Jakarta, Prohealth.id – Indonesia merupakan satu dari 50 negara yang berkomitmen untuk mengembangkan sistem kesehatan yang tahan terhadap perubahan iklim dan mendukung pembangunan rendah karbon pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Glasgow (COP26). Komitmen itu merupakan dukungan bersama untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat.
Indonesia termasuk diantaranya, karena merupakan negara yang rentan terhadap bahaya kesehatan akibat perubahan iklim. Selain itu, Indonesia merupakan penghasil karbon terbesar di dunia. Dengan komitmen ini, Indonesia turut serta mengambil langkah nyata demi menciptakan sistem kesehatan yang tahan terhadap perubahan iklim.
Saat ini, sebanyak 45 negara telah berkomitmen untuk mengubah sistem kesehatan mereka menjadi lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Empat belas lainnya telah menetapkan tanggal target untuk mencapai emisi nol karbon pada tahun 2050 atau lebih cepat dari itu.
Komitmen tersebut dibuat sebagai bagian dari Program Kesehatan COP26, yang merupakan kemitraan antara pemerintah Inggris, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Champion Iklim dan kelompok kesehatan, seperti Health Care Without Harm.
“Masa depan kesehatan harus dibangun di atas sistem kesehatan yang tahan terhadap dampak epidemi, pandemi, dan keadaan darurat lainnya, tetapi juga terhadap dampak perubahan iklim, ” kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia.
Hal lainnya termasuk peristiwa cuaca ekstrem dan meningkatnya beban berbagai penyakit akibat polusi udara dan kerusakan lingkungan juga harus diwaspadai. “Pasalnya planet kita telah memanas,” katanya.
Dr Tedros menekankan, “Sistem kesehatan juga harus menjadi bagian dari solusi, dengan mengurangi emisi karbon.”
Oleh karena itu, WHO mengapresiasi negara-negara yang telah berkomitmen untuk membangun sistem kesehatan yang tahan iklim dan melakukan pembangunan rendah karbon.
“Selanjutnya kami berharap dapat melihat banyak negara lain mengikuti jejak mereka dalam waktu dekat.”
Menurut Dr Tedros, negara-negara yang berkomitmen untuk mencapai sistem kesehatan yang rendah karbon dan berkelanjutan, diantaranya: Argentina, Fiji, Malawi, Spanyol, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan 39 negara lainnya.
Sedangkan, negara-negara yang telah berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan iklim sistem kesehatan, termasuk Bangladesh, Ethiopia, Maladewa, Belanda, dan 45 negara lainnya.
Pemerintah Fiji, misalnya, menyikapi peningkatan badai/topan, banjir bandang, dan kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan kekurangan air bersih akibat intrusi air laut, dengan membangun infrastruktur kesehatan yang lebih tahan iklim.
Mereka juga memperkuat tenaga kesehatan, dan menyediakan layanan kesehatan lainnya. Termasuk membangun fasilitas perawatan dengan layanan energi berkelanjutan.
Menteri Urusan Eropa dan Amerika, dari Kantor Luar Negeri Negara-negara Persemakmuran dan Pembangunan Inggris Wendy Morton mengatakan, pesan WHO sangat jelas agar pelayanan kesehatan dilakukan secara profesional di seluruh dunia untuk menghadapi perubahan iklim yang menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kesehatan. “Karena itu, kita perlu bertindak sekarang,” ujarnya.
Morton juga mengapresiasi komitmen dari banyak negara yang telah memprioritaskan masalah kesehatan akibat perubahan iklim melalui Program Kesehatan COP26 dan tingkat ambisi yang ingin dicapai.
“Kepemimpinan yang kuat dari sektor kesehatan sangat penting untuk memastikan kita melindungi populasi dari dampak perubahan iklim dengan meningkatkan pelayanan sistem kesehatan, termasuk mengurangi emisi dari sektor kesehatan,” papar Morton.
Komitmen negara-negara tersebut muncul dari survei WHO yang diluncurkan pada pekan ini yang menunjukkan bahwa mayoritas negara sekarang memasukkan kesehatan dalam rencana aksi iklim nasional ke Perjanjian Paris. Hanya saja, rencana itu seringkali belum mampu diwujudkan menjadi aksi yang lebih detil dan terperinci.
Hal itu diungkapkan oleh Josh Karliner, Direktur Program Internasional dan Strategi Health Care Without Harm. Menurutnya, gerakan kesehatan global penting disuarakan sehingga berkembang sebagai wujud aksi iklim.
“Di seluruh dunia, para dokter, perawat, rumah sakit, sistem kesehatan, dan kementerian kesehatan perlu mengurangi jejak iklim mereka, sehingga menjadi lebih tangguh,” katanya.
Tak hanya itu, Karliner menekankan tentang transisi yang adil dengan menempatkan sektor kesehatan sebagai pusat peradaban rendah karbon.
Selain komitmen nasional, 54 institusi dari 21 negara yang mewakili lebih dari 14.000 rumah sakit dan pusat kesehatan telah bergabung dengan UNFCCC Race to Zero dan berkomitmen untuk mencapai nol emisi.
Sejumlah besar pemimpin kesehatan berpartisipasi pada konferensi iklim PBB COP26, dan lebih dari 45 juta profesional kesehatan yang mewakili dua pertiga dari tenaga kesehatan dunia, telah menandatangani surat yang mendesak pemerintah untuk mengambil aksi nyata dan segera.
Mereka juga mencatat bahwa “rumah sakit, klinik dan masyarakat di seluruh dunia telah menanggapi bahaya kesehatan yang disebabkan oleh perubahan iklim”.
Penulis: Jekson Simanjuntak
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi.
Komentar