Universitas Indonesia (UI) resmi menerapkan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Melalui aturan terbaru ini, UI memperluas larangan penggunaan produk tembakau, termasuk rokok elektronik atau vape, produk tembakau yang dipanaskan, hingga bentuk lain yang mengandung nikotin dan/atau tar di seluruh area kampus. Kebijakan itu juga menegaskan komitmen UI untuk tidak menerima hibah, sponsor, maupun beasiswa dari perusahaan rokok dan institusi yang terafiliasi dengan industri tembakau.
Peraturan ini berlaku bagi seluruh warga dan pihak yang beraktivitas di lingkungan kampus mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, mitra, hingga pengunjung. Cakupan kawasan yang diatur meliputi ruang kuliah, rumah sakit, bus kuning, fasilitas olahraga, hingga ruang terbuka seperti taman dan tepi danau.
Selain mengatur pengawasan dan penerapan sanksi, UI juga menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi bagi warga kampus yang ingin berhenti merokok. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika.
Lektor Kepala Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Rita Damayanti menjelaskan, larangan penerimaan pendanaan dari industri rokok sebenarnya bukan kebijakan baru di lingkungan UI. Ketentuan itu telah diterapkan sejak kepemimpinan rektor sebelumnya dan tercantum dalam aturan KTR UI. Pembaruan kali ini lebih diarahkan untuk memperkuat ketentuan yang sudah ada sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan produk tembakau, termasuk rokok elektronik atau vape.
Menurut dia, perluasan cakupan aturan terhadap produk rokok elektronik menjadi salah satu aspek yang penting diperbarui. Kata Rita, aturan KTR UI yang baru ini menunjukkan adanya dorongan yang lebih kuat dari tingkat rektorat untuk menghidupkan kembali pelaksanaan kebijakan KTR. Ia berharap penguatan itu diikuti dengan sistem pengawasan dan pemantauan yang lebih jelas agar aturan tidak berhenti sebagai dokumen formal.
“Peraturan itu sudah lama tidak diubah. Dengan peraturan yang baru, orang kembali teringat. Tinggal sistem monitoring-nya,” ujar Rita kepada Prohealth, Selasa 10 November 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan KTR tidak serta-merta membuat seluruh perokok berhenti merokok. Namun, pembatasan ruang merokok dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk mengonsumsi rokok sehingga berpotensi menekan jumlah rokok yang dihisap. Dalam penerapannya, UI mengatur lokasi dan batasan merokok, termasuk larangan merokok di dalam ruangan.
“Kalau lingkungan mempersulit orang untuk merokok, itu justru yang ingin kita bangun. Bukan mendorong orang merokok, tetapi membuat orang tidak mudah merokok,” katanya.
Selain pengaturan kawasan, larangan menerima pendanaan dari industri rokok menjadi aspek penting dalam upaya melindungi independensi perguruan tinggi. Ia menilai industri rokok kerap menggunakan dukungan finansial terhadap sektor-sektor yang memiliki citra positif, seperti pendidikan, kesehatan, dan olahraga, untuk membangun asosiasi positif terhadap produknya.
Pemberian beasiswa, hibah, dan sponsor dinilai bukan sekadar bentuk dukungan finansial. Di balik bantuan itu, ujarnya, terdapat potensi terbentuknya hubungan kepentingan dan rasa utang budi dari penerima terhadap perusahaan pemberi dana. Kondisi ini dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap industri rokok, bahkan ketika penerima bantuan kelak menduduki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan.
“Ketika industri rokok kasih beasiswa, kemudian si anak muda merasa berterima kasih, persoalannya menjadi serius. Saat mereka nanti menjadi pejabat di masa depan, bisa saja kebijakan yang dibuat bukan lagi melindungi masyarakat, tetapi justru menjerumuskan,” ucap Rita.
Karena itu, menurutnya, keputusan UI untuk tidak menerima dukungan pendanaan dari perusahaan rokok harus dipahami sebagai upaya menjaga jarak institusi pendidikan dari kepentingan industri. Kampus tetap dapat mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
“Pernah ada tawaran sponsor perusahaan rokok ke UI, ya kami tolak. Ada alternatif bank misalnya yang mau sponsori, ada kok jalur pendanaan lain,” katanya.
Menurut Rita, persoalan penerimaan sponsor dari industri rokok pada akhirnya berkaitan dengan keberpihakan pimpinan perguruan tinggi. Kebutuhan pendanaan tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan risiko konflik kepentingan, terlebih ketika sumber dana berasal dari industri yang produknya telah diketahui berdampak buruk terhadap kesehatan.
“Kalau kampus memilih menerima bantuan dari industri rokok karena alasan kemudahan, itu keputusan pimpinan kampus. Tinggal keputusan kita mau berpihak kepada siapa,” kata Rita.
Dalam Peraturan Rektor UI Nomor 40 Tahun 2026 itu, larangan keterlibatan industri rokok diatur melalui Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12 menegaskan bahwa UI tidak menerima sponsor maupun hibah dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok untuk mendukung kegiatan mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan.
Sementara itu, Pasal 13 mengatur bahwa UI tidak menerima beasiswa yang bersumber dari perusahaan rokok atau institusi yang memiliki citra terkait dengan rokok. Selain itu, kampus juga tidak memberikan beasiswa kepada calon penerima yang merupakan perokok aktif.
Kata Rita, kebiasaan merokok menunjukkan adanya pengeluaran yang sebenarnya dapat dialihkan untuk kebutuhan lain. Dalam konteks penerima beasiswa, perilaku itu menjadi perhatian karena bantuan pendidikan seharusnya mendukung mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidupnya.
“Kalau beli rokok, berarti dia sebetulnya butuh beasiswa atau nggak? Dia masih bisa bakar duit,” ucapnya.
Pandangan Rita mengenai pentingnya menutup akses pendanaan industri rokok di lingkungan pendidikan sejalan dengan penilaian Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC). Organisasi anak muda itu mengapresiasi pembaruan Peraturan Rektor UI, terutama ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 yang mengatur larangan penerimaan hibah, sponsor, dan beasiswa dari perusahaan rokok maupun institusi yang terafiliasi dengan industri tembakau.
Program Manager IYCTC Ni Made Shellasih menilai kedua pasal itu merupakan bagian paling strategis dari regulasi karena secara langsung menutup pintu masuk pengaruh industri rokok ke lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, pendanaan dari industri tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk kepedulian sosial atau bantuan pendidikan. Ada kepentingan membangun citra positif, menciptakan rasa berutang budi, hingga memperoleh legitimasi sosial di kalangan calon pemimpin masa depan.
“Menurut kami, sponsor, hibah, dan beasiswa dari industri rokok bukan kegiatan amal, melainkan investasi,” kata Shella.
Baginya, kebijakan UI itu tidak menutup kesempatan mahasiswa memperoleh bantuan pendidikan seperti beasiswa. Sebaliknya, mahasiswa tetap berhak mendapatkan dukungan pendidikan tanpa harus terhubung dengan industri yang produknya membahayakan kesehatan generasi muda.
“Pasal (13) ini juga tidak menutup pintu selamanya. Ini langkah awal intervensi perubahan perilaku. Yang dibatasi adalah calon penerima yang merupakan perokok aktif, jadi mahasiswa yang berhenti merokok tetap punya kesempatan yang sama,” ujarnya.
Shella menilai, kebijakan UI juga menjadi preseden bagi perguruan tinggi lain. Meskipun sejumlah kampus telah menerapkan KTR, aturan yang secara tegas menolak pendanaan, sponsor, dan beasiswa dari industri rokok dinilai masih relatif jarang. Ia mendorong agar kebijakan semacam ini tidak hanya bergantung pada inisiatif masing-masing pimpinan perguruan tinggi, tetapi menjadi standar bagi seluruh institusi pendidikan.
Dukungan terhadap pembaruan kebijakan UI juga disampaikan Mouhamad Bigwanto, Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI). Ia menilai keputusan UI mempertegas komitmen perguruan tinggi dalam menjaga independensi akademik dan integritas institusi dari konflik kepentingan industri tembakau.
Menurut Bigwanto, perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan, tetapi juga otoritas keilmuan dan pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat. Karena itu, kata dia, hubungan pendanaan dengan industri rokok berpotensi membuka ruang intervensi terhadap kebijakan, pimpinan, dosen, maupun aktivitas akademik.
“Ini merupakan langkah penting untuk menjaga independensi akademik dan integritas institusi pendidikan dari konflik kepentingan industri tembakau,” ujar Bigwanto.
Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka, menurutnya, keputusan UI mengirimkan pesan kuat bahwa perlindungan kesehatan masyarakat dan independensi akademik semestinya tidak dipisahkan dari tata kelola perguruan tinggi. Ia menilai, kampus seharusnya tidak perlu menunggu munculnya intervensi industri untuk mengambil langkah perlindungan. Perguruan tinggi perlu membangun sistem yang memastikan lingkungan pendidikan bebas paparan produk tembakau sekaligus pengaruh kepentingan industri yang produknya membahayakan kesehatan.
“Sudah sepatutnya lingkungan kampus 100% bebas dari paparan asap rokok maupun aerosol rokok elektronik, sesuai dengan semangat dan amanat peraturan perundang-undangan, termasuk UU Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024,” katanya.
Menurut Bigwanto, kampus juga memiliki peran strategis dalam membangun cara pandang dan karakter generasi muda. Mahasiswa perlu dibekali pemahaman mengenai bahaya produk tembakau, termasuk kemampuan mengenali strategi industri melalui pemasaran, sponsor, dan berbagai pendekatan sosial untuk membangun citra positif serta menarik konsumen muda.
“Kaum terpelajar semestinya menjadi kelompok yang paling kritis terhadap praktik industri rokok, bukan justru menjadi sasaran pengaruhnya,” ujarnya.
