Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati pada 12 November, hari ini. Dengan tema besar “Sehat Untuk Semua”, HKN seharusnya tidak berhenti menjadi momentum kampanye hidup sehat. Lebih dari itu, HKN perlu menjadi ruang refleksi tentang seberapa jauh pesan kesehatan publik sampai kepada masyarakat dan mampu mengubah perilaku.
Dalam isu pengendalian tembakau, tantangan nya masih menjadi pekerjaan besar. Rokok dan produk nikotin baru masih dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan, sementara komunikasi mengenai risiko kesehatannya belum cukup kuat untuk menandingi narasi industri.
Perwakilan Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) Kiki Soewarso menilai persoalan mendasar pengendalian tembakau di Indonesia bukan semata-mata kurangnya penelitian mengenai bahaya rokok. Tetapi, kata dia, persoalannya terletak pada bagaimana hasil penelitian diterjemahkan menjadi pesan yang dapat dipahami oleh kelompok masyarakat yang beragam.
Menurut Kiki, komunikasi kesehatan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Pesan yang ditujukan kepada masyarakat umum belum tentu relevan untuk pengambil kebijakan. Begitu pula data penelitian yang kuat secara akademis, ujarnya, belum tentu cukup untuk menggerakkan perubahan perilaku apabila tidak disampaikan dengan konteks yang tepat.
“Kita harus lihat dulu siapa targetnya. Kan prinsip dasar komunikasi gampang. Sender, receiver kan. Siapa nanti yang akan menerima pesan-pesannya,” kata Kiki di episode terbaru Procast, Prohealth Podcast.
Ia menilai, komunikasi kesehatan juga harus ditujukan kepada para pengambil keputusan. Mereka perlu terus mendapatkan informasi dan data terbaru agar memahami urgensi kebijakan pengendalian tembakau. Sebab, persoalan rokok tidak hanya berkaitan dengan pilihan individu, tetapi juga lingkungan, regulasi, serta kepentingan industri yang memengaruhi persepsi masyarakat.
Kiki menyoroti masih lemahnya keberpihakan sejumlah pemangku kepentingan terhadap upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Bahkan, pelanggaran kawasan tanpa rokok (KTR) terkadang masih dianggap sebagai persoalan kecil. Padahal, normalisasi perilaku merokok di ruang publik turut membentuk persepsi generasi muda bahwa rokok merupakan sesuatu yang wajar.
“Ini tanggung jawab kita semua, tapi goodwill dari pemegang kekuasaan itu penting. Sebesar apa mereka ingin masyarakat kita itu sehat, tidak mengkonsumsi rokok, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja,” katanya.
Di sisi lain, industri rokok terus membangun narasi melalui iklan, promosi, sponsor, hingga pencitraan gaya hidup. Ketimpangan komunikasi ini membuat pesan kesehatan kerap kalah bersaing. Pemerintah, menurut Kiki, perlu menunjukkan komitmen lebih kuat agar edukasi bahaya rokok tidak disampaikan setengah hati.
“Tidak berimbang antara upaya untuk menyuarakan bahwa rokok ini berbahaya. Upayanya masih kalah jauh dengan apa yang disuarakan oleh industri rokok lewat program-program masifnya,” ucap Kiki.
Dalam refleksi HKN tahun ini, Kiki mengingatkan bahwa perubahan tidak harus dimulai dari kampanye besar. Pesan kesehatan perlu diwujudkan melalui tindakan sederhana sehari-hari, terutama untuk melindungi anak-anak dari paparan asap rokok dan mencegah mereka mulai merokok sejak dini.
“Tidak merokok di dalam rumah, tidak merokok di dekat anak-anak, serta membangun lingkungan yang tidak menormalisasi konsumsi rokok. Kita jadikan ini gaya hidup baru,” ujar dia.
Dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Universitas Indonesia (UI) dalam mendukung perlindungan kesehatan publik sebagai bagian dari refleksi Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026.
MUI dinilai telah memberikan kontribusi melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan rokok elektrik dan vape. Sementara itu, UI menunjukkan komitmen serupa melalui Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus. “Keduanya menjadi kado manis bagi kesehatan publik,” kata Tulus kepada Prohealth.
Menurutnya, fatwa MUI diharapkan dapat mendorong pemerintah menerbitkan regulasi yang melarang rokok elektrik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan vape. Ia juga mendorong MUI memperluas sikap itu terhadap rokok konvensional karena dampak kesehatannya tidak kalah serius. Aturan KTR UI diharapkan menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain, disertai penegakan aturan dan sanksi tegas bagi pelanggarnya. “Jangan berhenti pada penerbitan aturan, tetapi harus ada penegakan yang konsisten,” ujar Tulus.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah justru belum menunjukkan keberpihakan yang memadai terhadap kesehatan masyarakat. Hal itu terlihat dari belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta keputusan tidak menaikkan cukai rokok pada 2025 dan 2026. Padahal, menurut dia, cukai merupakan instrumen penting untuk menekan konsumsi produk tembakau dan melindungi masyarakat dari dampak kesehatannya.
Ia mengingatkan bahwa agenda kesehatan nasional tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur dan jaminan pelayanan, tetapi juga harus memperkuat upaya promotif dan preventif. “Perlindungan kesehatan harus dimulai dari pencegahan, bukan sekadar pengobatan,” kata dia.
Sementara itu, refleksi Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026 ini menjadi momentum bagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan perlindungan dari berbagai faktor risiko penyakit, termasuk konsumsi produk tembakau. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, paparan asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak.
“Kesehatan merupakan hak setiap orang. Termasuk penerapan kawasan tanpa rokok serta pengaturan akses, penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau maupun rokok elektronik,” ujarnya kepada Prohealth.
Nadia juga menyoroti tren penggunaan rokok elektronik (vape) di kalangan generasi muda. Ia mengingatkan bahwa anggapan vape lebih aman tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan risiko kesehatannya. “Baik rokok konvensional maupun rokok elektronik bukanlah produk yang bebas risiko,” kata dia.
Karena itu, Nadia mendorong penguatan regulasi, pengawasan, serta edukasi kesehatan dengan melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan media untuk melindungi generasi muda dari bahaya produk tembakau.
“Slogan ‘Sehat untuk Semua’ itu berarti setiap orang berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kualitas hidup, sekarang dan di masa depan,” ucap Nadia.
*Simak perbincangan dengan Perwakilan TCSC-IAKMI Kiki Soewarso selengkapnya dalam tayangan terbaru Procast di kanal YouTube @prohealth_id.
