Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik pandangan Wakil Menteri Koordinator Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengenai degradasi lahan pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi diarahkan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi. PSN pangan dan Energi ini menurut Hanif menargetkan 6 juta hektare untuk pangan dan 2 juta hektare kebun tebu untuk program E50.
“Rencana ini muncul ketika karhutla masih meluas dan tanggung jawab para pembakar belum ditagih,” kata Musdalifah Jamal, Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI.
Sepanjang Agustus–Oktober 2026 saja, WALHI mencatat sekitar 74 ribu titik panas dan titik api di 30 provinsi. “Wamenko Pangan bicara soal memulihkan lahan terbakar, padahal 674 titik panas justru muncul di klaster food estate yang diampu kementeriannya sendiri. Negara tidak bisa menjadi pemadam sekaligus pembakar. Yang harus diperiksa pertama kali justru proyek pemerintah,” katanya.
Menurut Musdalifah, ada enam alasan kuat bagi WALHI untuk mengkritik dan menolak rencana itu. Pertama, memberi insentif bagi pembakar. Jika lahan terbakar bisa dialihfungsikan, membakar menjadi cara murah membuka lahan.
Api paling banyak muncul di lahan berizin: 13.576 titik di konsesi PBPH pada Agustus–Oktober 2026. WALHI telah melaporkan 372 perusahaan terkait karhutla. Pada 2015, pemerintah justru menyatakan akan melarang lahan bekas kebakaran dipakai untuk kepentingan apa pun.
Kedua, kawasan PSN sendiri ikut terbakar.
Kedua, kawasan PSN ikut terbakar. Sepanjang Januari–Oktober 2026, WALHI mencatat 8.324 titik panas di Tanah Papua. Sebanyak 2.747 di antaranya berada di kawasan PSN: 1.834 titik di food estate dan 913 titik di kebun tebu (energy estate).
Di Merauke, 674 titik panas pada Januari–Agustus 2026 berada di klaster food estate yang diampu langsung oleh Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian. Pembukaan hutan dan pengeringan rawa membuat lahan mudah terbakar. Menaruh PSN di lahan bekas kebakaran berarti menyiapkan kebakaran berikutnya.
Ketiga, hukum mewajibkan pemulihan, bukan alih fungsi. Pasal 14 Permen LHK P.16/2017 mewajibkan gambut bekas terbakar ditanami kembali dengan tanaman ramah gambut. Inpres 11/2026 pun mengamanatkan rehabilitasi. Faktanya, hanya sekitar 3% gambut terbakar di luar konsesi dan 1% di dalam konsesi yang kembali menjadi hutan (Pantau Gambut;2026).
Keempat, janji melindungi hutan alam tak bisa diuji. Di Merauke, 486.939 hektare kawasan hutan telah dilepas untuk PSN, dan 265.208 hektare di antaranya hutan alam. Lokasi 2 juta hektare tebu dan hasil kalibrasi ulang 9,7 juta hektare lahan terdegradasi belum dibuka ke publik.
Kelima, food estate selalu gagal. Dari Proyek Lahan Gambut sejuta hektare di Kalimantan Tengah era 1990-an, hingga food estate 2020 di Kalimantan Tengah dan 2023 di Merauke, proyek pangan skala besar meninggalkan kerusakan gambut yang masih terbakar sampai hari ini.
Keenam, masyarakat adat dan warga terdampak diabaikan. Sebagian besar kawasan food estate Papua Selatan tumpang tindih dengan wilayah adat. Di Pontianak, sekolah diliburkan karena asap, dan hingga 12 Agustus 2026 lebih dari 47 ribu lansia dan anak terpapar ISPA.
“Kami menuntut pemerintah membatalkan rencana menjadikan lahan bekas kebakaran sebagai lahan PSN dan menegaskan kembali larangan alih fungsinya. Lahan itu harus dipulihkan sesuai Permen LHK P.16/2017, dan biayanya ditanggung pemegang konsesi, bukan rakyat,” kata Musdalifah.
Ia mengatakan hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih: korporasi pembakar dijerat sanksi administratif, perdata, dan pidana, dan hasil pemeriksaan atas perusahaan yang telah kami laporkan dibuka ke publik. Seluruh PSN di lahan gambut harus dievaluasi, perluasan food estate dan PSN tebu Merauke dihentikan, dan izin baru dimoratorium sedikitnya 25 tahun.
“Di atas semua itu, negara wajib melindungi dan memulihkan hak rakyat baik yang telah dirampas ruang hidupnya maupun hak nya atas udara yang bersih dan sehat,” ucap Musdalifah.
