Kami, Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD), mengutuk keras kekerasan aparat dalam rangkaian unjuk rasa 10–11 November 2026 di Yogyakarta. Kekerasan aparat disaksikan langsung dan terekam dalam rekaman audiovisual warga. Aparat berseragam lengkap dan kendaraan lapis baja juga terlihat di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Pengejaran hingga ke dalam kampus dan rumah sakit, penangkapan, intimidasi, serta tindakan yang membahayakan warga sipil merupakan pelanggaran serius. Kampus dan rumah sakit bukan medan operasi.
Data mengenai mereka yang ditangkap atau dibawa ke rumah sakit masih diverifikasi oleh UGM dan tim independen. FIAD menuntut agar pendataan segera dituntaskan, keberadaan setiap orang dipastikan, dan perlindungan serta bantuan hukum diberikan kepada mereka yang terdampak. Bukti kekerasan harus diperiksa secara independen dan menjadi dasar pertanggungjawaban.
Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 melindungi hak berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh rasa aman. UU No. 9 Tahun 1998 menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Aparat bertugas melindungi hak tersebut, bukan membungkamnya dengan kekerasan.
Kebebasan akademik adalah ruh kehidupan kampus. UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 8 dan 9 menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; pimpinan perguruan tinggi wajib melindungi dan memfasilitasinya. Intervensi kekuasaan yang membungkam sivitas akademika harus dihentikan. Kami menuntut pemulihan kebebasan akademik dan otonomi kampus.
Pengerahan aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja ke lingkungan kampus menghidupkan kembali ingatan tentang praktik militeristik Orde Baru. Negara tidak boleh memakai kekuatan untuk menebar takut di ruang sipil. Warga yang menyampaikan pendapat tidak boleh diancam, dikejar, atau diserang.
Hukum humaniter juga melindungi warga sipil, orang terluka, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata. Peristiwa ini adalah penanganan aksi sipil dan harus tunduk pada konstitusi, hukum HAM, serta aturan penggunaan kekuatan aparat. Kekerasan yang membahayakan warga sipil, pasien, atau tenaga medis harus diusut dan dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang berlaku.
Kekerasan terhadap peserta aksi juga bukan peristiwa tunggal. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa pada periode 20 Oktober 2024–19 Oktober 2026, sedikitnya 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam aksi protes; 4.210 di antaranya dibebaskan tanpa dakwaan. Data ini mencakup peserta aksi secara umum, bukan mahasiswa saja. Namun, skalanya menegaskan perlunya penyelidikan dan pertanggungjawaban.
FIAD menuntut:
1. Hentikan segera kekerasan, intimidasi, ancaman, serta penggunaan kekuatan aparat secara berlebihan dan tidak tepat terhadap warga yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya.
2. Hentikan pengejaran dan kekerasan di kampus maupun rumah sakit. Tarik aparat dan kendaraan taktis dari lingkungan kampus.
3. Umumkan dan verifikasi data orang-orang yang ditangkap atau terluka. Pastikan setiap orang dapat menghubungi keluarga, memperoleh bantuan hukum, dan menerima perawatan medis.
4. Bentuk penyelidikan independen dan transparan atas seluruh dugaan kekerasan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, serta pengerahan aparat dan kendaraan lapis baja. Periksa saksi dan rekaman audiovisual masyarakat; tindak pelanggaran dan pulihkan hak korban.
5. Pulihkan dan lindungi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi kampus dari intervensi kekuasaan dan militer.
6. Hormati hak warga untuk menyampaikan pendapat. Hentikan penanganan aksi dengan kekerasan.
Negara wajib melindungi warga. Setiap tindakan aparat harus tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami mengutuk kekerasan aparat. Kami menuntut keadilan bagi korban, perlindungan bagi warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum, serta pemulihan kebebasan akademik. Kampus bukan medan operasi. Kritik bukan kejahatan.
