Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai pidato Indonesia di COP-31 mengabaikan kepentingan rakyat dari agenda iklim nasional. ARUKI telah menyerukan 5 (lima) hal mendesak kepada Pemerintah dan Delegasi Resmi Republik Indonesia: pelibatan secara bermakna rakyat di dalam agenda dan aksi iklim, hentikan deforestasi dan karhutla, penetapan segera peta jalan keluar dari industri fosil, pendanaan iklim yang berkeadilan serta menolak solusi sesat iklim.
Dalam pidatonya di panggung global konferensi perubahan iklim PBB ke-31 alias COP-31, Antalya High Level Segment, 12 November 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyinggung banyak isu: mulai dari kebakaran hutan dan lahan, pangan dan energi, target emisi nol bersih, hingga pendanaan iklim. Tapi penyebutan ini tak membuat pidato Hashim menjadi komprehensif.
Dalam durasi 6 menit berbicara, Hashim yang notabene menyampaikan “pesan iklim” di segmen pejabat tinggi negara, justru absen menyebut masyarakat sebagai bagian dari upaya kolaboratif menghadapi perubahan iklim. Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menegaskan hal ini jelas tak memenuhi prinsip-prinsip keadilan iklim.
Armayanti Sanusi, Sekretariat ARUKI dan BEN Solidaritas Perempuan berujar kelompok rentan yang paling terdampak dari perubahan iklim justru lenyap dari isi pidato yang disampaikan. Sangat disayangkan, kata dia, ketika membicarakan masa depan iklim Indonesia, subjek rentan yang paling terdampak justru disingkirkan dari pengambilan keputusan.
Mereka, kata dia, hanya diposisikan sebagai korban, penjaga hutan, atau sukarelawan pemadam kebakaran, bukan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan kuasa untuk menentukan kebijakan iklim. “Keadilan iklim harus membongkar ketimpangan kuasa untuk bisa menentukan masa depan komunitasnya, menjamin adanya keadilan antar generasi,” katanya.
Alih-alih menyampaikan komitmen negara untuk mencegah karhutla berulang dan semakin masif, Hashim lebih memilih pamer angka puluhan ribu relawan yang turut mengatasi karhutla. Hal ini justru semakin menunjukkan kegagalan negara dalam mengatasi karhutla, belum lagi El Niño masih disebut-sebut sebagai biang kerok atas tragedi yang sebenarnya disengaja ini.
Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia, mengatakan Hashim masih menyalahkan El Niño atas terjadinya karhutla, namun ia mengabaikan kegagalan pencegahan dan penanganan yang membuat kebakaran terjadi semasif ini. Kebakaran akibat El Niño yang terjadi berulang kali sudah diprediksi BNPB sejak Maret 2026.
“Namun pemerintah bersikap pasif, mengabaikan peringatan ilmiah, dan bahkan memangkas anggaran mitigasi bencana pada 2025 dan 2026. Capaian perhutanan sosial yang dibanggakan Hashim pun menjadi sia-sia karena karhutla dibiarkan terjadi hingga merusak kehidupan jutaan warga akibat udara beracun dan melepaskan jutaan ton karbon ke atmosfer,” tutur Yuyun.
Pernyataan Hashim bahwa pemerintah tidak akan memperluas pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer, juga bertentangan dengan kebijakan yang masih mendorong deforestasi. Di Papua Selatan, Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 telah mengubah peruntukan 486.939 hektare kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), termasuk 265.208 hektare hutan alam.
Hingga saat ini, SK tersebut belum dicabut, sementara pembukaan hutan alam akibat Proyek Strategis nasional/PSN Merauke telah mencapai sekitar 40 ribu hektare hingga awal Juli 2026.
Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, mengatakan ketahanan pangan tidak boleh dibangun dengan menghancurkan hutan dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. Komitmen Indonesia di COP31 tidak boleh menjadi retorika diplomasi iklim yang bertolak belakang dengan kebijakan pembangunan di dalam negeri.
“Pemerintah harus membuktikan pernyataannya dengan mencabut Kepmenhut 591 Tahun 2025, menghentikan deforestasi, pemulihan ekosistem, serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal,” ujar Boy.
Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang melibatkan lebih dari puluhan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023, ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.
ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan penguatan solidaritas antar jaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat.
