Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan resistansi antimikroba (AMR), yakni kondisi ketika kuman menjadi kebal terhadap antibiotik, merupakan ancaman nyata yang tidak dapat diatasi oleh satu negara saja. Ia mengibaratkan kerja sama regional seperti seikat sapu lidi: satu batang mudah patah, tetapi jika disatukan akan lebih kokoh menghadapi berbagai tantangan.
Pesan ini disampaikan Dante saat membuka High Level Dialogue on the Future of AMR in the Asia-Pacific di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
“AMR adalah pandemi senyap yang dampaknya sama sekali tidak senyap. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyapunya sendirian,” kata Dante.
Ia menekankan, penetapan target global tidak akan cukup tanpa komitmen dan tindakan nyata dari setiap negara. Menurutnya, upaya menghentikan resistansi antimikroba membutuhkan kesediaan seluruh pihak untuk bekerja sama secara terbuka dan konsisten, bahkan setelah pertemuan berakhir.
Berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2021, AMR menyebabkan 1,14 juta kematian secara langsung dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, tercatat 36.500 kematian secara langsung dan 147.000 kematian yang berkaitan dengan AMR pada tahun yang sama. Tanpa intervensi serius, krisis ini diproyeksikan merenggut hingga 10 juta nyawa pada 2050, dengan kerugian ekonomi mencapai US$3,4 triliun per tahun pada 2030.
Deklarasi Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2024 telah menetapkan sejumlah target global untuk mengendalikan AMR pada 2030. Target tersebut meliputi penurunan 10% dari 4,95 juta kematian terkait AMR bakteri, sedikitnya 60% negara memiliki rencana aksi nasional yang didanai, serta 70% penggunaan antibiotik pada manusia berasal dari kelompok Access WHO yang lebih aman dan efektif.
Di tingkat nasional, Kementerian Kesehatan terus memperkuat pengendalian AMR melalui Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025–2029, Strategi Nasional Sektor Kesehatan 2025–2029, serta penguatan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di rumah sakit.
Hingga saat ini, sebanyak 51% atau 1.635 rumah sakit telah melaporkan pelaksanaan PPRA. Pemantauan juga diperluas dari 69 rumah sakit pada 2023 menjadi 139 rumah sakit pada 2024. Upaya ini didukung dengan perluasan pemantauan data bakteri prioritas WHO dan penetapan laboratorium rujukan nasional.
Kemenkes juga mendorong komitmen pemerintah daerah melalui advokasi yang telah menghasilkan regulasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Pasuruan.
Dari sisi kapasitas laboratorium, pemetaan mikrobiologi menunjukkan bahwa 131 dari 514 kabupaten/kota telah memiliki peralatan dan tenaga terlatih untuk melakukan kultur serta uji kepekaan antibiotik.
Selain memperkuat sistem pengawasan, Wamenkes Dante mengingatkan para dokter agar meresepkan antibiotik secara rasional dan sesuai indikasi medis. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat justru berisiko mempercepat terjadinya resistansi.
“Tidak perlu semua pasien menggunakan antibiotik. Antibiotik hanya digunakan kalau infeksinya disebabkan bakteri. Padahal sebagian besar kasus demam sebabnya adalah virus dan itu tidak memerlukan antibiotik,” katanya.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola penggunaan antibiotik, Kemenkes mulai menerapkan uji kepekaan antibiotik dan penyusunan peta pola kuman sebagai bagian dari penilaian akreditasi rumah sakit. Langkah ini diharapkan membantu tenaga medis memberikan pengobatan yang tepat sasaran, mencegah kekebalan kuman, serta melindungi masyarakat dari penggunaan antibiotik yang berlebihan sehingga mutu pelayanan kesehatan tetap terjaga.
Dukungan terhadap langkah Indonesia juga disampaikan Direktur ReAct Asia Pacific, S.S. Lal. Ia mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong penanganan AMR sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat global yang krusial.
“AMR adalah masalah kesehatan masyarakat yang besar. 1,14 juta orang mati karena AMR setiap tahun secara global, dan setengahnya berada di daerah Asia Pasifik. Kami sangat berterima kasih kepada Indonesia dan Wakil Menteri Dr. Dante yang mengambil kepemimpinan. Ini adalah contoh bagaimana kepemimpinan diambil oleh pemerintah dan negara,” ungkap Lal.
Melalui dialog tingkat tinggi ini, Kemenkes mendorong negara-negara Asia-Pasifik untuk mengonsolidasikan praktik terbaik, memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pendekatan One Health (keterpaduan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan), serta memastikan indikator pemantauan AMR yang akurat dan terukur.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian AMR di kawasan sekaligus membangun fondasi layanan kesehatan nasional yang lebih aman dan berkualitas.
