Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Kesehatan

Saat Akademisi Perempuan Jadi Aktor Lahirnya Regulasi Kawasan Tanpa Rokok

Oleh Ahmad Khudori

6 menit baca

Saat Akademisi Perempuan Jadi Aktor Lahirnya Regulasi Kawasan Tanpa Rokok
Sumber : Radar Cirebon

Konferensi Indonesia Tobacco Control Research Network (ITRCN) yang berlangsung di Hermitage Hotel Jakarta, pada 17-18 November 2026 telah usai. Namun pertemuan akademisi itu masih menyisakan kebanggan bagi upaya pengendalian tembakau di berbagai daerah. Akademisi perempuan dari Situbondo, Tasikmalaya, dan Cirebon berbagi pengalaman sekaligus keberhasilan mereka dalam mengadvokasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah masing-masing.

Pasalnya, komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok melalui Perda KTR masih sebatas di atas kertas. Hal ini terlihat dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menunjukkan dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia, sekitar 137 daerah belum memiliki peraturan tentang KTR.

Padahal, Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 secara spesifik mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan KTR. Kemendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mendorong pemerintah kabupaten atau kota mempercepat penetapan dan pembentukan Perda KTR di wilayah masing-masing.

Namun, proses pembentukan Perda KTR di lapangan kerap menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya dialami oleh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimy Situbondo, Azizatul Hamidiyah. Saat mengadvokasi kebijakan KTR, ia harus menghadapi tantangan karena Bupati Situbondo diketahui merupakan perokok aktif. Di sisi lain, Bupati Situbondo juga terindikasi kerap mempromosikan tembakau melalui media sosial. Kondisi ini turut mempengaruhi ruang gerak akademisi dalam proses pembentukan regulasi KTR.

Selain itu, pembahasan KTR juga diwarnai kekhawatiran salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai kemungkinan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat penerapan Perda KTR, ungkap Azizah.

Kekhawatiran itu tidak terlepas dari posisi Kabupaten Situbondo sebagai daerah penghasil tembakau terbesar ketiga di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 86,48 persen aktivitas merokok terjadi di dalam gedung. Kondisi itu juga semakin diperkuat oleh data yang menunjukkan Situbondo menempati peringkat kedua di Jawa Timur dalam konsumsi rumah tangga untuk rokok, kata Azizah.

Meski menghadapi berbagai tantangan. Azizah bersama kelompok masyarakat tidak patah arang dalam mengadvokasi lahirnya Perda KTR. Ia menggandeng berbagai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk bersama-sama mengawal pembentukan regulasi ini.

Bagi Azizah, dalam situasi advokasi, akademisi tidak lagi sekadar berperan penyampai bukti ilmiah mengenai dampak kesehatan akibat rokok, tetapi juga menjadi aktor perubahaan yang terlibat langsung di lapangan.Azizah mengatakan pendekatan melalui Wakil Bupati Situbondo menjadi salah satu pintu masuk untuk memperoleh dukungan terhadap pembentukan Perda KTR. strategi itu terbukti mampu mendorong koordinasi lintas dinas dan mempercepat pembahasan regulasi.

“Kami melakukan audiensi kepada wakil bupati, kalau kami ke bupati agak sulit mengingat beliau memang perokok. Kami juga lakukan aksi simpatik dengan TP-PKK yang ketuanya istri dari bupati itu,” katanya saat berbicara di hadapan perwakilan Kemendagri di Hermitage Hotel.

Aziah menjelaskan KTR merupakan instrumen penting untuk melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Di Situbondo, data BPS menunjukkan angka perokok pada penduduk berusia di atas 10 tahun mencapai 31,79 persen. Sementara itu, sekitar 42,53 persen perokok pemula berada pada kelompok usia 15-19 tahun.

Kondisi ini mendorong Azizah dan tim untuk melakukan berbagai upaya advokasi. Mereka menggelar audiensi bersama DPRD, OPD, dan organisasi profesi. Selain itu, mereka juga meminta dukungan dari pimpinan salah satu pondok pesantren salafiyah terbesar di Kabupaten Situbondo.

Bagi Azizah, keberhasilan advokasi regulasi membutuhkan 3 unsur utama, yaitu bukti ilmiah (evidence), dukungan politik, dan dukungan tokoh agama. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. DPRD Kabupaten Situbondo mengesahkan Perda KTR pada 8 Juni 2026/ Meski begitu, tugas mengawal kebijakan itu tidak berhenti setelah regulasi disahkan.

Bersama organisasi profesi dokter, dan masyarakat, Azizah terus melakukan sosialisasi kepada pelajar di berbagai jenjang pendidikan sekolah dengan melibatkan Dinas Kesehatan. Upaya ini bertujuan agar Perda KTR tidak hanya menjadi aturan yang disahkan di atas kertas, tetapi juga benar-benar diterapkan melalui langkah-langkah nyata.

“Setelah 1 tahun lalu lalang mengawal aturan KTR, akhirnya ada aturan yang melindungi masyarakat Situbondo dari asap rokok. Ini bukti akademisi bisa memiliki peran sebagai agen perubahaan,” ujarnya.

Selain Situbondo, Kabupaten Cirebon juga menjadi salah satu daerah yang berhasil melahirkan Perda KTR melalui perjuangan advokasi akademisi. Kabupaten Cirebon bahkan menjadi daerah terakhir di Jawa Barat yang belum memiliki Perda KTR. Regulasi ini akhirnya disahkan oleh DPRD pada 6 November 2025.

Akademisi Universitas Bhakti Husada Indonesia, Fitri Kurnia Rahim, mengatakan upaya penyusunan Perda KTR di Kabupaten Cirebon sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Namun, di 2 upaya itu pembahasan pada 2018 dan 2021 mengalami kegagalan.

Menurut Fitri, kegagalan itu disebabkan lemahnya komitmen internal pemerintah daerah, kurangnya pendampingan dari biro bagian hukum, serta penolakan langsung dari kelompok industri rokok yang mendatangi DPRD.

Keterangan: akademisi Fitri saat berbicara dihadapan perwakilan Kemendagri. (Ahmad Khudori/Prohealth.id)

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah dengan wilayah administratif yang cukup luas. Daerah ini memiliki 424 desa, 40 kecamatan, dan sekitar 2,5 juta penduduk. Dengan jumlah penduduk itu, keberadaan Perda KTR dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok.

Menghadapi berbagai tantangan ini, Fitri merumuskan strategi advokasi 4K, yaitu kajian, kolaborasi, konsisten, dan keberlanjutan. Fitri yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Advokasi KTR Kabupaten Cirebon mengatakan timnya membutuhkan waktu sekitar 7 bulan untuk mengawal proses pembentukan regulasi ini.

“Kami membuat kampanye pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) di Alun-Alun Pataraksa dengan jingle lokal ‘Ora Pengen Udut’. Dari sana, kami mendapatkan banyak simpati masyarakat,” katanya.

Meski banyak tantangan dan gangguan, Fitri menilai akademisi memiliki peran penting sebagai salah satu garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Akademisi juga dapat menjadi katalisator yang menggerakan OPD dan DPRD untuk mendukung lahirnya kebijakan publik.

“Ketika berbicara sebuah kebijakan, kita tidak hanya berbicara ruang sidang. Ada perjalanan panjang yang harus dilalui, mulai dari melakukan riset, dialog, edukasi, hingga membutuhkan keberanian” ujarnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Bakti Husada Tasikmalaya, Depi Yulyanti, mengatakan upaya advokasi Perda KTR di Kabupaten Tasikmalaya telah ada sejak 2011. Namun, perjuangan itu menghadapi tantangan tersendiri, karena Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai Kota Santri dengan dominasi lingkungan pesantren.

Menurut Depi, aktivitas merokok yang masih kuat di lingkungan pesantren membuat industri rokok merasa memiliki ruang untuk mempertahankan pengaruhnya. Selain itu, sejumlah pimpinan pesantren juga mengkhawatirkan hilangnya dukungan sponsor dari industri rokok untuk berbagai kegiatan besar, termasuk kegiatan keagamaan.

Menghadapi persoalan itu,, Depi bersama tim gabungan akademisi dan Dinas Kesehatan menyusun 10 rangkaian strategi advokasi. Strategi itu meliputi pengerahan massa dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS), pendekatan formal dan informal kepada DPRD, serta publikasi media massa.

Depi juga melakukan perubahan pendekatan komunikasi dalam mengadvokasi kebijakan KTR. Ia mengubah narasi yang semula terkesan melarang masyarakat merokok secara total menjadi pendekatan yang menekankan penertiban tempat-tempat tertentu agar terbebas dari paparan asap rokok.

Pendekatan itu akhirnya membuahkan hasil. DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengesahkan Perda KTR dalam Sidang Paripurna pada 15 September 2025. Meski demikian, perjuangan advokasi belum sepenuhnya selesai karena Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda ini masih terus diperjuangkan.

“Hasilnya, Perda KTR disahkan dalam sidang Paripurna DPRD pada 15 September 2025. Pekerjaan rumahnya saat ini adalah Perbup yang sampai sekarang masih kami advokasi agar segera diterbitkan, untuk segera diberlakukan sanksi-sanksinya.” katanya.