Jakarta, Prohealth.id – Sekalipun Indonesia masuk ke dalam fase di mana angka kejadian Covid-19 tidak meningkat, namun libur Natal dan Tahun Baru harus bisa terkendali dari sisi keramaian agar tidak memicu penyebaran virus dan menyebabkan gelombang ketiga pandemi.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI drg. Widyawati MKM mengatakan seluruh masyarakat Indonesia diimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman gelombang ketiga pandemi Covid-19, terutama saat hari raya natal dan tahun baru (Nataru).
Dia menyebut, mobilisasi masyarakat harus dikendalikan semaksimal mungkin sehingga lonjakan kasus tidak terjadi. Bulan Juli lalu telah terjadi kasus kematian akibat Covid-19 terbanyak sepanjang pandemi melanda Indonesia.
Sebanyak 32.061 kasus kematian selama periode 1-29 Juli. Jumlah itu empat kali lipat lebih banyak dibandingkan Juni 2021 dengan total 7.913 kasus kematian.
Oleh karena itu, pemerintah telah memberlakukan pembatasan mobilitas melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penularan Covid-19.
”Masyarakat jangan sampai melupakan kejadian di bulan Juli yang menyebabkan banyak kematian akibat COVID-19. Patuhi protokol kesehatan jangan sampai lengah,” katanya, Sabtu (27/11/2021) lalu di Jakarta.
Untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 pun pemerintan menerapkan PPKM Level 3 dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Upaya itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Jangan sampai kebebasan sesaat ketika Nataru menyebabkan kasus Covid-19 kembali naik. Akibatnya akan berdampak buruk bukan dari sisi kesehatan saja tapi perekonomian jadi tidak berjalan.
ADA 19 KABUPATEN HARUS WASPADA
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, saat ini tren kenaikan kasus Covid-19 memang dilaporkan mulai melonjak di beberapa negara. Ini menjadi sinyal bagi dunia termasuk Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk negara baik darat, laut maupun udara terutama menjelang Nataru 2021.
Budi mengaku, pemerintah telah mempelajari kenaikan kasus naik signifikan pasca libur panjang. Oleh sebab itu, saat moment tersebut terjadi mobilitas dan interaksi yang tinggi antar masyarakat. Guna menekan penularan kasus yang kian meluas. Mulai 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia.
”Semua kejadian kasus di negara-negara luar negeri ini kita pelajari dan awasi dengan ketat dan kita laporkan ke Bapak Presiden. Kami juga mengamati situasi pandemi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, semuanya masih baik jadi kita tidak perlu khawatir tetapi kita memonitor yang memiliki potensi kenaikan,” katanya pada Konferensi Pers Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Dari hasil pengamatan, dilaporkan total 19 kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus dengan lama waktu yang berbeda-beda.
Dua daerah yakni Fak-Fak dan Purbalingga dalam kurun waktu 4 minggu berturut-turut ada kenaikan kasus terkonfirmasi. Selanjutnya ada Lampung Utara yang sudah naik 3 minggu berturut-turut, dan 16 kota yang dua minggu naik. Kendati presentasenya kecil, monitoring terus dilakukan agar tidak terjadi ledakan kasus.
”Walaupun jumlahnya masih kecil, positivity rate dan BOR rumah sakit masih rendah, tapi kita mengikuti daerah-daerah ini agar jangan sampai kita terlambat kalau ada kenaikan,” terangnya.
Menurut Menkes, kenaikan ini salah satunya dipicu menurunnya kemampuan testing dan tracing terhadap kontak erat kasus terkonfirmasi serta berkurangnya kesadaran masyarakat menerapkan prokes 5M.
”Kita juga memperhatikan mengenai kota-kota tersebut apa yang harus diperbaiki, yaitu tracing dan testingnya. Testing harus dilakukan terhadap orang-orang kontak erat hasil dari tracing. Kami melihat kota-kota yang ada kenaikan, disiplin untuk tracing dan testing sangat rendah,” terang Menkes.
Merespon hal ini, Menkes meminta kepala daerah agar memperkuat 3T (Testing, Tracing dan Treatment), menegakkan protokol kesehatan 5M dan menggenjot cakupan vaksinasi terutama pada kelompok-kelompok yang rentan terpapar Covid-19.
Sampai dengan 26 November 2021 pemerintah telah menyuntikkan 231,8 juta dosis vaksin COVID-19 dengan rincian 137,5 juta orang menerima dosis pertama, 93,1 juta orang telah mendapatkan dosis kedua dan 1,2 juta tenaga kesehatan sudah menerima vaksin dosis ketiga (booster).
Dalam 3 minggu terakhir, laju vaksinasi mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan adanya ketakutan masyarakat menggunakan vaksin yang tersedia terutama vaksin dengan platform mRNA.
Menkes meminta masyarakat untuk segera vaksinasi Covid-19. Tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada. Tidak perlu memilih merk vaksin, gunakan vaksin yang tersedia terlebih dulu saat ini. Pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat.
”Tidak usah khawatir vaksin ini terbukti aman, jangan sampai apa yang terjadi di Eropa terjadi di Indonesia,” pungkasnya.
”Masih ada masyarakat yang terpapar COVID-19 walaupun sangat kecil. Jadi tetap laksanakan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak), dan hindari kerumunan, serta kurangi mobilitas,” sambungnya.
Pemerintah juga melakukan percepatan kegiatan vaksinasi untuk meningkatkan herd immunity. Masyarakat diimbau tidak memilah-milah jenis vaksin karena semua jenis vaksin yang disediakan pemerintah adalah vaksin terbaik. Menkes berpesan bahwa upaya penanggulangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, upaya dari masyarakat pun berperan penting untuk menghindari gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia.
Penulis: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post