Berdasarkan kajian dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Bali, kebutuhan investasi hijau di Bali hingga tahun 2045 mencapai angka Rp623,28 triliun. Angka tersebut terdiri dari kebutuhan sektor-sektor utama yaitu energi, transportasi, lahan dan karbon biru, serta pengelolaan sampah dan limbah.
Di acara Forum Investasi Iklim Pekan Iklim Bali 2026 yang diselenggarakan Rabu, 14 Oktober 2026, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan, “Dukungan pendanaan adalah unsur paling vital agar implementasi program yang sudah dirumuskan di dalam RPRKD dapat berjalan.
Namun, akses pemerintah daerah ke sumber pendanaan untuk memenuhi angka yang cukup besar ini masih menjadi pertanyaan, melihat kondisi fiskal daerah saat ini di Bali maupun daerah lainnya yang mengalami efisiensi dana transfer. Hal ini menjadi isu bersama yang sangat menantang bagi kami yang berada di daerah,” ujarnya.
Dengan anggaran pemerintah yang terbatas, sektor swasta, lembaga keuangan, hingga mitra pembangunan di tingkat global harus dilibatkan untuk mendanai aksi iklim. Pada pidato kunci Forum Investasi Iklim, Wakil MPR RI, Eddy Soeparno menyebutkan Nationally-determined Target (NDC) juga tidak bisa tercapai jika hanya dibiayai dari APBN dan APBD.
Oleh karenanya, kata dia, berbagai kerjasama harus kita jalin, baik dengan mendorong kerjasama publik dan badan usaha maupun memperluas akses pendanaan internasional. Eddy Suparno juga menyampaikan besarnya peluang pendanaan internasional.
“Kunjungan saya tahun ini di beberapa agenda iklim internasional menunjukkan antusiasme yang besar akan Indonesia. Bahkan, terdapat konsorsium lembaga keuangan yang siap memberikan 1 miliar dolar untuk
membiayai pembangunan pembangkit energi terbarukan,” kata dia.
Maka dari itu, ucap Eddy, kita harus meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam mempercepat eksekusi serta memperjelas peran fungsi tiap pemangku kepentingan. Dana modal itu tidak pernah diam. Jika tidak dimanfaatkan, maka investor akan mencari tempat lain yang bisa memanfaatkan modal tersebut.
Pernyataan ini mempertegas bahwa ketersediaan pendanaan di tingkat internasional belum tentu diikuti dengan kemampuan daerah untuk mengakses dan memanfaatkannya. Dalam salah satu sesi panel, Energy Transition Team Leader PT Sarana Multi Infrastruktur, Puti Faraniza, menyampaikan perbedaan kapasitas teknis, kesiapan proyek, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun skema investasi menjadi tantangan yang perlu dijawab.
Idealnya, daerah dapat mengambil peran aktif dalam menentukan bentuk investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya, dan juga melibatkan lembaga pendanaan sejak awal pengembangan proyek,” katanya.
Di sisi lain, pendanaan iklim juga dapat dioptimalkan melalui upaya kolektif dari sektor privat, lembaga keuangan nasional/daerah, hingga kontribusi langsung dari masyarakat. Salah satu bentuk penerapannya dapat diamati dalam implementasi berbagai intervensi di KRE Sanur yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD tapi juga merangkul kontribusi dari desa, desa adat, sektor perhotelan, sektor privat, perbankan, lembaga filantropi serta masyarakat.
Pendekatan aksi iklim berbasis kawasan memungkinkan pihak-pihak yang berada dan mengelola kawasan tersebut berkontribusi terhadap kebutuhan pendanaan aksi iklim sembari bertransisi menuju penerapan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Hal ini hanya bisa dicapai apabila setiap aktor dalam kawasan tersebut telah memiliki pemahaman dan visi yang sama terkait kebutuhan untuk mendanai berbagai inisiatif iklim.
Forum Investasi Iklim dirancang untuk membuka diskusi pendanaan iklim yang tidak hanya memadai dari sisi jumlah, tetapi juga tepat sasaran dan mampu menjangkau beragam kebutuhan pembangunan di tingkat lokal. Acara ini merupakan bagian dari Pekan Iklim Bali 2026 yang berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 di Kawasan Rendah Emisi Sanur, diselenggarakan oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dan Pemerintah Provinsi Bali serta didukung oleh ViriyaENB.
Koalisi Bali Emisi Nol Bersih merupakan platform lintas sektor untuk menyelaraskan upaya bersama dalam mendorong Provinsi Bali mencapai Emisi Nol Bersih di tahun 2045. Melalui dukungan kebijakan, percepatan adopsi, dan perluasan kolaborasi, koalisi mendorong solusi iklim dan transformasi ekonomi di Bali yang selaras, terukur, dan berdampak. Koalisi Bali Emisi Nol Bersih memiliki anggota mitra pembangunan yaitu Azura Indonesia, CAST Foundation, IESR, New Energy Nexus, dan WRI Indonesia.
Adapun Pekan Iklim Bali merupakan inisiatif Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat kepemimpinan iklim daerah melalui pertukaran pengetahuan, kolaborasi lintas sektor, pengenalan inovasi lokal, serta perluasan partisipasi publik. Pekan Iklim Bali 2026 mengangkat tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua” dan berlangsung pada 13-17 Oktober 2026.
Discussion about this post