Sejumlah daerah di Sumatra, Kalimantan dan Papua masih membara akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun, di tengah krisis itu, pemerintah justru tengah menyiapkan ekspansi penggunaan lahan hingga 2 juta hektare untuk mengejar target BBM campuran etanol 20 persen atau E20 pada 2029.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebutuhan lahan untuk pengembangan bahan baku bioetanol mencapai 1–2 juta hektare, yang akan ditanami tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga menyatakan akan melakukan konsolidasi lahan untuk mendukung target ini.
Menurut Koalisi Transisi Bersih, rencana ini memperlihatkan logika sesat pemerintah membangun agenda transisi energi. Saban kali kebutuhan energi bertambah, negara kembali mencari tanah untuk dikorbankan. Padahal, tiap jengkal tanah memiliki fungsi ekologis, menopang penghidupan, dan merupakan ruang hidup masyarakat.
Andi Muttaqien, Direktur Eksekutif Satya Bumi, bertanya apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. Ketika ratusan ribu hektare lahan terbakar dan masyarakat menghadapi dampaknya, pemerintah justru bicara tentang rencana eksploitasi jutaan hektare lahan baru.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih melihat persoalan energi sebagai persoalan pasokan komoditas dan tanah, bukan persoalan keadilan ekologis. Jangan jadikan krisis karhutla saat ini sebagai bahan bakar transisi energi E20,” ujar Andi Muttaqien.
Sementara itu, Refki Saputra, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengingatkan Papua, khususnya Papua Selatan, dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi lokasi berbagai agenda pembangunan dan ekspansi penggunaan lahan dalam skala besar.
Mulai dari food estate, perkebunan, proyek strategis nasional, hingga pengembangan komoditas untuk kebutuhan nasional, berbagai program tersebut terus membutuhkan ruang dalam jumlah besar. Hampir 2,7 hektare alokasi lahan untuk PSN Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) ditetapkan di Papua Selatan.
Seluas 637.420 hektare di antaranya dialokasikan untuk 10 (sepuluh) perusahaan konsesi perkebunan tebu (Greenpeace, 2025). Angka ini melebihi luas tanam tebu nasional tahun 2024, yakni 502,8 ribu hektare.
Kini, kebutuhan energi kembali menghadirkan tuntutan serupa, jutaan hektare untuk bahan baku bioetanol. Terlebih, pemerintah menyebut Papua sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan bahan baku bioetanol.
“Papua bukan lumbung lahan dan energi untuk menyelesaikan setiap kebutuhan nasional. Papua adalah rumah bagi masyarakat adat, hutan, rawa, sungai, sumber pangan, dan ekosistem yang memiliki fungsi ekologis jauh melampaui nilai komoditasnya,” kata Refki tegas.
Tsabit Khairul Auni, pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI) juga mewanti-wanti bahwa pengembangan energi berbasis lahan perlu belajar dari pengalaman ekspansi komoditas sebelumnya. Kelapa sawit dan Hutan Tanaman Energi (HTE) telah menunjukkan bahwa agenda pembangunan berbasis lahan dapat meningkatkan tekanan terhadap hutan apabila tidak didukung tata kelola ruang yang kuat.
Data FWI mencatat luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai sekitar 17,3 juta hektare, dengan pembukaan lahan sawit pada periode 2021–2024 berkontribusi terhadap 225.461 hektare konversi hutan alam.
“Selain itu, pengembangan HTE sebagai bagian dari agenda transisi energi juga menunjukkan risiko terhadap hutan alam, dengan deforestasi pada konsesi HTE tercatat mencapai sekitar 41.707 hektare pada periode 2022–2024,” ujar Tsabit.
Pengalaman ini, menurut Tsabit, menjadi pembelajaran bahwa transisi energi tidak boleh mengulang pola lama yang menjadikan kawasan hutan sebagai ruang ekspansi komoditas. Pengembangan bioetanol harus memastikan perlindungan hutan alam, keterbukaan lokasi pengembangan, serta mempertimbangkan fungsi ekologis dan sosial setiap bentang alam agar agenda energi tidak menciptakan tekanan baru terhadap hutan Indonesia.
Bagi koalisi, pola itu harus dihentikan. Pengembangan biofuel tidak boleh menjadi versi baru dari ekstraksi berbasis lahan yang kebutuhan energi nasional dipenuhi dengan memperluas perkebunan bahan baku. Sementara biaya ekologis dan sosialnya ditanggung masyarakat di wilayah produksi.
“Setiap kali pemerintah memiliki agenda baru, selalu ada pertanyaan yang sama, dari mana tanahnya? Dan terlalu sering jawabannya adalah mencari ruang baru di wilayah yang dianggap masih kosong namun sebetulnya sudah memiliki tekanan ekologis dan sosial yang tinggi,” kata Andi.
Koalisi Transisi Bersih mendesak pemerintah untuk tidak menetapkan maupun membuka lahan baru untuk bahan baku E20 sebelum melakukan kajian menyeluruh terhadap risiko ekologis, karhutla, pangan, dan hak masyarakat.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa tidak ada pembangunan yang mengorbankan hutan alam, gambut, wilayah adat, sumber pangan, dan sumber air masyarakat, serta memastikan adanya persetujuan yang bermakna dari masyarakat terdampak.
Koalisi Transisi Bersih: Koalisi Transisi Bersih (KTB) adalah koalisi masyarakat sipil independen di Indonesia yang dibentuk pada awal tahun 2023, beranggotakan organisasi lingkungan seperti Satya Bumi, Trend Asia, Sawit Watch, SPKS, Greenpeace, WALHI dan Forest Watch Indonesia. Koalisi ini berfokus pada tata kelola energi & keadilan, kritik kebijakan energi kotor dan kritik program mandatori B50.
Discussion about this post