Aliansi Penyakit Tidak Menular (PTM) bersama Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Ruang Kebijakan Untuk Kesehatan Indonesia (RUKKI), dan Center for Indonesia Strategis Development Initiatives (CISDI) menyoroti lemahnya kebijakan perlindungan masyarakat dari penyakit tidak menular.
Hal itu diungkap dalam webinar daring bertajuk “Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Jembatan Mewujudkan Mimpi Sehatan Untuk Semua” di Jakarta pada 13 November 2026. Kegiatan yang dihadiri 80 peserta ini juga menjadi momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional 2026.
Technical Officer RUKKI, Ridwan Fauzi, mengatakan angka harapan hidup global meningkat dari sekitar 67 tahun pada 2000 menjadi 73 tahun pada 2022. Namun, peningkatan angka harapan hidup ini belum diimbangi dengan perbaikan kualitas hidup yang signifikan.
Pada 2023, PTM menyumbang 74,7 persen dari total kematian di Indonesia. Sementara itu, pada 2024, sekitar 66 persen pembiayaan PTM dari BPJS Kesehatan mencapai Rp23,3 triliun.
Fauzi menyebut kondisi ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pengobatan.
Bagi Fauzi, PTM bukan sekadar persoalan kesehatan masyarakat. Penyakit itu juga mencerminkan lemahnya upaya pengendalian yang berdampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Salah satu faktor risiko PTM adalah tingginya konsumsi produk yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL). Selain itu, kebiasaan konsumsi rokok juga menjadi faktor risiko yang signifikan, dengan jumlah perokok di Indonesia mencapai 70 juta perokok.
Risiko PTM, kata Fauzi, akibat konsumsi rokok dan produk tinggil GGL bukan karena persoalan pilihan individu saja. Akan tetapi kondisi ini juga dipengaruhi strategi industri komersial yang masih minim pengendaliannya.
Padahal, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya pengendalian melalui kebijakan fiskal, pembatasan iklan, promosi dan sponsor, penerapan kawasan tanpa rokok (KTR), serta pencantuman peringatan kesehatan pada produk.
“Masyarakat kita bukan karena tidak mau memilih hidup sehat, tapi kenapa pilihan yang sehat itu menjadi terbatas di produk-produk komersial ini, akibatnya macam kita disodorkan racun,” katanya.
Ia menambahkan prevalensi obesitas dan konsumsi pangan tinggi GGL masih jauh dari target pengendalian. Data WHO pada 2025 menunjukkan prevalensi hipertensi mencapai di Indonesia mencapai 43 persen, lebih tinggi dibandingkan angka global yang berada pada 34 persen.
Peneliti CISDI, Aliyah Almas Saadah mengatakan, hasil studi Nutrient Profile Model (NPM) menemukan 9 dari 10 produk pangan kemasan di Indonesia tergolong tidak sehat. Temuan ini juga menunjukkan ketersediaan produk pangan kemasan sehat di Indonesia hanya mencapai sekitar 10 persen.
Kondisi ini, kata Almas, mengharuskan pemerintah melakukan intervensi secara terstruktur. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Selain itu, pemerintah perlu memperketat penerapan label peringatan pada bagian depan kemasan melalui sistem Nutri-level.
Menurutnya, kebijakan itu dapat membantu pemerintah mengendalikan pemasaran produk pangan yang tidak sehat. Kebijakan pengendalian produk bukan bertujuan membatasi pilihan masyarakat, kata Almas. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan memastikan agar setiap orang memperoleh informasi yang memadai serta lingkungan yang mendukung pilihan pangan lebih sehat.
“Ketika pemerintah diam saja, tidak melakukan intervensi kebijakan, maka biaya penangan kesehatan bisa mencapai 16 kali lipat belanja kesehatan per tahun,” ujar Almas.
Ia memperingatkan tanpa kebijakan pengendalian yang tegas, kerugian ekonomi akibat obesitas pada anak dan PTM dapat mencapai Rp 4.958 triliun dalam beberapa dekade mendatang.
Sementara itu. Program Manager Komnas PT Nina Samidi menjelaskan pengendalian tembakau masih menghadapi berbagai tantangan. Padahal, konsumsi tembakau merupakan salah satu faktor risiko utama penyebab PTM.
Nina mengatakan tren konsumsi rokok dan kematian akibat rokok di berbagai negara terus menurun. Namun, Indonesia justru menunjukkan tren peningkatan sehingga menjadi anomali di tingkat global.
Menurut Nina, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah berkembangnya mitos yang menyebut rokok elektrik atau vape dapat membantu seseorang berhenti merokok.
Ia menyebut rokok elektrik atau vape bukanlah sarana untuk berhenti merokok ataupun produk yang lebih aman. Sebaliknya, penggunaan vape berpotensi menambah beban kesehatan dan membuka celah penyalahgunaan zat berbahaya atau narkoba.
Selain itu, pengendalian tembakau juga, menghadapi tantangan dalam penerapan regulasi non fiskal. Nina menilai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan belum diimplementasikan secara tegas. Hal ini diakibatkan tingginya konflik kepentingan antara pemerintah dan industri menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan itu, kata Nina.
“Kondisi ini diperparah juga dari sisi fiskal, yang mana tarif cukai kita sudah tidak naik selama 2 tahun terakhir ini, dan banyaknya layer cukai juga memicu perilaku perpindahan orang merokok ke merek yang lebih murah,” katanya.
Di sisi lain, Program Manager Aliansi PTM Indonesia Nanda Fauzyana, mengatakan Pemerintah Indonesia telah menyepakati Deklarasi Politik UN High-Level Meeting ke 4 tentang PTM serta Resolusi Pengendalian Hipertensi dan Tembakau di Regional Pasifik Barat.
Deklarasi itu menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang melindungi kesehatan masyarakat dari berbagai produk yang berbahaya.
Setidaknya, ada 4 target utama dalam deklarasi politik PTM. Target itu meliputi penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan, penguatan layanan kesehatan primer dan deteksi dini, mobilisasi pembiayaan berkelanjutan melalui cukai untuk kesehatan, serta penguatan tata kelola lintas sektor yang berkaitan dengan akuntabilitas data.
“Di pengendalian PTM kita memerlukan advokasi kolektif. Karena faktor PTM ini banyak, tidak bisa melakukan sendiri-sendiri, diperlukan advokasi kolektif masyarakat sipil,” katanya.
Sementara itu, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah telah menyelenggarakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebagai upaya mendeteksi i risiko kesehatan sejak dini. Program itu berfokus pada pemeriksaan hipertensi, diabetes melitus, dan kadar lemak.
Nadia menjelaskan, pemerintah juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Upaya itu mencakup penciptaan lingkungan bebas rokok, pengendalian konsumsi produk tinggi GGL, serta penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di berbagai tempat.
Nadia menyadari pemerintah membutuhkan penguatan dukungan yang lebih kuat dari berbagai tokoh dan organisasi untuk menjalankan seluruh upaya ini. Karena, menurutnya, organisasi masyarakat memiliki peran penting mengkampanyekan bahaya merokok.
“Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang bisa nyaman. Jadi ada tanggung jawab individu yang harus menjadi bagian kalau kita mau betul-betul bebas dari penyakit itu ya.”
