Koalisi Save Our Surroundings (SOS) melayangkan surat somasi secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pengendalian tembakau dan rokok elektronik. Surat itu diserahkan kepada pihak Sekretariat Negara di Gedung 1, Jakarta Pusat, pada 10 November 2026.
Koalisi SOS menilai Presiden Republik Indonesia telah lalai menjalankan kewajibannya dalam mengendalikan produk tembakau dan rokok elektronik yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Koalisi yang terdiri atas Yayasan Lentera Anak, Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI), Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (ADINKES), Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), 15 organisasi masyarakat sipil lain, serta 7 individu ini menyampaikan 24 poin permasalahan dalam surat somasi.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah mandeknya sejumlah aturan turunan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Beberapa aturan yang belum diselesaikan antara lain ketentuan mengenai batas maksimal kadar nikotin dan tar dalam rokok serta larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
Selain itu, koalisi menilai aturan produksi atau impor produk tembakau maupun rokok elektronik masih belum memiliki kejelasan mekanisme pelaksanaan.
Koalisi SOS juga menyoroti minimnya komitmen pemerintahan dalam membentuk peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), baru 377 Kabupaten atau Kota yang memiliki Perda KTR. jumlah ini masih di bawah target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025, yakni sebanyak 397 daerah.
Persoalan lainnya berkaitan dengan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT). Koalisi menilai pemerintah tidak menaikkan tarif cukai selama 2 tahun terakhir dan belum melakukan simplifikasi struktur tarif CHT.
Project Officer Yayasan Lentera Anak Rama Tantra Solikin, mengatakan salah satu persoalan utama yang yang menjadi sorotan koalisi adalah minimnya komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Padahal, lemahnya pengendalian tembakau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia, pemerintah, baik secara materiil maupun immateriil.
Dari sisi materiil, biaya ekonomi akibat konsumsi rokok mencapai Rp184 hingga Rp410 triliun. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga harus menanggung biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit yang berkaitan dengan konsumsi rokok.
Selain itu, kebiasaan merokok menyebabkan hilangnya 15,6 juta tahun hidup produktif penduduk usia kerja.
Rama menjelaskan, kondisi ini semakin diperparah oleh pola pengeluaran rumah tangga perokok. Rumah tangga yang memiliki anggota perokok mengalokasikan sekitar 10,7 persen anggaran bulanannya untuk membeli rokok. Pengeluaran itu bahkan lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan makanan pokok, daging dan sayuran sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan.
Temuan di lapangan, kata Rama, koalisi SOS juga menemukan tarif cukai yang tidak mengalami kenaikan serta struktur cukai yang terdiri atas 8 lapisan mendorong 31,2 persen perokok beralih ke produk rokok yang lebih murah. Kondisi ini dinilai merugikan penerimaan negara sebesar Rp24,4 hingga Rp26,1 triliun setiap tahun.
Sementara itu, dari sisi immaterial, konsumsi rokok tercatat menyebabkan 290.400 kematian di Indonesia pada 2019. Paparan asap rokok orang lain juga menyebabkan 52.600 kematian. Angka ini menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Sekitar 62 persen dari kematian akibat paparan asap rokok ini dialami perempuan.
“Substansi dari isi somasi kita menuntut Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan untuk segera menyelesaikan aturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024, terkait zat adiktif dan turunan dari Undang-Undang Kesehatan,” kata Rama di kompleks istana.
Rama menambahkan, lemahnya aturan pengendalian tembakau juga berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Anak-anak yang memiliki orang tua perokok berisiko mengalami peningkatan stunting sebesar 3,73 persen.
Selain itu, anak-anak masih mudah mengakses rokok karena penjualan secara eceran masih ditemukan di sekitar lingkungan sekolah.
Di Jakarta, sebanyak 21,67 persen penjual rokok berlokasi kurang dari 100 meter dari lingkungan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara, di Denpasar, sebanyak 57,9 persen penjual rokok berada di dekat sekolah dan 67 persen di antaranya menjual rokok secara batangan. Kondisi ini membuat lingkungan sekitar sekolah berpotensi menjadi tempat pertama anak-anak mengenal dan mencoba rokok.
Menurut Rama, harga rokok yang murah turut mendorong produk itu semakin mudah dijangkau anak–anak.
Koalisi SOS juga menemukan kandungan eugenol dalam 34 varian rokok dan kandungan menthol dalam 14 jenis rokok kretek.
Rama mengatakan, eugenol membuat tenggorokan terasa kebas sehingga asap terasa lebih ringan bagi perokok pemula dan mendorong mereka menghisap lebih dalam.
Sementara, komposisi saus yang digunakan dalam rokok kretek masih dirahasiakan sehingga kandunganya tidak dapat diukur secara transparan.
Tidak hanya rokok konvensional, Koalisi SOS turut menyoroti lemahnya pengendalian rokok elektrik atau vape.
Koalisis mencatat sebanyak 13,3 persen pelajar atau mahasiswa menggunakan vape sekaligus rokok konvensional. Vape semakin diminati kalangan anak muda karena menawarkan berbagai varian rasa, seperti buah-buahan dan mentol, ditambah memiliki bentuk yang dianggap trendi.
Data enumerator Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menunjukkan, jumlah konsumen vape meningkat dari 92.000 orang menjadi 5 juta orang pada 2025.
Permasalahan itu, dinilai Rama, karena tidak terlepas dari lemahnya peringatan kesehatan pada kemasan rokok. Saat ini, peringatan kesehatan bergambar (Pictorial Health Warning/PHW) di Indonesia hanya 40 persen dari luas kemasan. Presentasi itu termasuk terkecil di dunia.
Dampaknya, reaksi takut atau jijik serta dorongan untuk berhenti merokok dari peringatan kesehatan itu hanya mencapai 32-39 persen. Sebaliknya, industri rokok masih dapat memanfaatkan 60 persen luas kemasan untuk menampilkan merek dan promosi produk secara menarik.
“Jika tidak ada respon atau tanggapan apapun dari pihak Kementerian Sekretariat Negara atau Presiden, tentu kita akan maju ke langkah hukum selanjutnya,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Campaigner Komnas PT Sarah Muthiah Widad, mendorong para pemangku kebijakan untuk bisa mendukung penyusunan aturan teknis pengendalian tembakau. menurutnya, aturan itu diperlukan agar upaya melindungi masyarakat dari zat adiktif produk tembakau dan rokok elektrik bisa berjalan.
Sarah menyebut sejumlah aturan teknis yang perlu segera diselesaikan, di antaranya larangan penjualan eceran, batasan nikotin dan tar, serta arangan penggunaan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik.
Koalisi SOS memberikan waktu 25 hari kerja kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan melalui surat somasi itu.
Apabila tidak ada tanggapan maupun perbaikan dalam batas waktu yang diberikan, Koalisi SOS menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan tekanan yang lebih kuat.
