Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak rokok yang bersumber dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp15,82 triliun pada triwulan III 2026. Angka ini setara dengan 72 persen dari target penerimaan sebesar Rp21,99 triliun. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana, menyebutkan sekitar 50 persen dari penerimaan itu dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Hal ini disampaikan Lydia dalam Konferensi Indonesia Tobacco Control Research Network (ITRCN) bertajuk “Impactful Advocacy and Academic Excellence for Tobacco Control Improvement in Indonesia” yang berlangsung di Hotel Hermitage Jakarta pada 17 November 2026.
Lydia mengatakan Indonesia tengah menghadapi krisis kesehatan publik yang mendesak. Berdasarkan catatannya, sebanyak 70,2 juta penduduk Indonesia merupakan perokok aktif. Kondisi ini semakin diperburuk oleh peningkatan penggunaan rokok elektrik dalam 1 dekade terakhir. Pada 2011, prevalensi pengguna rokok tercatat sebesar 0,3 persen dan meningkat menjadi 3 persen pada 2021.
Selain itu, sebanyak 225.000 penduduk Indonesia meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berkaitan dengan tembakau. Dampak buruk rokok juga dirasakan oleh masyarakat yang tidak merokok. Sekitar 74,2 persen orang dewasa terpapar asap rokok di tempat makan. Kondisi ini turut menyebabkan tingginya prevalensi pengguna tembakau, yang mencapai 34,5 persen pada kelompok orang dewasa.
Lydia menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dan pajak rokok melalui mekanisme pembagian kepada pemerintah daerah. Sebanyak 30 persen dana ditransfer kepada pemerintah provinsi, sedangkan 70 persen lainnya dibagikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Selain itu, pemerintah daerah juga menerima alokasi dari penerimaan cukai rokok.
“Pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten bahkan kota wajib menggunakan dana itu untuk prioritas kesehatan dan pelayanan kesehatan,” katanya kepada Prohealth.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya DIrektorat Strategi Perpajakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Hari Poerna Setiawan, mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menargetkan penurunan prevalensi perokok usia 10 hingga 21 tahun dari 12,4 persen menjadi 8,4 persen.
Untuk mendukung pencapaian target itu, pemerintah secara bertahap berupaya untuk menyederhanakan struktur tarif cukai. Termasuk saat ini, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan kajian akademis untuk menentukan arah kebijakan struktur tarif CHT pada 2027.
Hari menjelaskan salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan ini adalah adanya kesenjangan tarif cukai antar lapisan. Perbedaan tarif itu dinilai dapat memicu fenomena downtrading, yaitu peralihan konsumen dari rokok dengan harga lebih mahal ke merek rokok yang lebih murah.
“Karena kami melihat adanya selisih atau gap tarif CHT antar-layer yang memicu fenomena down trading, yaitu konsumen beralih membeli merek rokok yang lebih murah,” ujarnya.
Di sisi lain, Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Jerry Kurniawan, mengatakan pihaknya telah menyita sebanyak 1,7 miliar batang rokok ilegal dengan nilai mencapai Rp 3,1 triliun. Penindakan ini akan terus dilakukan DJBC dengan target penyitaan sebanyak 2 miliar batang rokok ilegal hingga akhir 2026.
Jerry menjelaskan kebijakan pengawasan dan pengendalian CHT berlandaskan empat pilar utama. Ke 4 pilar itu meliputi pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja dan industri hasil tembakau, serta pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.
Menurut Jerry, DJBC juga terus memperluas pengawasan terhadap rokok ilegal di dunia digital. Langkah itu dilakukan karena pelaku mulai mengalihkan berbagai modus penjualan rokok ilegal.
“Pengawasan kami kepada rokok ilegal juga diperluas ke patroli siber, karena ada pergeseran modus rokok ilegal dari toko konvensional ke marketplace dan media sosial,” katanya.
Jerry menambahkan DJBC menghadapi tantangan dalam menjalankan kebijakan cukai hasil tembakau. Pihaknya harus menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat, penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keberlangsungan tenaga kerja, serta iklim industri.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Kesehatan Universitas Indonesia sekaligus Ketua ITRCN, Abdillah Ahsan, menilai pengendalian konsumsi rokok untuk melindungi kesehatan masyarakat tidak bertentangan dengan upaya meningkatkan penerimaan negara.
Menurut Abdillah, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan cukai melalui kenaikan tarif cukai dan harga jual rokok, bukan dengan meningkatkan volume penjualan rokok.
“Kesehatan dan ekonomi sebenarnya bisa dan seharusnya berjalan beriringan. Karena itulah dibutuhkan riset spesifik pemberantasan rokok ilegal antara akademisi dengan DJBC,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Nadia Tarmizi, mengatakan harga rokok yang murah menimbulkan beban ekonomi mencapai 2.5 kali lebih besar dibanding penerimaan cukai hasil tembakau. Berdasarkan perhitungannya, beban ekonomi akibat penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan merokok pada 2019 mencapai Rp 17,9 hingga Rp 27,7 triliun per tahun. Beban ini harus ditanggung oleh negara.
Nadia juga memperkirakan kenaikan tarif cukai sebesar 45 persen masih dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Kebijakan itu berpotensi membuka lapangan kerja bagi 148,8 ribu pekerja sekaligus menurunkan prevalensi merokok hingga 24 persen.
Agar itu bisa tercapai, pemerintah membutuhkan komitmen dan kerja sama lintar kementerian serta lembaga. Nadia menilai pengendalian tembakau masih menghadapi tantangan yang membutuhkan penanganan bersama.
Salah satu tantangan itu adalah belum optimalnya harmonisasi dan implementasi regulasi pusat dan daerah. Selain itu, pengaruh industri tembakau melalui iklan promosi, sponsorship dan pemasaran global juga masih cukup kuat.
“Kita butuh upaya penguatan kebijakan cukai dan pajak rokok yang berorientasi pada pengendalian konsumsi dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, itu semua perlu dilakukan oleh kita bersama,” ujarnya.
Salah satu upaya mendukung pengendalian tembakau tercermin dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Perda KTR) oleh pemerintah daerah.
Nadia bilang, pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan KTR. kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat melalui penerapan regulasi di tingkat daerah. Selain itu, implementasi KTR juga menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat.
Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kesehatan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Heri Supriyanto, mengatakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400 tanggal 4 April 2023 telah mendorong para kepala daerah untuk mengimplementasikan kebijakan KTR di wilayah masing-masing.
“Sekitar 377 kabupaten atau kota sudah mempunyai Perda KTR, sedangkan 137 kabupaten atau kota masih belum mempunyai Perda KTR, ini masih kami monitoring,” katanya.
Heri menambahkan, Kemendagri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Tito Karnavian sebagai rujukan utama pemerintah daerah dalam menentukan nomenklatur program, sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Minimal pemerintah daerah dalam melaksanakan KTR menetapkan 7 tatanan bebas dari aktivitas merokok.
“Pemerintah daerah juga harus melaporkan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai salah satu komponen pembudayaan hidup sehat di KTR,”
Wakil Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Anisa Dian Harlivasari, mengatakan perumusan kebijakan kesehatan masyarakat harus berlandaskan bukti ilmiah. Karena, landasan itu bisa mempengaruhi masyarakat untuk berhenti merokok.
“Apapun tantangannya, mari jangan pernah berhenti mendorong kebijakan pengendalian tembakau untuk melindungi masyarakat dari asap rokok.”






