Menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan strategis di garis depan, Indonesia mendorong transformasi peran perempuan dari sekadar peserta menjadi pemimpin utama dalam menjawab tantangan krisis iklim dan pelestarian lingkungan global.
Hal ini mengemuka dalam Strategic Dialogue: Women Leaders for Climate and Environment di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Senin, 9 Oktober 2026. Perempuan harus memiliki ruang luas untuk memimpin, memengaruhi kebijakan, dan merumuskan solusi nyata bagi bumi.
Dalam forum strategis ini, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, Retno Marsudi, menegaskan keterkaitan antara perempuan, air, dan perubahan iklim merupakan persoalan mendesak global. Secara kumulatif, perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air, sebuah kondisi yang merenggut hak pendidikan dan ekonomi mereka serta meningkatkan kerentanan fisik.
Merujuk data Bank Dunia, Retno menyoroti bahwa proyek pengelolaan air yang dipimpin oleh perempuan terbukti memiliki tingkat efektivitas enam hingga tujuh kali lipat lebih tinggi.
“Dunia membutuhkan kesetaraan yang memungkinkan perempuan memimpin aksi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pelibatan perempuan, tetapi harus memastikan mereka memiliki ruang untuk memimpin,” kata Retno.
Sejalan dengan pandangan ini, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Alia Febriana, menyampaikan kepemimpinan perempuan dalam perlindungan lingkungan dapat dimulai dari lingkup paling dasar, yaitu keluarga dan komunitas.
Dengan melibatkan potensi sekitar 142 juta perempuan dan anak perempuan di Indonesia, aksi nyata dapat diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari seperti penghematan air, pemilahan sampah rumah tangga, hingga pengelolaan bank sampah yang digerakkan oleh kader DWP dan PKK di berbagai daerah.
“Ketika jutaan perempuan dan keluarga mulai melakukan pilihan-pilihan sederhana ini, tindakan kecil dapat berkembang menjadi gerakan yang membawa perubahan besar,” ungkap Alia.
Ia juga memaparkan berbagai praktik baik perempuan di lapangan, mulai dari penjagaan hutan mangrove di Papua, pelestarian benih lokal di Nusa Tenggara Timur, pengelolaan lanskap tradisional di Bali, hingga adaptasi pesisir di Labuan Bajo dan Demak. Seluruh inisiatif ini membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan hadir secara nyata melalui kepedulian dan ketangguhan menggerakkan masyarakat lokal.
Menutup dialog ini, Retno Marsudi dan Alia Febriana sepakat bahwa dukungan internasional dan nasional harus difokuskan pada penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan, perluasan akses terhadap sumber daya, serta pelibatan aktif mereka dalam setiap proses pengambilan kebijakan iklim.
Alia turut mengajak para mitra global dan badan-badan PBB untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, memastikan aksi perlindungan lingkungan berjalan secara inklusif dari tingkat tapak hingga panggung internasional.
Melalui forum stategis COP31 ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya bahwa perempuan adalah motor penggerak utama yang andal dalam menghadirkan masa depan bumi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
