Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Kesehatan

Cerita Surat Keterangan Disabilitas Menjadi Penghalang Akses Hak

Oleh Iriene Natalia

5 menit baca

Cerita Surat Keterangan Disabilitas Menjadi Penghalang Akses Hak
Konferensi Pers Koalisi Nasional Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 19 November 2026.

Kesulitan mendapatkan pekerjaan masih dihadapi Oprah, perempuan penyandang disabilitas daksa asal Papua Pegunungan. Setelah menyelesaikan studi, ia berharap dapat bekerja. Namun, persyaratan surat keterangan disabilitas (SKD) justru menjadi hambatan baru. Untuk mendapatkannya, ia harus menjalani pemeriksaan dokter spesialis yang tidak tersedia di daerah tempat tinggalnya.

Oprah mengatakan, penyandang disabilitas di wilayah pedalaman Papua harus menempuh perjalanan jauh ke Jayapura untuk menemui dokter spesialis. Perjalanan itu membutuhkan biaya pesawat, penginapan, dan transportasi lokal. Beban itu semakin berat karena biaya hidup di Papua relatif tinggi.

“Saya pakai tongkat, jalan dengan kaki hanya satu. Tapi masih dibilang harus pakai surat,” kata Oprah dalam konferensi pers “Rencana Kewajiban Asesmen Dokter Spesialis Berpotensi Menghambat Jutaan Penyandang Disabilitas Mengakses Hak-Haknya” yang digelar Koalisi Nasional Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif, Kamis 19 November 2026.

Biaya yang tak murah harus ia keluarkan jika ingin mengakses layanan dokter spesialis. Belum lagi, tidak semua penyandang disabilitas memiliki keluarga atau tempat tinggal sementara di kota tujuan.

“Kami harus naik pesawat ke Jayapura. Belum lagi kalau tidak ada keluarga di sana, kami harus pikirkan biaya penginapan dan transportasi,” ujarnya.

Persyaratan administrasi itu juga berpengaruh langsung terhadap peluang bekerja. Meski sudah menuntaskan pendidikan, Oprah mengaku kesulitan melamar pekerjaan ketika diminta melengkapi berbagai dokumen. “Saya sudah selesai studi, tetapi mau cari pekerjaan sangat sulit ketika diminta buat surat ini itu,” katanya.

Hambatan lain muncul ketika ia harus mengakses layanan rumah sakit. Oprah bercerita, penyandang disabilitas masih harus mengantre panjang, bahkan sejak dini hari, tanpa jalur layanan khusus yang memudahkan mereka.

“Datang ngantre jam lima subuh itu bagus kalau dapat. Kalau tidak, tunggu lagi,” tuturnya.

Pengalaman serupa dialami Akas, perwakilan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin). Sebagai Tuli, ia menilai kewajiban pemeriksaan dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) untuk memperoleh SKD tidak mempertimbangkan kondisi penyandang disabilitas yang sudah dapat dikenali sejak lahir.

“Kenapa harus ke dokter spesialis? Padahal sudah jelas jika seseorang tuli dari lahir. Apa lagi yang harus dia tunjukkan untuk membuktikan ketuliannya?” kata Akas.

Bagi kelompok disabilitas tuli di daerah terpencil, persyaratan SKD mengharuskan mereka pergi ke kota besar untuk menjalani pemeriksaan. Termasuk menanggung biaya perjalanan, menyiapkan pendamping, serta membayar penginapan dan kebutuhan lainnya. Ketika sampai di fasilitas kesehatan, akses juru bahasa isyarat pun belum tentu tersedia.

Akibatnya, mereka kesulitan berkomunikasi dengan dokter dan menjelaskan kebutuhan pemeriksaan. Tidak jarang, perjalanan jauh itu berakhir tanpa layanan yang bisa diakses.

“Artinya terlalu banyak yang dibuang: ruang, waktu, uang, dan tenaga,” ujar Akas.

Selain itu, Akas juga menyoroti biaya pengurusan dokumen. Ia menyebut penyandang disabilitas tuli yang harus mengeluarkan sekitar Rp600 ribu hingga Rp800 ribu untuk memperoleh surat keterangan. Jumlah itu bisa setara kebutuhan hidup selama satu hingga dua bulan bagi sebagian orang di daerah.

“Harus bayar segitu besar hanya untuk satu lembar kertas. Itu kan mempersulit,” katanya.

Ilustrasi Kartu Penyandang Disabilitas (KPD)/AI

Hambatan serupa juga dialami penyandang disabilitas mental. Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Jawa Timur Syaiful Anam mengatakan akses terhadap psikiater di daerahnya masih terbatas. Penyandang disabilitas mental yang membutuhkan pemeriksaan psikiater, kata dia, harus pergi ke rumah sakit di pusat kabupaten/kota. Bagi mereka yang tinggal di desa terpencil, jarak perjalanan bisa mencapai puluhan kilometer. Biaya transportasi, pendamping, dan kebutuhan lain menjadi beban tambahan, terutama bagi keluarga miskin.

“Perjalanan jauh menuju rumah sakit menjadi sangat sulit. Bahkan tidak mungkin,” kata Syaiful.

Ia juga mengingatkan bahwa penilaian disabilitas tidak semestinya hanya bertumpu pada gejala klinis yang terlihat saat pemeriksaan. Penyandang disabilitas mental yang kondisinya sedang stabil belum tentu kehilangan disabilitas atau tidak lagi membutuhkan dukungan. “Kondisi stabil ini tidak serta-merta berarti bahwa disabilitasnya telah hilang,” ujarnya.

Persyaratan rekam medis juga berpotensi mengesampingkan penyandang disabilitas mental yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan jiwa. Mereka yang tinggal di desa terpencil, misalnya, kerap tidak memiliki dokumentasi riwayat pelayanan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas, jarak, stigma, dan minimnya informasi. Jika asesmen hanya berfokus pada diagnosis dan kelengkapan rekam medis, menurut Syaiful, mereka berisiko tidak mendapatkan SKD.

“Jangan jadikan KPD (Kartu Penyandang Disabilitas) sebagai hak istimewa hanya bagi mereka yang mampu mengakses psikiater,” katanya.

Syaiful berharap kebijakan pemerintah itu tidak menciptakan ketimpangan baru antara penyandang disabilitas yang mampu mengakses psikiater dan mereka yang tidak memiliki sumber daya.

Pengalaman kelompok disabilitas selama ini menunjukkan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, mulai dari keterbatasan fasilitas dan tenaga medis, jarak tempuh, biaya transportasi, hingga stigma dan minimnya informasi. Persyaratan rekam medis juga berpotensi mengecualikan penyandang disabilitas yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Berangkat dari kondisi itu, Koalisi Nasional Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif menyoroti rencana kewajiban pemeriksaan dokter spesialis untuk memperoleh Surat Keterangan Disabilitas (SKD) bagi ragam disabilitas tertentu. Kebijakan ini dinilai berisiko semakin membatasi akses penyandang disabilitas terhadap Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), perlindungan sosial, konsesi, dan pemenuhan hak lainnya, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan dokter spesialis.

Ketua PJS Yeni Rosa Damayanti mengatakan kebijakan yang tengah disiapkan Kementerian dan Kementerian Sosial perlu ditinjau kembali. Menurut dia, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebut penetapan disabilitas dilakukan oleh tenaga medis tidak harus dimaknai bahwa berlaku hanya bagi dokter spesialis yang berwenang.

Ia menilai dokter umum di puskesmas semestinya dapat dipertimbangkan untuk melakukan asesmen, terutama di daerah yang tidak memiliki dokter spesialis. Penolakan terhadap alternatif itu, ucap Yeni, berisiko menjadikan SKD sebagai penghalang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya.

“Harusnya kementerian-kementerian itu mencari jalan keluar. Ada klausul pengecualian, terutama pengecualian geografis, sifatnya adalah pelimpahan wewenang,” kata dia.

Sebagai bentuk keberatan, koalisi organisasi penyandang disabilitas meluncurkan surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Mereka meminta pemerintah meninjau kebijakan asesmen SKD dan membuka ruang bagi alternatif yang lebih mudah diakses.

“Tiga minggu kita berikan waktu kepada Mensos, Menkes, dan Menko PMK untuk segera berbenah dan mendengarkan aspirasi kami,” ujar Yeni.