• Kesehatan
  • Ekonomi
  • Perempuan dan Anak
  • Profil
  • Regulasi
  • Lingkungan
  • Cek Fakta
  • Opini
  • Infografis
Jumat, Oktober 30, 2026
  • Login
Prohealth
  • Kesehatan
  • Ekonomi
  • Perempuan dan Anak
  • Profil
  • Regulasi
  • Lingkungan
  • Cek Fakta
  • Opini
  • Infografis
No Result
View All Result
  • Kesehatan
  • Ekonomi
  • Perempuan dan Anak
  • Profil
  • Regulasi
  • Lingkungan
  • Cek Fakta
  • Opini
  • Infografis
No Result
View All Result
Prohealth
No Result
View All Result
  • Kesehatan
  • Ekonomi
  • Perempuan dan Anak
  • Profil
  • Regulasi
  • Lingkungan
  • Cek Fakta
  • Opini
  • Infografis

Terjepit Polusi, Warga Tak Bisa Bergerak Sendiri

by Iriene Natalia
Jumat, 30 Oktober 2026
A A
Terjepit Polusi, Warga Tak Bisa Bergerak Sendiri

Ilustrasi polusi udara dan krisis iklim.

Bagi Cerita Nupi, kesadaran tentang bahaya polusi udara berawal dari pengalaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat menjalani pemeriksaan kesehatan pada tahun 2023, kreator konten keberlanjutan itu mendapati gambaran paru-parunya berkabut, meski ia tidak pernah merokok. Pengalaman itu menjadi titik balik yang membuatnya menyadari bahwa udara yang dihirup setiap hari dapat membawa dampak kesehatan yang tidak terlihat.

Nupi mengaku lebih memahami persoalan sampah dan plastik. Ia belum menyadari bahwa kualitas udara di lingkungan tempat tinggalnya juga dapat memengaruhi kesehatannya. Temuan saat pemeriksaan medis itu membuatnya mempertanyakan kondisi udara yang selama ini dianggap sebagai kenormalan hidup di perkotaan.

BacaJuga

Polusi Udara di Indonesia Kian Mematikan, Karhutla Merenggut 3.560 Korban Jiwa

Virus Shamonda, dari Sapi Menular Lewat Gigitan Lalat Pengisap Darah

“Pada saat itu, aku baru tahu kalau ternyata udara yang aku hirup selama ini bikin paru-paruku berkabut tanpa aku pernah merokok,” kata Nupi dalam diskusi publik daring bertajuk “Bertahan dan Bergerak di Tengah Kepungan Polusi: Membangun Sistem yang Melindungi Masyarakat dari Polusi dan Krisis Iklim” yang digelar CISDI, Kamis 29 Oktober 2026.

Pengalaman buruk itu mengubah pandangan Nupi tentang udara bersih sebagai hak warga. Menurutnya, persoalan polusi tidak cukup diselesaikan melalui perubahan gaya hidup individu karena sumber emisi juga berasal dari sistem transportasi, industri, dan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

Setelah pindah dari Jakarta ke Bandung, Nupi berharap memperoleh udara yang lebih bersih. Namun, ia justru masih menjumpai praktik pembakaran sampah yang asapnya tercium hingga malam hari.

“Langit semestinya biru. Dan langit biru itu ternyata privilege. Sebagai warga Jakarta, kita enggak pernah melihat itu lagi,” ujarnya.

Nupi menilai masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi kualitas udara. Berbeda dengan sejumlah negara yang menampilkan indeks kualitas udara di ruang publik, menurut Nupi, warga Indonesia masih harus mencari sendiri informasinya. Padahal, informasi yang mudah diakses dapat membantu masyarakat memahami risiko yang mereka hadapi.

Nupi menegaskan, warga memang dapat mengurangi emisi melalui kebiasaan sehari-hari, seperti mengurangi konsumsi yang tidak perlu, mengelola kompos sampah makanan, dan memilih kegiatan dengan emisi lebih rendah. “Kita bisa melakukan apa yang ada dalam kontrol kita, tapi kita enggak bisa pilih udara yang kita hirup,” kata Nupi.

Dampak polusi udara tidak berhenti pada risiko kesehatan fisik. Bagi keluarga yang memiliki anak, kualitas udara yang buruk juga menambah beban emosional karena orang tua harus menghadapi ancaman yang tidak sepenuhnya dapat mereka kendalikan. Direktur Yayasan Keluarga Kita Siti Nur Andini mengatakan ancaman lingkungan seperti polusi udara mendorong orang tua untuk terus mengawasi dan membatasi aktivitas anak demi mencegah hal buruk terjadi. Jika tidak dikelola dengan baik, kecemasan berlebihan itu berisiko memengaruhi hubungan orang tua dan anak, terutama ketika anak merasa tidak dipercaya.

“Enggak hanya isu lingkungan, atau isu polusi udara, ketika kita jadi orang tua itu tingkat kekhawatiran itu naik level,” ujar Andini.

Menurutnya, orang tua yang kesulitan mengelola kecemasan bisa terjebak menjadi sosok yang terus memberikan peringatan dan mengawasi perilaku anak. Niat melindungi justru berpotensi membuat anak merasa bahwa dirinya tidak dipercaya untuk mengambil keputusan.

“Ketika orang tua gagal meregulasi kekhawatirannya, anak bisa merasa seolah-olah tidak diberi kepercayaan,” katanya.

Karena itu, perlindungan anak dari polusi udara tidak seharusnya dibebankan kepada keluarga melalui pengawasan dan penyesuaian aktivitas sehari-hari saja. Orang tua tetap membutuhkan dukungan sistem yang membuat lingkungan tempat anak tumbuh lebih aman. Menambah beban untuk mengatasi polusi yang sumbernya berada di luar kendali orang tua, ucap Andini, akan semakin menyulitkan keluarga.

“Udara yang sehat adalah hak dasar semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Berikan udara yang sehat sehingga menjadi ruang yang aman buat keluarga dan anak-anak kita,” kata dia.

Sementara itu, dari sisi tata kota, polusi udara menunjukkan bahwa masalah lingkungan perlu ditangani secara lintas sektor. Program Officer Cluster Urban Regeneration and Infrastructure System Resilience Development Initiative (RDI) William Harahap mengatakan dampak krisis iklim dan pencemaran dapat melintasi batas wilayah maupun sektor pemerintahan. Kata dia, polusi yang dihasilkan di satu kawasan dapat memengaruhi daerah lain.

“Bencana iklim itu lintas batas dan lintas sektor. Kita tidak bisa mengotak-kotakkan dampaknya cuma di Jakarta atau di salah satu provinsi saja,” kata William.

Dalam perencanaan tata kota, risiko itu juga berkaitan dengan keterpaparan, yakni jumlah penduduk dan infrastruktur yang berpotensi terdampak. Semakin besar populasi yang terpapar, semakin urgen upaya untuk mengurangi risiko dan melindungi kelompok rentan. “Risiko iklim harus dipertimbangkan di semua fase perencanaan perkotaan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan beradaptasi sendiri, tetapi harus didukung oleh sistem perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Urban and Environmental Health Lead CISDI Wisya Aulia Prayudi, menilai kesehatan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan penanganan polusi udara dan krisis iklim. Menurutnya, peringatan tentang memburuknya kualitas udara perlu diikuti langkah konkret untuk menekan sumber pencemaran dan melindungi warga.

Wisya juga menyoroti memburuknya kualitas udara Jakarta selama musim kemarau, yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi partikel halus PM2.5. Ia merujuk data Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mencatat sekitar 278 ribu kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) pada September 2026. Baginya, penanganan polusi tidak seharusnya berhenti pada imbauan agar warga mengurangi aktivitas luar ruangan atau menggunakan masker, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

“Jangan hanya memberikan imbauan kepada warga, melainkan perbaikan dan persiapannya harus dilakukan secara menyeluruh. Sistem yang ada harus adaptif untuk melindungi warga,” ujarnya.

ShareTweetSend

Discussion about this post

https://www.youtube.com/watch?v=6npF_Ocn5bw&t=138s

Pos-pos Terbaru

  • Terjepit Polusi, Warga Tak Bisa Bergerak Sendiri
  • Lindungi Warga, DKI Antisipasi Limbah Baterai Kendaraan Listrik
  • Satgas Bersama RI-Singapura Harus Jangkau Pengendali Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan
  • Polusi Udara di Indonesia Kian Mematikan, Karhutla Merenggut 3.560 Korban Jiwa
  • Melibatkan Riset Kampus dalam Ekosistem Kendaraan Listrik
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2024 Prohealth.id | Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Kesehatan
  • Ekonomi
  • Perempuan dan Anak
  • Profil
  • Regulasi
  • Lingkungan
  • Cek Fakta
  • Opini
  • Infografis

© 2024 Prohealth.id | Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli.