Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Kesehatan

Riset: Larangan Iklan Rokok Dihadapkan Promosi Terselubung, Anak Muda Kian Rentan

Oleh Ahmad Khudori

5 menit baca

Riset: Larangan Iklan Rokok Dihadapkan Promosi Terselubung, Anak Muda Kian Rentan

Hasil penelitian kolaborasi sejumlah akademisi dan lembaga masyarakat sipil membuka babak baru dalam kebijakan iklan produk tembakau dan dampaknya di Indonesia. Penelitian berjudul “Iklan Rokok Bayangan di Era Algoritma” ini mengkaji strategis industri produk tembakau dalam menyiasati promosi, membentuk normalisasi sosial, serta meningkatkan kerentanan anak muda terhadap perilaku merokok di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam diseminasi penelitian bertajuk “Pemasaran Rokok Terselubung, Normalisasi Sosial, dan Kerentanan Merokok pada Dewasa Muda di Indonesia” secara daring pada 19 November 2026.

Penelitian itu melibatkan Khaidar Ali dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Dewi Rokhmah dari Fakultas Kesehatan Universitas Jember, Ifa Najiyati dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Muhammad Nur Khamid dari Yayasan Langkah Sehat dan Berkarya, Yemima Sahmura Vividia dari Fakultas Teknik Unsoed, serta Nina Samidi dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau.

Tim peneliti menganalisis sekitar 1.538 konten di Instagram dan Tiktok selama periode Januari 2024 hingga April 2025. Penelitian itu juga menggabungkab analisis konten dengan survei mengenai kerentanan mahasiswa terhadap perilaku merokok serta diskusi untuk memahami makna konten yang beredar di media sosial.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta jiwa. Kondisi ini menjadi latar belakang penelitian.

Ketua tim peneliti Khaidar Ali, mengatakan anak muda, khususnya mahasiswa berusia 18-25 tahun, menjadi salah satu kelompok yang paling berisiko terpapar promosi produk tembakau. Hal ini terlihat dari dominasi konten rokok elektrik atau vape yang mencapai 81 persen dari total sampel penelitian, jauh lebih tinggi dibandingkan konten rokok konvensional.

Dalam penelitian ini, tim menggunakan basis tagar untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan konten dari Instagram dan TikTok.

Hasil analisis menunjukkan Instagram memuat lebih banyak unggahan iklan dibandingkan Tiktok. Sebagian besar iklan implisit dikemas melalui konten humor atau hiburan, gaya hidup lewa cara berkendara motor, hingga konten edukasi.

Padahal, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 tentang Kesehatan telah melarang iklan produk tembakau atau rokok elektrik di media sosial, baik yang dilakukan produsen, importir, maupun pengedar.

Namun, menurut Khaidar, industri telah beradaptasi dengan mengalihkan strategi pemasaran ke bentuk iklan terselubung. Strategi itu antara lain menggunakan endorsement tanpa label, konten buatan pengguna atau user generated content (UGC), serta konten bergaya hidup.

“Belum ada definisi iklan terselubung yang disepakati, sementara sistem rekomendasi berbasis algoritma meningkatkan paparan konten dengan sangat agresif pada mahasiswa,” katanya.

Khaidar mengungkapkan penelitian tersebut tidak menemukan penurunan tren volume iklan setelah PP Nomor 28 Tahun 2024 ditetapkan. Perubahan justru terlihat pada bentuk iklan yang beredar di media sosial.

Sebelum PP Nomor 28 Tahun 2024 berlaku, iklan eksplisit mendominasi sekitar sekitar 57,8 persen, sedangkan iklan implisit sekitar 40,3 persen.

“Setelah PP No 28 itu berlaku, iklan eksplisit turun tajam menjadi 34,6 persen, sementara iklan implisit atau terselubung melonjak signifikan hingga 62,9 persen,” ujarnya.

Selain menganalisis konten media sosial, tim peneliti melakukan survei terhadap 300 mahasiswa di 2 kampus. Hasil survei menunjukkan prevalensi merokok pada sampel mahasiswa mencapai 17,3 persen.

Di antara mahasiswa yang tidak perokok, sekitar 17,6 persen memiliki kerentanan untuk mencoba rokok konvensional. Sementara itu, sebanyak 22,3 persen memiliki kerentanan untuk mencoba rokok elektronik di masa depan.

Khaidar menjelaskan tingkat kerentanan ini lebih tinggi pada mahasiswa non kesehatan dibandingkan mahasiswa kesehatan.

“Sekitar 27,8 persen rentan merokok konvensional, dan sekitar 32,2 persen rokok elektronik, jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa kesehatan,” katanya.

Menurut Khaidar, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kerentanan mahasiswa mencoba produk rokok. Salah satunya adalah frekuensi paparan konten di media sosial yang memiliki hubungan signifikan dengan kerentanan untuk mencoba rokok elektronik.

Selain itu, lingkungan lemahnya pesan risiko kesehatan dalam label peringatan pada iklan produk tembakau. Salah satu contohnya adalah Iklan rokok elektronik yang hanya menampilkan tulisan “21+” tanpa menyertakan informasi mengenai potensi bahaya kesehatan.

“Jadi hasil penelitian kami dari analisis konten, survei mahasiswa, dan diskusi ini ditujukan kepada Kemenkes dan Komdigi untuk ditindaklanjuti agar memperkuat kebijakan,” katanya.

Berdasarkan berbagai temuan itu, Khaidar bersama tim peneliti pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Iklan Rokok. Satgas ini diharapkan dapat menyusun standar instrumen untuk mengidentifikasi iklan terselubung sejak dini serta melaksanakan patroli siber berbasis risiko. .

Tim peneliti juga merekomendasikan penguatan standar operasional prosedur (SOP) moderasi konten bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pelaporan masyarakat terkait iklan rokok terselubung.

Khaidar juga menilai Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama.

Menanggapi temuan itu, Kepala Bidang Advokasi di Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Kementerian Kesehatan, Sakri Sab’atmaja, mengatakan PP Nomor 28 Tahun 2024, masih memiliki celah dalam pengaturan subjek hukum.

Menurut Sakri, pembuat konten dan pengunggah iklan terselubung, termasuk konten UGC, belum sepenuhnya tercakup dalam pengaturan itu. Karena itu, pemerintah perlu memperluas cakupan subjek hukum sekaligus regulasi operasionalnya.

Sakri menyebutkan sebanyak 52,5 persen konten di Instagram berasal dari akun reseller atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, sekitar 44,9 persen konten berasal dari akun resmi merek produk.

Menurutnya, temuan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan serta pembagian peran antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Kemenkes menyediakan kriteria substansi pelanggaran, sedangkan Komdigi melakukan penindakan hukum pada PSE berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” katanya.

Sakri menjelaskan pengawasan promosi produk tembakau di ruang digital perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan di lingkungan masyarakat. Upaya itu meliputi penguatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kampus, intervensi norma teman sebaya, kontra-pemasaran, literasi digital, serta penyediaan layanan berhenti merokok di kampus dan puskesmas.

Sementara itu, Penanggung Jawab Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau (PPAT), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM), Kementerian Kesehatan, Benget Saragih, mengatakan Menteri Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No 9632 Tahun 2026 pada 14 September tentang Pedoman Pengawasan Iklan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik di Media Digital.

Menurut Benget, pedoman itu telah mencakup berbagai bentuk promosi, mulai dari promosi tanpa imbalan, penempatan produk, ulasan influencer, UGC, hingga peragaan produk.

Selama tahun 2026, kata Benget, Direktorat PTM telah menyampaikan rekomendasi pemutusan akses take down terhadap 833 konten dan tauran iklan yang dioduga melanggar ketentuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Hasil laporan itu sekitar 70 persen di antaranya berhasil diputus atau dihapus. Kami membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik Unsoed dan Universitas Jember, atau masyarakat sipil monitoring evaluasi dan kanal aduan publik,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Udayana Center for NCDs, Tobacco Control and Lung Health atau Udayana Central, Putu Ayu Swandewi Astuti, mendorong agar regulasi tidak sekadar membatasi, akan tetapi juga melakukan pelarangan total iklan rokok di dunia digital.

Ayu juga mengusulkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang diintegrasikan pada platform pemantauan digital yang sudah ada ke dalam sistem Satgas Kemenkes.

“Media sosial mengubah pola pemasaran dari one-to-many menjadi many to many marketing. Sehingga ini menjadi area yang mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan di ruang digital.” katanya.