Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua dan pemangku kepentingan pers menghasilkan “Deklarasi Jayapura” pada Selasa, 5 Mei 2026. Deklarasi ini menandai akhir perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura.
Deklarasi ini merupakan hasil dari stakeholder meeting pada Senin malamnya, yang merupakan rangkaian kegiatan WPFD di Jayapura. Stakeholder meeting dihadiri Anggota Komite, Anggota Dewan Pers Abdul Manan, perwakilan organisasi pers pusat dan Papua, jurnalis, perusahaan media, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, dan Bappenas.
Substansi masukan dari peserta stakeholder meeting ini kemudian dimasukkan ke dalam draf deklarasi yang telah disiapkan Panitia WPFD 2026 dan komunitas pers di Papua.
“Deklarasi Jayapura Tentang Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil, setidaknya berupa dua substansi yaitu komitmen dari semua pihak untuk keberlanjutan dan kebebasan pers di tingkat lokal dan nasional,” kata Sasmito, anggota Komite Publisher Rights, yang membacakan deklarasi di Kantor Gubernur Papua.
Sasmito mendorong “Deklarasi Jayapura” dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan komunitas pers agar keberlanjutan dan kebebasan pers dapat terwujud. Sehingga masa depan Indonesia menjadi damai dan adil.
Ketua Komite Publisher Rights Suprapto mengajak para pihak mengawal terus agar deklarasi tidak berhenti setelah dibacakan.
“Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya,” kata Suprapto.
Ketua Panitia Pelaksana WPFD 2026, Jean Bisay, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap peringatan WPFD 2026 di Jayapura, khususnya Pemerintah Provinsi Papua.
Ia berharap rangkaian kegiatan yang digelar dalam WPFD 2026 dapat memberikan manfaat bagi komunitas pers di Indonesia, khususnya jurnalis dan perusahaaan media di Papua.
Rangkaian kegiatan ini meliputi dua seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers; workshop “Perempuan Adat, Lingkungan, dan Jurnalis”; Berbagi Pengalaman Kerja Sama Perusahaan Media dan Platform, dan; Stakeholder Meeting; workshop “Jurnalisme Berperspektif GEDSI: Tantangan dan Praktik di Lapangan”.
Ada juga workshop “Vlog dan Presenter”; workshop “Navigasi Informasi di Era AI; workshop “Multimedia untuk Pemuda di Era Digital; talkshow “Pers Bebas Tanpa Intimidasi; workshop “Liputan Investigasi”; Training Keamanan Digital dan AI Untuk Jurnalis; Bazaar Media, dan; Deklarasi Jayapura.
“Kami berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait,” ujar Jen Bisay.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan tema yang diusung “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil,” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua. Menurutnya, pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.
“Momentum WPFD 2026 ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu: Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis,” kata Matius.
Ia menjelaskan visi itu menjadi arah perubahan nyata yang didorong bersama, melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kehidupan sosial yang damai dan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, kata dia, pers memiliki posisi strategis sebagai mitra pembangunan, penyampai informasi yang mencerahkan, serta penjaga optimisme publik. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif, media diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Papua Cerah.
Ia mengatakan pelaksanaan WPFD di Papua menegaskan kebebasan pers harus dirasakan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Papua. “Hal ini merupakan wujud komitmen kita terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu, Matius mengajak semua pihak untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, menjamin perlindungan terhadap jurnalis, serta membangun kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Discussion about this post