Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai kerja sama “Peningkatan Upaya Kesehatan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sehat”. Melalui kerja sama ini, CISDI berkomitmen mendukung transformasi kesehatan dan penguatan sistem layanan kesehatan masyarakat.
“Kemitraan strategis dengan Kementerian Kesehatan ini mempertegas komitmen CISDI untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, tangguh, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Founder dan CEO CISDI, Diah S. Saminarsih, pada Senin, 9 November 2026.
Ia menambahkan, kemitraan dengan Kementerian Kesehatan membuka akses bagi CISDI untuk mengimplementasikan serta mengadvokasikan inisiatif pada enam bidang prioritas. Di antaranya, peningkatan pembudayaan hidup sehat, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, peningkatan upaya penanggulangan penyakit, penguatan sistem dan tata kelola teknologi informasi kesehatan, serta perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan.
Melengkapi kemitraan strategis tersebut, CISDI juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan mengenai “Penyusunan Blueprint dan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan serta Pemanfaatan Dashboard Burden of Disease”. Kolaborasi bersama BKPK diarahkan untuk menyusun cetak biru serta rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan dasbor beban penyakit yang terintegrasi secara nasional.
“Di tengah percepatan adopsi Rekam Medis Elektronik dan ekosistem SATUSEHAT, tantangan kita adalah memastikan integrasi data dapat diakses kembali oleh pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan secara mudah dan bermakna untuk perencanaan lokal. Dasbor beban penyakit harus mampu mengubah data menjadi tindakan nyata,” ujar Diah.
Ia mengatakan, saat ini indikator kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya menggambarkan seluruh beban penyakit di tingkat populasi. Di samping itu, faktor risiko kesehatan utama seperti konsumsi tembakau, polusi udara, dan pola makan tidak sehat memerlukan intervensi yang melampaui sektor kesehatan, melibatkan ranah fiskal, lingkungan hidup, media digital, perindustrian, perdagangan, hingga aspek tata ruang.
Karenanya, pengembangan dasbor beban penyakit Indonesia dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama:
1. Memetakan korelasi lintas sektor: Membaca pola keterkaitan antara faktor risiko kesehatan dengan indikator kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
2. Memicu pertanyaan kebijakan: Mendorong telaah kritis terhadap dampak kebijakan non-kesehatan terhadap derajat kesehatan masyarakat.
3. Merumuskan intervensi strategis: Mendukung penyusunan program pencegahan penyakit yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan.
Secara teknis, dasbor beban penyakit akan mengintegrasikan sejumlah alur data menjadi data epidemiologis makro. Luaran yang dihasilkan dasbor ini mencakup estimasi prevalensi berbasis demografi, beban utilisasi dan rujukan fasilitas pelayanan kesehatan, perhitungan years lived with disability untuk penyakit spesifik, hingga sistem deteksi dini ancaman populasi seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas.
“Keberhasilan implementasi dasbor beban penyakit tidak dapat diukur sebatas peluncuran platform. Melalui kolaborasi ini, Kemenkes dan CISDI berkomitmen untuk mengupayakan integrasi nyata data ke dalam siklus perencanaan anggaran formal di tingkat nasional maupun daerah, komunikasi publik yang bertanggung jawab, serta lahirnya kebijakan publik berbasis bukti demi terwujudnya Indonesia sehat,” ujar Diah.
