Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Lingkungan

Indonesia Belum Berkomitmen untuk Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan di COP31

Oleh Admin

4 menit baca

Indonesia Belum Berkomitmen untuk Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan di COP31
Demonstrasi di area COP31 di Antalya Turkiye.

Perundingan di Konferensi Perubahan Iklim ke-31 PBB (COP31 UNFCCC) telah berlangsung selama sepekan lebih. Selama kurun waktu itu, Pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan.

Pemerintah Indonesia masih konsisten mempertahankan sumber energi fosil. Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, mengatakan ketergantungan pada sumber energi fosil masih kentara dalam desain tata kelola ketenagalistrikan nasional. Selama ini elektrifikasi masih memprioritaskan dan mengunci dominasi bahan bakar fosil.

“Jika pemerintah Indonesia serius melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listrik. Penambahan pembangkit hanya mendorong Indonesia ke dalam jeratan fosil yang menghambat transisi energi,” kata Yuyun.

Ketergantungan pada energi fosil disampaikan langsung dalam konferensi pers Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno di Pavilion Indonesia. Dalam pernyataan pers itu, Eddy Soeparno mengatakan, bauran energi terbarukan akan ditingkatkan dari 17 persen menjadi 35 persen pada 2034 mendatang. Dengan kata lain, pemerintah masih akan bergantung pada energi fosil sebesar 65 persen hingga 2034 mendatang.

Satya Bumi juga melihat pemerintah Indonesia belum berkomitmen menjadi negara yang mampu memastikan rantai pasok ketenagalistrikan bersumber dari praktik yang bersih dan berkeadilan. Sebagai bukti, Satya Bumi menemukan adanya pertambangan nikel masif di Kabaena, pulau kecil di Sulawesi Tenggara. Sekitar 650 kilometer persegi atau 73 persen wilayah Kabaena dibebani Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel.

Masifnya izin tambang di Kabaena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masalahnya tak berhenti di situ. Nikel dari Kabaena disuplai ke Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Di sana nikel diolah menjadi baterai kendaraan listrik. Energinya bersumber dari PLTU captive.

Juru Kampanye Satya Bumi Salma Inaz menilai para pemangku kebijakan—termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup—serta sektor swasta belum mampu menjamin pengolahan nikel tak bergantung pada PLTU captive.

“Transisi energi mutlak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan transportasi. Namun, transisi tak bisa dikatakan adil bila praktiknya justru memindahkan emisi dari satu wilayah kerusakan ke wilayah lain,” kata Inaz.

Demonstrasi menolak BBM fosil di area COP31 di Antalya Turkiye.

Pemerintah turut menjagokan bioenergi sebagai sumber energi terbarukan. Kebijakan itu menguat selepas COP30 UNFCCC yang berlangsung di Belém, Brasil pada November tahun lalu. COP30 turut menyepakati dua kerangka global pendukung transisi energi, masing-masing peta jalan transisi dari energi fosil atau Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) Roadmap dan penghentian deforestasi (Forest Roadmap).

Manajer Program Bioenergi Trend Asia, Amalya Oktaviani mengingatkan agar kedua peta jalan itu tidak dijadikan pembenaran untuk menggenjot bioenergi dalam bauran energi Indonesia. TAFF Roadmap mendorong bahan bakar berkelanjutan, bahkan menyebut PLTU batu bara bisa dikonversi untuk membakar pelet biomassa. Forest Roadmap memasukkan bioekonomi.

Tanpa kriteria ‘berkelanjutan’ yang jelas, keduanya bisa jadi lampu hijau untuk membuka hutan demi kebun energi. “Dalam Kebijakan Energi Nasional saja, bioenergi ditargetkan menyumbang lebih dari separuh bauran energi baru dan terbarukan pada 2030. Ini ancaman serius bagi hutan hujan tropis kita, yang bahkan belum pulih dari kebakaran tahun ini,” kata Amalya.

Bioenergi bersumber dari ekosistem karbon yang tinggi, mulai dari gambut hingga mangrove yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan. MADANI Berkelanjutan menilai bioenergi berisiko memicu deforestasi sistematis di ekosistem karbon bila pengadaan sumbernya bersifat destruktif.

Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad menambahkan, penggunaan bioenergi mengancam hutan dan wilayah adat bila diikuti dengan pembukaan lahan baru. “Pemerintah harus secara tegas memperjelas arah kebijakan bioenergi Indonesia. Dengan begitu, ambisi pengembangan bioenergi tidak mengorbankan ekosistem, Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” kata Nadia.

Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan momentum COP31 UNFCCC untuk mempercepat transisi energi. Salah satu momentum itu yakni target elektrifikasi 35 persen pada 2035 (35×35) yang ingin mempercepat penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengembangan jaringan listrik dan penyimpanan energi, serta pendanaan dan investasi terkait.

Apalagi, Indonesia menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100GW dan rencana penambahan EBT mencapai 42,6GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Program and Policy Manager CERAH, Wicaksono Gitawan menilai target Indonesia sejalan dengan kerangka transisi energi global. Ia menilai delegasi Indonesia sebaiknya berfokus untuk mengadopsi komitmen 35×35 dalam cover decision sebagai bentuk komitmen nyata untuk mengakselerasi transisi energi.

Namun, CERAH menekankan pemerintah agar berfokus pada pengembangan energi terbarukan ketimbang mengimplementasikan bahan bakar hayati (biofuel). “Sumber-sumber biofuel, termasuk bauran energi B50, berisiko memperparah deforestasi,” kata Wicaksono.

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengingatkan kerangka transisi energi akan sia-sia bila pemerintah Indonesia tak memprioritaskan keadilan bagi alam dan manusia.

“Kita menyaksikan bagaimana krisis iklim telah mendatangkan berbagai bencana yang memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Semua bencana iklim ini dipicu penggunaan bahan bakar fosil. Energi fosil tidak hanya mendestabilisasi iklim, tapi juga menimbulkan dampak buruk yang luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi rakyat,” kata Iqbal.

Krisis iklim adalah alarm merah bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan peta jalan yang jelas dan kredibel untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil. Transisi energi harus menjiwai semangat keadilan distributif, partisipatif dan restoratif. Transisi energi harus bergerak lebih cepat, berkeadilan dan transparan tanpa mengorbankan hak masyarakat dan hutan yang tersisa.

Bagikan artikel ini

Nawala

Kabar kesehatan yang bergizi, langsung ke email Anda

Rangkuman berita pilihan redaksi Prohealth.id: kesehatan publik, gizi, lingkungan, dan kebijakan yang memengaruhi hidup kita.

Prohealth.id bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Menemukan kekeliruan dalam berita ini? Sampaikan hak jawab atau koreksi Anda ke redaksi.