Jakarta, Prohealth.id — Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI Adib Khumaidi mengkhawatirkan terjadinya penumpukan pasien dan antrian panjang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS terutama di kota-kota besar.
Pasalnya, lebih dari 24 kabupaten atau kota melaporkan bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU mencapai 90 persen.
“Bahkan banyak pasien yang meninggal saat tiba di IGD,” ujar Adib dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, (27/6/2021).
Menurut Adib, BOR untuk ICU dari sejumlah rumah sakit bahkan ada yang melebihi angka 100 persen seiring lonjakan kasus COVID-19. Pada 17 Juni 2021 ditemukan 12.624 kasus, bertambah menjadi di atas 20 ribu kasus pada tanggal 26 Juni 2021.
“Jika dibandingkan dengan data 15 Mei 2021, terjadi peningkatan kasus di tanggal 17 Juni 2021 lebih dari 500 persen,” kata Adib.
Kondisi semakin memprihatikan dengan bertambahnya kasus pada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri.
“Kondisi itu menyebabkan keterbatasan tenaga untuk melakukan pelayanan, keterbasaan fasilitas dan SDM yang menyebabkan RS kolaps,” ujarnya.
Selain itu, di berbagai kota di Indonesia telah ditemukan varian baru COVID-19. Varian baru itu, terutama varian Delta memiliki karakteristik yang lebih mudah menyebar, menyerang segala usia tanpa perlu ada komorbid. Juga lebih memperberat gejala, lebih meningkatkan kematian dan menurunkan efektifitas vaksin.
“Kami tidak ingin sistem kesehatan Indonesia menjadi kolaps,” tegas Adib Khumaidi.
Menyikapi hal itu, Tim Mitigasi PB IDI dan Perhimpunan dokter-dokter spesialis yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI) menyerukan agar pemerintah pusat memberlakukan PSBB ketat serentak terutama di Pulau Jawa minimal 2 minggu.
“Pemerintah atau pihak yang berwenang harus memastikan implementasi serta penerapan PSBB yang maksimal,” kata Adib.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi untuk semua target populasi, termasuk anak dan remaja sehingga sesuai target.
“Bila mungkin vaksinasi >2 juta perhari, perluas tempat pelayanan vaksinasi,” katanya.
Menurut Adib, tracing dan testing secara masif juga diperlukan agar kasus ditemukan sedini mungkin, termasuk untuk anak dan remaja.
“Angka positivity rate dan jumlah tracing per 1000 orang per minggu sesuai dengan standar WHO dijadikan kinerja setiap kepala daerah,” ujar Adib.
Terkhir, Adib menyerukan agar masyarakat termasuk anak-anak selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. “Juga tidak berpergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan lainnya,” pungkasnya.
Penulis: Jekson Simanjuntak
Editor: Gloria Fransisca Katharina
Komentar