Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Pukat UGM: Harta Janggal Pejabat Masih Sulit Disita, UU Perampasan Aset Hanya Lipstik

Oleh Admin

3 menit baca

Pukat UGM: Harta Janggal Pejabat Masih Sulit Disita, UU Perampasan Aset Hanya Lipstik
Pengesahan UU Perampasan Aset.

Undang-Undang (UU) Perampasan Aset sudah disahkan bersama antara pemerintah dan DPR, Kamis, 19 November 2026, di Jakarta. UU ini disahkan dalam waktu yang relatif cepat dari target sebelumnya 15 Desember sudah akan disahkan.

Namun beberapa pasal dalam UU ini mendapat kritik dari para akademisi karena sedari awal pembentukannya minim keterlibatan publik bahkan pembahasannya terkesan tertutup. Selain itu, UU ini dinilai tidak mampu merampas aset dari penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menilai UU ini sudah bermasalah dari sisi formil karena cara pembentukan UU yang sangat tertutup.

“Mengapa saya katakan pembentukannya ini tertutup? Memang selama pembahasan, DPR itu banyak sekali menggelar rapat, rapat dengar pendapat dengan mengundang ahli, akademisi, kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan berbagai kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Namun draf yang dibahas itu tidak pernah dibuka ke publik,” katanya, Jumat, 20 November 2026 di laman UGM.

Menurutnya, pihak yang diminta untuk memberi pendapat, memang memberi pandangan, namun mereka tidak melihat drafnya. Sehingga masukan-masukan yang diberikan itu sifatnya hanya masukan yang bersifat umum.
“Tidak ada satu pun pihak-pihak itu diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR. Nah, saya melihat ini, ya ini hanya formalitas saja, tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna,” katanya.

Dari sisi substantif, bagi Zen, pembentukan UU ini melanggar prinsip asas keterbukaan yang sebenarnya dijamin di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga di putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan MK itu, kata dia, menjamin hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas masukan yang telah diberikan.

“Nah, saya lihat tiga hak itu tidak mungkin dipenuhi karena sejak awal UU ini drafnya tidak pernah dibuka ke publik. Jadi saya lihat dari sisi formilnya jelas ini cacat, ya, dan ini kejar tayang, ini campaign, kampanye seakan-akan rezim ini sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi gitu,” ungkapnya.

Selain dari sisi prosesnya yang cacat karena tidak memenuhi prinsip meaningful participation, dari sisi substansi justru yang paling mendasar ternyata UU ini tidak mengatur unexplained wealth. Artinya, kata dia, UU ini tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas.

Padahal, ujar dia, dari awal aturan inilah yang paling ditunggu dan didorong oleh publik agar ada perampasan harta penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilan sah bisa dirampas oleh negara. “Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir,” katanya.

Menurut dia, bisa jadi hal ini paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah atau oleh elite-elite politik. Mereka ketakutan jika punya rekening gendut, khawatir ini akan menjadi bumerang yang mengarah ke mereka sendiri. Sehingga tidak memasukkan harta yang tidak wajar dan kemudian tidak ada mekanisme untuk dirampas gitu.

Zen menilai DPR dan pemerintah takut terhadap mekanisme perampasan harta yang tidak wajar. Sehingga dengan tidak diaturnya mekanisme perampasan harta yang tidak wajar itu, RUU Perampasan Aset ini dianggap tak ubahnya macan ompong. “Ibarat macan ompong. Benar-benar tidak memiliki regulasi yang sangat penting,” katanya.

Soal mekanisme perampasan aset sesuai dengan UU ini diakui Zen sangat bergantung pada proses perkara putusan pidana. Bahkan bisa tanpa melalui putusan pidana apabila pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

“Nah, problem-nya, penelusuran aset itu hanya boleh dilakukan setelah perkara pidananya ditemukan. Nah, saya melihat aturan ini sangat sedikit ya, perampasan aset yang bisa dilakukan karena kondisinya sangat spesifik, yaitu ketika pelakunya itu meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya,” ujarnya.

Yang paling problematik dalam UU ini menurutnya adalah KPK tidak disebut sama sekali. Bahkan perampasan aset itu hanya dilakukan oleh jaksa pengacara negara. “Bagaimana kalau perkaranya awal mulanya disidik oleh KPK misalnya? Berarti dia harus menyerahkan dong ke kejaksaan. Nah itu menunjukkan memang UU ini tidak serius, bahkan KPK saja tidak disebut kewenangannya berarti KPK tidak dianggap berwenang,” katanya.

Bagi Zen, UU Perampasan Aset sebenarnya menjadi salah satu yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik sebagai game changer dalam pemberantasan korupsi. Sebab, diharapkan memiliki mekanisme yang efektif untuk merampas aset tetapi juga sekaligus punya mekanisme untuk mencegah terjadinya abuse of power dengan cara pengawasan dari peradilan.

“Tapi sekali lagi saya lihat ini UU kejar tayang, UU lipstik, UU yang bertujuan untuk seakan-akan meninabobokkan publik, seakan-akan memenuhi tuntutan publik, padahal isinya pepesan kosong,” katanya.