Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Lingkungan

WALHI: Rencana Pemindahan Badak Jawa Diduga untuk Perluasan Tambang Emas

Oleh Admin

6 menit baca

WALHI: Rencana Pemindahan Badak Jawa Diduga untuk Perluasan Tambang Emas
Anak badak menyusui.(Sumber: Humas KLHK)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak usulan pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemindahan satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah ini justru berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya.

Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak dapat serta-merta dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak Jawa dari habitat aslinya. Terlebih, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak lagi untuk mendukung keberlangsungan hidup populasinya.

Di tengah usulan itu, WALHI justru melihat adanya sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri terkait kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.

Usul pemindahan badak Jawa pertama kali dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki.

Menanggapi hal tersebut, Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan pemindahan satwa yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.

“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” katanya.

Umi mengatakan keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Apalagi, kata dia, Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan.

“Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya,” ujar Umi.

Secara regulasi, kata Umi, evakuasi dan translokasi satwa memang telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, keberadaan regulasi tersebut bukan berarti pemindahan satwa dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan ekologis yang matang.

Menurut dia, translokasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi satwa. Misalnya, kerusakan habitat yang berat, bencana yang menyebabkan habitat tidak lagi layak dihuni, atau ancaman serius lainnya yang tidak dapat diatasi melalui upaya perlindungan di habitat asal.

“Pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, mencakup kesesuaian karakteristik habitat baru, ketersediaan pakan, kondisi ekologis, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi satwa, hingga risiko terhadap spesies yang telah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan,” katanya.

Selain itu, kata dia, diperlukan pemantauan jangka panjang untuk memastikan satwa yang dipindahkan mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam konteks rencana pemindahan badak jawa ke TN Alas Purwo, misalnya, perlu dikaji secara mendalam apakah badak jawa dapat hidup berdampingan dengan spesies yang telah menghuni kawasan tersebut, seperti banteng jawa dan macan tutul jawa.

Sebaliknya, lajut dia, perlu dipastikan pula bahwa kehadiran badak jawa tidak menimbulkan tekanan ekologis, mengganggu keseimbangan ekosistem, atau mengancam keberlangsungan hidup spesies lain di TN Alas Purwo.

Baik badak jawa maupun spesies lain memiliki hak atas lingkungan dan habitatnya sendiri atau hak alam. Dengan demikian, translokasi tidak boleh justru memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain atau menciptakan ancaman ekologis baru.

Umi mengatakan pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meskipun pemindahannya masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon, seharusnya menjadi pelajaran penting. Peristiwa itu menunjukkan translokasi badak Jawa bukan perkara sederhana dan memiliki risiko serius terhadap keselamatan satwa.

Apalagi, ucapnya, jika dipindahkan ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda seperti Alas Purwo. Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini.

“Karena itu, pemindahan tidak boleh dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kuat bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan populasinya,” kata tegas Umi.

WALHI menegaskan potensi bencana alam tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk memindahkan badak Jawa dari habitat alaminya. Pemerintah harus terlebih dahulu menyampaikan kajian risiko bencana yang komprehensif, termasuk probabilitas, tingkat ancaman, dampak terhadap habitat dan populasi badak, serta skenario mitigasi yang dapat dilakukan.

Pemerintah juga harus menjelaskan mengapa upaya perlindungan dan mitigasi di habitat asal tidak lagi memungkinkan. Badak Jawa telah lama hidup di Ujung Kulon dan menghadapi berbagai dinamika alam. Oleh karena itu, prioritas pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan habitat, sistem pemantauan populasi, kesiapsiagaan bencana, serta mitigasi risiko ekologis, bukan terburu-buru memindahkan satwa dari habitat alaminya.

WALHI melihat adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh mengenai kemungkinan keterkaitan wacana pemindahan badak Jawa dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Salah satu konteks yang perlu dicermati adalah keberadaan konsesi pertambangan emas yang berada tepat di perbatasan TNUK.

Perusahaan ini telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang emas ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.

Izin tambang emas di Taman Nasional Ujung Kulon.

Penetapan ini menunjukkan negara memberikan status strategis terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, termasuk dukungan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan perusahaan, izin telah berakhir pada 3 April 2025.

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon,” kata Umi.

Kekhawatiran tersebut semakin relevan dengan adanya Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Bahlil Lahadalia pada Februari 2026, yang mencakup wilayah daratan dan perairan Banten.

Berdasarkan keputusan tersebut, wilayah pertambangan dibagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Penetapan WUP menjadi salah satu tahapan yang memungkinkan pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan.

Persoalannya, berdasarkan penelusuran WALHI terhadap peta lampiran keputusan tersebut, terdapat indikasi bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam kawasan WUP. Hal ini perlu diklarifikasi oleh pemerintah, mengingat TNUK tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga kawasan perairan yang memiliki fungsi ekologis penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlindungan ekosistem taman nasional.

Umi mengatakan hal ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK.

Ia menegaskan kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan seolah-olah tersedia untuk dialihfungsikan menjadi ruang eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas pertambangan, baik di daratan maupun di perairan yang berbatasan dengan taman nasional, berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, mulai dari pencemaran air dan sedimentasi, gangguan terhadap ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keutuhan habitat serta keanekaragaman hayati.

Apalagi, ujar dia, keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru terbit pada Februari 2026, sementara pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya. Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut.

“Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” ucap tegas Umi.

WALHI mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah juga harus membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan secara jelas keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK.

Selain itu, pemerintah harus memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya. Keselamatan badak Jawa tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Negara seharusnya hadir untuk melindungi habitat dan menjamin keberlangsungan hidup spesies yang terancam punah, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan ekonomi yang berpotensi merusak ekosistemnya.