“Pita suara saya dibuang, leher saya bolong dan lewat lubang itu saya bernafas karena hidung sudah tidak berfungsi. Ini semua akibat rokok.”
Kalimat itu menjadi kesaksian Hotib, Ketua Perkumpulan Wicara Esofagus (PWE) yang dulunya merupakan seorang perokok aktif. Selain kehilangan fungsi nafas melalui hidung, kemampuannya mencium aroma turut lenyap. Bahkan, ketika batuk berdahak, semua harus keluar melalui lubang di lehernya. Suaranya pun parau.
Hotib menjadi salah satu dari tujuh individu dan 20 organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan somasi atau teguran kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Somasi itu dilayangkan atas dugaan kelalaian Presiden dalam memastikan pelaksanaan kewajiban hukum pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik. Kondisi itu dinilai berdampak pada belum optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda.
Melalui somasi itu, Koalisi SOS Indonesia mendesak Presiden mengambil langkah konkret untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau dan rokok elektronik.
Bagi Hotib, somasi ini bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan perjuangan agar pengalaman yang dialaminya tidak terus berulang pada orang lain. Ia ingin kesaksiannya ini menjadi peringatan bagi generasi mendatang.
“Untuk Anda yang masih muda, saya sudah cukup ilmu, tapi tidak putus asa. Saya ingin menjadi bukti sejarah bahwa saya korban rokok,” kata Hotib dalam konferensi pers “Somasi Presiden: Menuntut Akuntabilitas Presiden atas Mandat Perlindungan Rakyat dari Zat Adiktif” yang digelar Koalisi Save Our Surrounding (SOS) Indonesia di AONE Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 12 November 2026.
Lebih jauh, ia juga mengungkapkan besarnya jumlah korban dengan kondisi serupa yang tergabung dalam perkumpulannya. Menurut Hotib, terdapat sekitar 200 anggota PWE di seluruh Indonesia yang mengalami kondisi leher berlubang seperti dirinya. Namun, hanya tiga orang yang masih dapat berbicara.
“Cukup saya saja yang menjadi korban. Tapi, tidak ada (usaha) yang mubazir. Mari kita berjuang lewat somasi ini, bersama-sama membangun kehidupan,” ujarnya.
Hotib berharap pengalaman para korban dapat membuka mata pemerintah bahwa dampak rokok bukan sekadar persoalan kebiasaan atau pilihan individu, melainkan ancaman kesehatan yang membutuhkan perlindungan serius dari negara.
Dorongan agar masyarakat sipil mendukung somasi presiden juga datang dari Helena Liswardi, perwakilan Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI). Ia menilai jumlah korban akibat rokok masih terus menjadi persoalan serius. Di antara mereka, terdapat pasien yang harus menjalani operasi, kemoterapi, hingga radioterapi.
Helena menegaskan, dampak rokok tidak hanya dialami oleh perokok aktif. Paparan asap rokok juga membawa konsekuensi kesehatan serius bagi orang-orang yang tidak merokok.
“Ada yang asma, sakit jantung, kena PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis), sampai stroke. Anak muda sebenarnya juga di kami ada yang kecanduan rokok,” kata dia dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, perjuangan para korban sangat berat, terutama bagi mereka yang harus menjalani hidup dengan kondisi kesehatan yang berubah secara permanen. Salah satu kelompok yang disorot adalah penyandang tuna laring seperti Hotib yang kehilangan fungsi laring akibat tumor ganas sehingga harus bernapas melalui lubang di leher sepanjang hidupnya.
“Perjuangan mereka sangat-sangat berat,” ujarnya.
Helena juga menyoroti kerentanan anak-anak terhadap adiksi nikotin. Ia menemukan anak-anak yang sudah mengalami ketergantungan rokok, bahkan sebelum menunjukkan dampak penyakit secara langsung. Fenomena anak-anak membeli rokok secara patungan dengan teman-temannya di lingkungan sekolah menjadi salah satu alarm yang tidak boleh diabaikan.
“Harapan saya untuk Hari Kesehatan Nasional ini, kita perlu bergotong royong, bahaya rokok ini luar biasa. Jangan sampai anak cucu kita juga ikut ngerokok,” kata Helena.
Bagi dia, somasi presiden menjadi salah satu upaya untuk mendorong perubahan setelah persoalan pengendalian rokok terus berulang selama puluhan tahun. Ia berharap langkah itu tidak berhenti sebagai teguran administratif, tetapi benar-benar menghasilkan tindakan pemerintah.
Dampak rokok juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketimpangan gender. Ketua Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) Adriana Venny Aryani menyoroti lemahnya pengendalian tembakau turut memengaruhi kualitas hidup perempuan dan anak-anak.
Dalam paparannya, Venny menekankan bahwa perempuan tidak hanya menghadapi risiko kesehatan akibat paparan asap rokok, tetapi juga menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi dari konsumsi rokok di dalam rumah tangga. Kata dia, uang belanja keluarga yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dapat terserap untuk membeli rokok. Kondisi ini berpotensi memperburuk pemenuhan gizi anak dan meningkatkan risiko stunting.
“Kerentanannya perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Ini sudah dibuktikan oleh banyak sekali kajian ilmiah,” ucapnya.
Venny juga menyoroti paparan asap rokok di lingkungan rumah yang menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi rentan karena menjadi korban meskipun bukan perokok aktif. Jaringan perempuan seperti LP2 dan Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T) mengkhawatirkan dampak jangka panjang konsumsi tembakau terhadap kualitas hidup perempuan dan anak. Dalam paparannya, Venny turut menyinggung data bahwa 62 persen kematian di kalangan perempuan terkait perilaku merokok.
“Di level global sudah dibahas kapan Indonesia ini mau benar-benar menjalankan FCTC dan kemudian benar-benar komit untuk membuat regulasi benar-benar berjalan,” ucap Venny.
Menurut Venny, persoalan ini memperlihatkan bahwa pengendalian tembakau bukan agenda kesehatan semata, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kesejahteraan keluarga, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan regulasi yang telah tersedia.
Dari perspektif perlindungan anak, pemerhati hak dan perlindungan anak Reza Indragiri Amriel menilai pemerintah belum sepenuh hati menjalankan kewajiban melindungi anak-anak dari paparan zat adiktif, termasuk produk tembakau. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menempatkan anak yang terpapar psikotropika, narkotika, dan zat adiktif lainnya sebagai kelompok yang berhak mendapatkan perlindungan khusus.
“Perlindungan khusus bagi anak korban zat adiktif merupakan tanggung jawab negara,” ujarnya.
Menurut Reza, perlindungan khusus ini merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Ia menilai ketentuan itu memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk menagih tanggung jawab pemerintah ketika perlindungan terhadap anak belum dijalankan secara optimal.
“Sayang seribu sayang, pemerintah masih setengah hati. Maka masyarakat memiliki legitimasi untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah,” kata Reza.
Bagi dia, somasi tidak seharusnya dipandang sebagai tindakan permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, langkah hukum itu merupakan pengingat agar negara tidak mengabaikan kewajibannya, terutama terhadap anak-anak yang telah terpapar zat adiktif.
“Somasi ini mengacu pada perlindungan anak sesuai perundang-undangan. Somasi tidak sepatutnya ditempatkan sebagai upaya yang kontraproduktif yang oposan. Tapi, justru merupakan manifestasi upaya kita mengingatkan pemerintah tentang kewajiban dan tanggung jawabnya,” tutur Reza.
Bertepatan dengan momentum Hari Kesehatan Nasional, Koalisi SOS menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik sekaligus memastikan perlindungan kesehatan masyarakat. Pertama, Presiden diminta memastikan penyelesaian peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya mengenai batas maksimal nikotin dan tar, zat tambahan yang dilarang, standardisasi kemasan, pelaksanaan larangan penjualan rokok batangan, serta peringatan kesehatan bergambar.
Kedua, memastikan pelaksanaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mencapai target 514 kabupaten/kota pada tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Selanjutnya, meningkatkan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap serta menyederhanakan struktur tarif cukai sesuai arah kebijakan RPJMN 2025–2029. Keempat, memastikan pencapaian target pengendalian tembakau dalam RPJMN 2025–2029, termasuk menurunkan prevalensi merokok pada usia muda, memperluas layanan berhenti merokok, serta menyediakan farmakoterapi di puskesmas. Terakhir, mendorong rencana aksi dan langkah konkret untuk memenuhi seluruh tuntutan, termasuk target waktu pelaksanaan dan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab.
