuan untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia juga menekankan pentingnya perspektif inklusi dalam penyusunan kebijakan. Kebutuhan perempuan tidak bisa disamaratakan karena terdapat kelompok dengan kerentanan berbeda, mulai dari anak dan remaja, perempuan lansia, disabilitas, hingga perempuan yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan akses pasar terbatas. Dalam konteks itu, ujarnya, pembebasan atau pengurangan pajak terhadap produk menstruasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memastikan akses terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi. Kebijakan fiskal semestinya tidak memperbesar kesenjangan yang sudah dihadapi kelompok perempuan rentan.
“Negara seharusnya tidak lagi membebani kebutuhan dasar dengan pajak tinggi. Sebab, indikator pembangunan yang baik juga tercermin dari kondisi kesehatan reproduksi dan kesejahteraan perempuan,” kata aktivis perempuan yang pernah menjabat sebagai Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ini.
Di luar persoalan keadilan gender dan hak kesehatan perempuan, polemik pajak pembalut juga perlu dilihat dari perspektif perlindungan konsumen, terutama terkait beban harga dan hak masyarakat atas akses terhadap kebutuhan dasar yang terjangkau.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen terhadap pembalut perempuan perlu ditinjau kembali. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, melainkan juga kepatutan negara dalam mengenakan pajak terhadap barang yang menjadi kebutuhan dasar.
“Ini kebijakan yang anomali, bahkan berpotensi melanggar HAM. Tidak etis negara menerapkan PPN pada pembalut untuk perempuan,” kata Tulus.
Secara normatif, ujarnya, pengenaan PPN terhadap pembalut memang memiliki landasan dalam regulasi yang berlaku. Tulus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang tidak mengecualikan pembalut perempuan dari objek pengenaan PPN.
Namun, keberadaan dasar hukum itu, ujarnya, tidak serta-merta membuat kebijakan itu tepat dari perspektif kebutuhan dasar dan perlindungan hak perempuan. Menstruasi merupakan proses biologis alami sehingga produk untuk memenuhi kebutuhan itu semestinya memperoleh perlakuan khusus dalam kebijakan perpajakan. “Pembalut untuk menstruasi adalah kebutuhan dasar (basic needs) perempuan, layaknya bahan pangan,” ujar Tulus.
Ia juga menyoroti pengenaan pajak terhadap produk menstruasi Indonesia yang memiliki tarif PPN pembalut tertinggi kedua di kawasan ASEAN setelah Filipina. Kondisi itu, menurut Tulus, seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih berpihak kepada konsumen. Atas dasar itu, ia mendesak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membatalkan pengenaan PPN terhadap pembalut, serta mendorong perubahan ketentuan dalam PP Nomor 49 Tahun 2022 agar produk menstruasi dikeluarkan dari objek PPN. “Segera amandemen PP No. 49/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” ucapnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak nonmewah menggunakan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Mekanisme ini membuat tarif PPN efektif yang ditanggung konsumen setara dengan 11% dari harga jual.
Sebagai ilustrasi, apabila harga pembalut sebelum PPN sebesar Rp25.000, DPP yang digunakan untuk menghitung pajak adalah Rp22.916,67. Dengan tarif PPN 12%, pajak yang dikenakan sebesar Rp2.750. Dengan demikian, harga pembalut setelah PPN menjadi Rp27.750.
