Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Ketapang untuk memastikan pendampingan psikologis dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Ia mendorong agar penanganan tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan pemulihan psikologis, pemenuhan hak, serta keberlanjutan pengasuhan anak.
Ia mengatakan prioritas utama kami adalah memastikan anak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sesuai kebutuhannya. Anak harus berada dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembangnya.
“Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui UPTD PPA agar seluruh kebutuhan anak dapat ditangani dengan baik,” ujar Arifah di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Berdasarkan informasi, kekerasan terjadi pada 11 Maret 2026, di sebuah warung bakso di Dusun Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Peristiwa bermula ketika korban diduga menggores mobil milik kerabat keluarga sehingga memicu kemarahan salah satu anggota keluarga.
Ibu korban yang saat itu bekerja sebagai pelayan warung sambil mengasuh kedua anaknya turut terpancing emosi dan melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya seperti yang beredar di media sosial.
Kasus ini dilaporkan oleh ayah korban ke Polres Ketapang pada 16 Oktober 2026 dengan Nomor Laporan Polisi STPL/658/X/2026/RES KETAPANG, disertai rekaman CCTV sebagai bukti. Setelah kasus mencuat di media sosial, kepolisian menelusuri keberadaan ibu dan kedua anaknya hingga ditemukan di Palu, Sulawesi Tengah.
Saat ini ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Ketapang. Pasal yang disangkakan kepada tersangka Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) atau Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Arifah mengatakan dari hasil asesmen awal UPTD PPA Kabupaten Ketapang, anak secara umum terlihat cukup sehat, ceria, dan mampu berkomunikasi sesuai usianya. Namun, terdapat beberapa aspek perkembangan dan perilaku yang masih perlu didalami.
“Kami mendorong agar asesmen tersebut ditindaklanjuti dengan pendampingan psikologis secara berkelanjutan, sehingga kondisi dan kebutuhan pemulihan anak dapat diketahui secara lebih menyeluruh,” kata Arifah.
Hasil asesmen awal juga mencatat adanya keterlambatan pada aspek motorik halus dan kasar, kebutuhan perhatian yang cukup kuat, serta kesulitan mengendalikan keinginan. Anak juga beberapa kali secara spontan menyampaikan ungkapan yang berkaitan dengan pengalaman kekerasan.
Oleh karena itu, diperlukan observasi lanjutan, termasuk dalam interaksi dengan teman sebaya, serta pendampingan dengan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan anak dan memperhatikan pengalaman traumatisnya.
Arifah mengatakan Kementerian juga mendorong agar kondisi keluarga menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ibu korban mengaku tidak mendapatkan nafkah dan beberapa kali mengalami kekerasan dari suaminya.
Tekanan ekonomi, beban pengasuhan, serta persoalan rumah tangga ini perlu didalami lebih lanjut melalui asesmen terhadap ibu. Arifah memahami persoalan dalam rumah tangga dapat memengaruhi kondisi keluarga dan kapasitas pengasuhan.
“Namun apa pun situasinya, kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan. Anak tetap harus mendapatkan perlindungan, sementara persoalan yang dialami orang tua juga perlu ditangani melalui layanan yang sesuai,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, ia terus mendorong koordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Ketapang untuk memastikan layanan pendampingan psikologis dan perlindungan anak tetap berjalan selama proses hukum.
Kementerian juga mendorong pendalaman rencana pengasuhan sementara bagi kedua anak, agar keduanya tetap memperoleh pengasuhan yang aman dan stabil. Selain itu, asesmen psikologis terhadap ibu korban dijadwalkan pada 12 November 2026.
“Dukungan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi pengasuhan positif dan konseling manajemen stres bagi orang tua maupun keluarga besar. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kepentingan terbaik dan pemenuhan hak anak tetap menjadi prioritas,” kata dia.
