Greenpeace Indonesia mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera membuka data emisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sesuai perintah pengadilan. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi PLN pada 26 Agustus 2026 dalam perkara sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan Greenpeace Indonesia. Dengan putusan tersebut, PLN wajib membuka sejumlah informasi terkait emisi PLTU paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Nomor 1371/Pdt.Sus-KIP/2025/PN.Jkt.Sel. Namun, hingga saat ini, data dan dokumen yang diperintahkan untuk dibuka belum juga disampaikan kepada publik.
“Pengadilan sudah memerintahkan PLN membuka data emisi PLTU paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. PLN tidak boleh terus menghindar dari kewajibannya. Segera buka data emisi sesuai perintah pengadilan,” kata Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia pada Minggu, 8 November 2026 di Tangerang.
Greenpeace Indonesia menyampaikan tuntutan tersebut dalam ajang lari Electric Run 2026 yang diselenggarakan PLN di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada Minggu, 8 November 2026. Kegiatan ini mengusung tema Powering Green Future dan digadang-gadang sebagai kegiatan rendah emisi.
Menurut Greenpeace, komitmen PLN terhadap masa depan energi hijau semestinya tidak berhenti pada slogan, tetapi juga diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan memerintahkan PLN membuka sejumlah dokumen penting terkait emisi PLTU. Dokumen ini mencakup peta jalan penerapan standar emisi PLTU, laporan pemantauan emisi sebelum dan sesudah 2019, serta dokumen izin dan persetujuan lingkungan terbaru beserta perubahannya.
Keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat mengetahui tingkat pencemaran dari PLTU yang beroperasi di sekitar tempat tinggal mereka. Selama ini, masyarakat sulit mengawasi sumber pencemaran apabila data emisi pembangkit tidak dapat diakses secara terbuka.
“Publik berhak mengetahui cerobong PLTU mana yang mencemari udara mereka. Data emisi diperlukan untuk mengidentifikasi sumber pencemar, mengevaluasi kepatuhan pembangkit terhadap standar lingkungan, mendorong penegakan hukum, serta menentukan langkah pengurangan emisi dari sektor energi,” ujar Yuyun.
Dampak pencemaran PLTU batu bara terhadap kesehatan dan lingkungan telah ditunjukkan oleh berbagai penelitian. Laporan Greenpeace Indonesia pada 2016 memperkirakan polusi PLTU menimbulkan beban ekonomi bagi negara dan masyarakat hingga Rp351 triliun per tahun, antara lain akibat penyakit pernapasan dan hilangnya produktivitas.
Sementara itu, laporan Toxic 20 (2025) memproyeksikan sekitar 156 ribu kematian dini pada periode 2026–2050 akibat paparan polusi dari 20 PLTU batu bara paling beracun di Indonesia. Angka ini menunjukkan besarnya risiko kesehatan yang harus ditanggung masyarakat akibat pencemaran dari pembangkit batu bara.
Persoalan pencemaran juga terjadi di sekitar PLTU captive yang memasok listrik untuk kawasan industri. Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat abu hasil pembakaran batu bara dari PLTU captive di Morosi, Sulawesi Tenggara, telah mencemari sekitar 151 hektare tambak milik warga. Pencemaran tersebut menurunkan kualitas air dan membuat tambak tidak lagi produktif.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa dampak operasional PLTU tidak berhenti pada cerobong asap pembangkit. Pencemaran juga dapat mengancam sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Karena itu, masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi emisi dan dokumen lingkungan agar dapat mengetahui sumber pencemaran serta memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang sehat.
Airlangga Julio, kuasa hukum Greenpeace Indonesia dari AMAR, menilai putusan ini menjadi preseden penting bagi keterbukaan informasi publik, khususnya terkait kewajiban badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, MA dalam putusan sebelumnya juga telah menegaskan bahwa BUMN sebagai badan hukum privat yang menggunakan dana negara tetap memiliki kewajiban membuka informasi tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“PLN sebagai BUMN semestinya sejak awal menerapkan prinsip Maximum Access Limited Exemption (MALE). Prinsip ini menegaskan bahwa informasi pada dasarnya terbuka untuk publik, kecuali informasi tertentu yang secara sah dinyatakan rahasia. Kini, melalui putusan kasasi yang memenangkan kepentingan publik, kami meminta PLN segera membuka seluruh informasi yang diperintahkan pengadilan. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PLN kepada masyarakat atas penggunaan uang negara,” ujar Airlangga.
Keterbukaan data emisi juga menjadi bagian penting dari upaya transisi energi. Tanpa akses terhadap informasi yang memadai, masyarakat tidak dapat mengawasi pencemaran, sementara pemerintah akan kesulitan memastikan kepatuhan pembangkit terhadap standar lingkungan. Greenpeace Indonesia mendesak PLN segera melaksanakan putusan pengadilan dan membuka seluruh data serta dokumen yang telah diperintahkan.
