Lebih dari satu dari tiga perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia – sekitar 1,5 miliar – tinggal di daerah yang disebut “titik rawan iklim”. Suatu kawasan paparan tinggi terhadap bahaya seperti siklon dan kekeringan berpadu dengan pekerjaan yang tidak aman dan ketidaksetaraan gender yang mendalam.
Hal itu berdasarkan “Kesetaraan Gender di Era Krisis Iklim”, sebuah lembar fakta baru yang dikeluarkan oleh UN Women pada konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, pada hari Selasa.
“Krisis iklim mengancam kehidupan di seluruh planet dan memperdalam ketidaksetaraan yang membuat perempuan dan anak perempuan paling berisiko,” demikian bunyi pernyataan itu.
Laporan itu menemukan bahwa perempuan dan anak perempuan di negara-negara yang paling sedikit bertanggung jawab atas perubahan iklim adalah yang paling terpukul oleh dampaknya.
Saat ini, dunia sedang menuju peningkatan suhu 1,8°C pada tahun 2050, jika tren saat ini berlanjut, yang akan mengakibatkan kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan siklon yang lebih dahsyat.
UN Women memperingatkan bahwa dalam skenario terburuk, perubahan iklim dapat mendorong hingga 141 juta perempuan dan anak perempuan tambahan ke dalam kemiskinan ekstrem pada pertengahan abad ini.
“Di seluruh dunia, perempuan sudah memimpin perjuangan untuk masa depan yang lebih baik – di komunitas mereka, di laboratorium, di parlemen, dan di garis depan krisis iklim,” kata Sima Bahous, Direktur Eksekutif lembaga itu.
“Kita harus memberikan hak, sumber daya, dan kekuasaan kepemimpinan yang setara kepada perempuan dan anak perempuan, dan mereka akan membantu mendorong perubahan yang sangat dibutuhkan dunia kita.”
Data dari 24 negara menunjukkan bahwa peningkatan suhu rata-rata sebesar 1°C dapat menyebabkan perempuan kehilangan 34 persen lebih banyak dari total pendapatan mereka dibandingkan laki-laki, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kemampuan mereka yang lebih terbatas untuk beralih ke pekerjaan non-pertanian atau bermigrasi ketika panen gagal.
Perubahan iklim juga meningkatkan tanggung jawab pengasuhan tak berbayar bagi perempuan, seperti mengambil air dan bahan bakar serta merawat anggota keluarga setelah bencana.
Pemanasan global juga dapat memperbesar faktor-faktor yang mendorong kekerasan berbasis gender. Di 14 negara, paparan kekeringan ekstrem yang berkepanjangan dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan kekerasan seksual terhadap remaja putri dan perempuan muda sebesar 21 persen.
Krisis iklim juga membahayakan kemajuan dalam mengakhiri perkawinan anak. Di 24 dari 46 negara dengan data yang relevan, angka perkawinan anak lebih tinggi di lingkungan yang lebih kering daripada di daerah yang lebih lembap. Pada saat yang sama, 326 juta perempuan dan anak perempuan masih kekurangan akses listrik meskipun teknologi kecerdasan buatan (AI) mendorong peningkatan permintaan energi.
Meskipun 73 persen dari rencana aksi iklim berbagai negara mengakui risiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan, hanya sedikit lebih dari satu dari tiga rencana yang membahasnya secara komprehensif.
Perempuan masih sebagian besar dikecualikan dari pengambilan keputusan terkait iklim, hanya memegang 12 persen portofolio energi, sementara hanya empat persen dari Bantuan Pembangunan Resmi yang berfokus pada iklim memprioritaskan kesetaraan gender. Pada saat yang sama, para pembela lingkungan perempuan menghadapi pelecehan atau bahkan kematian karena membela komunitas mereka dan planet ini.
Pada COP31, UN Women mendesak para pemimpin untuk menempatkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan sebagai inti dari aksi iklim, yang mencakup pengakuan dan penjaminan hak mereka atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Badan tersebut juga menyerukan perlindungan bagi para pembela hak lingkungan perempuan dan memastikan perempuan dan anak perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, di antara rekomendasi lainnya.






