Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh. Hal ini dinilai mendesak untuk memberikan perlindungan hukum dan kesehatan yang optimal bagi masyarakat dari bahaya zat adiktif.
Permintaan tersebut menjadi salah satu poin rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan bahwa penetapan fatwa ini tidak hanya menyasar para pengguna, tetapi juga menegaskan keharaman seluruh rantai bisnis vape, mulai dari produksi hingga penjualannya di masyarakat.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” ujar Ni’am kepada MUI Digital, Senin, 9 November 2026.
Menurut Ni’am, penetapan fatwa ini dilandasi oleh dampak negatif nyata yang ditimbulkan oleh vape. Selain kandungan nikotin yang memicu ketergantungan dan merusak sistem saraf, Ni’am menjelaskan vape kini marak disalahgunakan sebagai media peredaran zat-zat terlarang.
Oleh karena itu, kata Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah ini, MUI meminta Presiden Prabowo dan DPR RI segera mengambil langkah konkret di tingkat regulasi.
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, kehadiran undang-undang pelarangan vape yang disertai sanksi tegas diharapkan dapat menghentikan laju peredaran vape sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman paparan nikotin dan narkoba.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Ni’am. Ia menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah dan legislatif untuk menindaklanjuti ketetapan fatwa tersebut demi kemaslahatan masyarakat luas.
