Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Mahkamah Internasional Putuskan Myanmar Bersalah atas Genosida Rohingya

Oleh Sunu Dyantoro

2 menit baca

Mahkamah Internasional Putuskan Myanmar Bersalah atas Genosida Rohingya
Pengadilan atas Myanmar di Mahkamah Internasional.

Mahkamah Internasional, badan peradilan utama PBB, menyampaikan putusannya pada Kamis, 20 November 2026, dalam kasus Gambia melawan Myanmar mengenai penerapan Konvensi Genosida. Mahkamah menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas kejahatan terhadap etnis Rohingya di negara itu. Inilah putusan pertama yang menyatakan hal ini terhadap suatu negara.

Di akhir putusan selama tiga jam di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Presiden Mahkamah asal Jepang Yuji Iwasawa juga menyatakan bahwa Myanmar telah gagal mencegah dan menghukum genosida, setelah merinci bagaimana militer Myanmar telah melakukan “kekerasan ekstrem” terhadap komunitas Rohingya yang mayoritas Muslim di negara bagian Rakhine.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyambut baik putusan tersebut sebagai “pengakuan yang kuat terhadap para korban genosida Rohingya. Ini adalah demonstrasi keadilan internasional dan penegasan kembali bahwa impunitas untuk tindakan mengerikan tersebut tidak boleh dibiarkan.”

Sekretaris Jenderal PBB menekankan bahwa mengakhiri impunitas di Myanmar dan memastikan akuntabilitas tetap penting untuk rekonsiliasi nasional dan menambahkan bahwa putusan tersebut “akan dipelajari dengan cermat di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hukum internasional, termasuk Konvensi Genosida, harus dihormati oleh semua pihak.”

Putusan tersebut menetapkan bahwa pasukan keamanan Myanmar “dan organ negara lainnya” dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang secara khusus dilarang berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida.

Ini adalah Pasal II(a) – membunuh anggota suatu kelompok, Pasal II(b) – menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok, dan Pasal II(d) – memberlakukan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.

Putusan ICJ tersebut dikeluarkan setelah mempelajari bukti-bukti mengerikan dan kesaksian yang diberikan oleh para penyintas serta laporan dari para penyelidik internasional yang menggambarkan bagaimana desa-desa dan jembatan-jembatan Rohingya dibakar dan diratakan dengan buldoser, dengan laki-laki dan anak laki-laki dieksekusi dan perempuan serta anak perempuan diperkosa selama operasi pembersihan militer di Rakhine utara pada tahun 2017.

Sekelompok anak-anak pengungsi Rohingya.

Operasi pembersihan militer tersebut juga melibatkan pembunuhan bayi, yang ” mendukung kesimpulan bahwa pasukan keamanan Myanmar bertindak dengan maksud untuk mencegah kelahiran di antara kelompok tersebut ,” lanjut Hakim Iwasawa.

Dalam menyampaikan putusan pengadilan, Presiden ICJ menjelaskan bagaimana etnis Rohingya yang mayoritas Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar barat telah menjadi sasaran operasi pembersihan berturut-turut oleh militer negara, setelah puluhan tahun kekerasan antarkomunitas.

Operasi pembersihan tahun 2017 memicu kecaman internasional yang meluas setelah sekitar 700.000 Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine utara melintasi perbatasan ke Bangladesh.

Menurut pengadilan, diperkirakan 10.000 warga Rohingya tewas selama operasi pembersihan, dengan mengutip bukti pendukung.

Kasus di Mahkamah Internasional (ICJ) ini diajukan oleh Gambia pada November 2019; kasus ini telah menjadi salah satu proses yang paling banyak dipantau di hadapan pengadilan tertinggi dunia.

Bagikan artikel ini

Nawala

Kabar kesehatan yang bergizi, langsung ke email Anda

Rangkuman berita pilihan redaksi Prohealth.id: kesehatan publik, gizi, lingkungan, dan kebijakan yang memengaruhi hidup kita.

Prohealth.id bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Menemukan kekeliruan dalam berita ini? Sampaikan hak jawab atau koreksi Anda ke redaksi.